Kenapa Banyak Lulusan SMK Jadi Nganggur?
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih menjadi yang tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 7,68 persen pada Mei 2026.
Angka tersebut bahkan melampaui lulusan SMA yang sebesar 6,17 persen maupun lulusan perguruan tinggi sebesar 6,09 persen. Sebaliknya, lulusan SD ke bawah justru mencatat tingkat pengangguran paling rendah, yakni 2,31 persen.
Padahal, SMK selama ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap masuk ke dunia kerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lantas, mengapa justru lulusan SMK menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi? Apakah kondisi ini menjadi sinyal bahwa pasar kerja Indonesia belum mampu menyerap tenaga kerja sesuai kompetensi yang dimiliki?
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan tingginya pengangguran lulusan SMK mencerminkan persoalan struktural di pasar tenaga kerja Indonesia yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir.
Menurut Yusuf, masalah utama bukan sekadar terbatasnya lapangan pekerjaan, melainkan belum selarasnya kompetensi yang dihasilkan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia industri.
"Data BPS yang menunjukkan tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK mencapai 7,68 persen, sementara lulusan SD ke bawah sekitar 2,31 persen, menggambarkan persoalan struktural di pasar tenaga kerja Indonesia. Pola ini bukan fenomena baru, melainkan sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/8).
Ia menjelaskan struktur ekonomi Indonesia saat ini masih didominasi sektor informal dan pekerjaan berproduktivitas rendah yang tidak membutuhkan keterampilan spesifik.
Kondisi tersebut membuat lulusan berpendidikan rendah lebih cepat terserap ke pasar kerja karena hambatan masuknya relatif kecil.
"Struktur ekonomi Indonesia masih didominasi sektor informal dan pekerjaan berproduktivitas rendah yang tidak memerlukan keterampilan spesifik. Kondisi ini membuat lulusan berpendidikan rendah lebih cepat terserap karena hambatan masuknya relatif kecil," kata Yusuf.
Sebaliknya, lulusan SMK umumnya mencari pekerjaan formal yang sesuai bidang keahlian serta menawarkan tingkat upah lebih baik. Akibatnya, mereka cenderung lebih selektif sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk memperoleh pekerjaan.
Yusuf juga menilai kondisi tersebut menunjukkan program link and match antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha belum berjalan optimal. Di sejumlah daerah, kurikulum SMK dinilai belum mampu mengikuti perkembangan teknologi maupun kebutuhan industri.
Selain itu, kualitas praktik kerja lapangan juga belum merata sehingga sebagian lulusan belum memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan perusahaan.
Karena itu, ia menilai perbaikan harus dilakukan secara bersamaan, baik dari sisi pendidikan maupun penciptaan lapangan kerja.
Di sektor pendidikan, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi antara SMK dan dunia usaha dalam penyusunan kurikulum, pelaksanaan praktik industri, hingga pengembangan teaching factory agar pembelajaran lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Dari sisi ekonomi, pemerintah dinilai perlu mempercepat transformasi menuju sektor yang lebih produktif seperti manufaktur berbasis teknologi, industri pengolahan, dan ekonomi hijau agar tersedia lebih banyak pekerjaan formal bagi tenaga kerja berkeahlian menengah.
Yusuf menambahkan penguatan soft skill, literasi digital, dan kemampuan beradaptasi juga menjadi bekal penting bagi lulusan SMK agar mampu mengikuti perubahan kebutuhan industri.
"Intinya, tantangan kita bukan hanya menurunkan angka pengangguran, tetapi memastikan pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan pekerjaan yang berkualitas dan sesuai dengan kompetensi tenaga kerja yang dihasilkan sistem pendidikan," ujarnya.
Bersambung ke halaman berikutnya...