Kenapa Banyak Lulusan SMK Nganggur?
Selaraskan Pendidikan dengan Kebutuhan Industri
Senada, pengamat ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai tingginya pengangguran lulusan SMK menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional belum membangun hubungan yang kuat antara sistem pendidikan, dunia industri, dan penciptaan lapangan kerja formal.
Ia menyoroti bahwa meski ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen, penyerapan tenaga kerja di sektor industri masih sangat terbatas.
"Pada saat ekonomi tumbuh 5,29 persen, industri hanya menambah sekitar 9.000 pekerja selama Februari-Mei 2026. Komponen tenaga kerja dalam indeks bisnis manufaktur juga berada pada 49,92, yang menandakan kontraksi perekrutan. Data tersebut memperlihatkan gejala rendahnya intensitas pekerjaan dalam pertumbuhan industri," kata Syafruddin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, lulusan SMK maupun pendidikan tinggi memiliki kompetensi dan ekspektasi upah tertentu sehingga membutuhkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian.
Namun, struktur perekonomian Indonesia saat ini justru lebih banyak menciptakan pekerjaan di sektor akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, pertanian, hingga jasa informal.
Di sisi lain, sektor informal masih menampung sekitar 59,3 persen tenaga kerja, sementara sekitar sepertiga pekerja masih bekerja kurang dari 35 jam per minggu.
Karena itu, rendahnya tingkat pengangguran lulusan SD tidak bisa diartikan sebagai indikator pasar kerja yang sehat.
"TPT lulusan SD yang rendah tidak membuktikan kualitas pasar kerja yang baik karena mereka cenderung segera menerima pekerjaan berupah rendah. Karena itu, persoalan Indonesia bukan sekadar kekurangan pekerjaan, melainkan kekurangan pekerjaan formal, produktif, dan sesuai kompetensi," ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Syafruddin menilai pemerintah perlu menyelaraskan kebijakan pendidikan vokasi dengan strategi industrialisasi nasional dan kebutuhan nyata dunia usaha.
Ia mengatakan kurikulum SMK harus diperbarui berdasarkan pemetaan kebutuhan tenaga kerja di masing-masing wilayah, termasuk memperluas program magang berbayar, kelas industri, sertifikasi kompetensi, serta pelatihan guru bersama perusahaan.
Pemerintah juga dinilai perlu menghentikan pembukaan jurusan yang menghasilkan kelebihan lulusan dan memperbanyak program studi yang memiliki permintaan tinggi, seperti mesin industri, pengelasan, elektronika, logistik, kesehatan, energi terbarukan, hingga teknologi digital.
Namun, menurutnya, pembenahan pendidikan saja tidak cukup apabila industri tidak berkembang.
Ia mengatakan pemerintah juga perlu memperkuat sektor industri padat karya, memberikan kepastian regulasi, menurunkan biaya energi dan logistik, memperluas akses pembiayaan, serta mengaitkan insentif investasi dengan penambahan tenaga kerja formal.
Selain itu, pemerintah perlu menyediakan sistem informasi pasar kerja nasional yang memuat kebutuhan kompetensi, lokasi pekerjaan, hingga rentang upah sehingga lulusan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai peluang kerja.
"Lulusan harus memperoleh pelatihan lanjutan, bantuan mobilitas, dan dukungan kewirausahaan berbasis pasar. Keberhasilan program perlu diukur melalui masa tunggu kerja, kesesuaian pekerjaan, upah awal, dan retensi pekerja," katanya.
(sfr)