Prabowo Minta TNI-Polri Usut Pejabat Soal 1.000 Tambang Timah Ilegal

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo mengusut tuntas para pejabat yang diduga terkait dengan keberadaan sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung.

Prabowo mengatakan pemerintah sebelumnya telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di wilayah tersebut.

"Akhir tahun lalu, kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1.000 tambang pejabat TNI dan Pejabat Polri enggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI ya, usut," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).

Ia mempertanyakan fungsi pemberian pangkat dan jabatan kepada aparat jika tidak digunakan untuk menertibkan aktivitas ilegal.

"Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka mereka kalau nggak bisa tertibkan ini. Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini," ujarnya.

Prabowo mengatakan komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buah sendiri.

Menurutnya, tindakan terhadap anak buah terkadang menjadi keputusan yang berat.

"Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru aja kita beri bintang, naikkan pangkat, harus kita tindak.Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa harus kita lakukan. Saya sadar disumpah di sini, saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya.Saya harus, menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia," ujarnya.

Ia kembali meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas tambang timah ilegal tersebut.

"Karena itu saya minta bener-bener. Panglima TNI dan Kapolri, usut. Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi," katanya.