Menimbang Keakuratan Desil DTSEN Mengukur Sejahtera Ekonomi Warga RI
Syafruddin juga mengingatkan potensi keluarga yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan justru keluar dari kelompok prioritas akibat perubahan desil. Risiko ini terutama terjadi pada rumah tangga yang berada di sekitar batas antardesil.
Menurutnya, pemerintah perlu menerapkan masa transisi, zona penyangga di sekitar batas desil, verifikasi sebelum penghentian bantuan, serta kanal banding dengan batas waktu penyelesaian yang jelas.
"Tujuannya bukan mempertahankan penerima selamanya, melainkan memastikan graduasi terjadi karena kesejahteraan benar-benar membaik," ujar Syafruddin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan desil DTSEN pada dasarnya bukan hasil pengukuran langsung kondisi ekonomi rumah tangga. Desil merupakan hasil pendugaan menggunakan metode Proxy Means Test (PMT) berdasarkan sejumlah indikator.
Menurut Yusuf, metode tersebut memiliki tingkat kesalahan. Ia menyebut evaluasi BPS menunjukkan inclusion error dan exclusion error pada model PMT berbasis machine learning berada di sekitar 23 persen, sementara Bank Dunia memperkirakan tingkat kesalahan PMT secara umum berkisar 20-40 persen.
"DTSEN perlu dilihat secara proporsional. Ini memang merupakan perbaikan dibanding sistem data sebelumnya, tetapi bukan berarti hasilnya selalu tepat untuk setiap rumah tangga," kata Yusuf.
Ia menilai persoalan lain terletak pada indikator yang digunakan. Kondisi rumah, sanitasi, aset, pendidikan dan pekerjaan cenderung berubah lambat, sementara kondisi ekonomi rumah tangga dapat berubah dalam waktu singkat.
"Desil lebih tepat dipahami sebagai gambaran struktur kesejahteraan rumah tangga, bukan gambaran kondisi arus kas pada saat itu," ujarnya.
Untuk itu, Yusuf mendorong pemerintah melengkapi indikator struktural dengan data yang lebih responsif, seperti konsumsi listrik bulanan, kepesertaan jaminan sosial, kendaraan, aktivitas usaha dan data administratif lainnya. Perbedaan biaya hidup antarwilayah juga perlu diperhitungkan karena tingkat pendapatan yang sama belum tentu mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.
Ia juga menilai transparansi metodologi penting karena satu angka desil digunakan untuk menentukan akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah.
"Kalau satu angka digunakan untuk menentukan akses masyarakat terhadap berbagai program, transparansi metodologi menjadi sangat penting," katanya.
Untuk rumah tangga dengan pendapatan tidak tetap, Yusuf menyarankan pemerintah mengombinasikan desil dengan peristiwa yang dapat diverifikasi, seperti gagal panen, kehilangan pekerjaan, bencana, atau lonjakan pengeluaran kesehatan.
Menurutnya, desil layak digunakan sebagai alat penyaringan awal, tetapi tidak tepat menjadi penentu tunggal. Sebab, kebutuhan perlindungan sosial setiap program berbeda dan biaya kesalahan juga tidak sama.
"Desil bersifat relatif, sedangkan kebutuhan perlindungan sosial pada dasarnya bersifat absolut," ujarnya.
Yusuf menilai pemerintah juga perlu memberikan masa transisi bagi keluarga yang baru keluar dari kelompok prioritas. Masyarakat harus dapat mengajukan pemutakhiran atau sanggahan sepanjang tahun dengan batas waktu penyelesaian yang jelas.
"DTSEN tidak perlu dihentikan, tetapi cara menggunakannya perlu terus diperbaiki. Desil sebaiknya diperlakukan sebagai estimasi terbaik berdasarkan data yang tersedia, bukan sebagai kebenaran final," pungkas Yusuf.
(ins)