Menimbang Keakuratan Desil DTSEN Mengukur Sejahtera Ekonomi Warga RI
Pemerintah menggunakan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu dasar menentukan penerima bantuan sosial (bansos) dan program perlindungan sosial. Kelompok desil 1 hingga 4 menjadi prioritas untuk sejumlah bantuan, dengan pemutakhiran data dilakukan secara berkala.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya mengatakan perubahan desil menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian keluarga penerima manfaat (KPM) bansos dialihkan pada penyaluran triwulan III 2026.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan, apakah perubahan posisi desil benar-benar menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga secara aktual?
Seberapa akurat desil DTSEN menggambarkan kondisi ekonomi rumah tangga? Indikator apa yang seharusnya digunakan dan bagaimana pemerintah mengantisipasi keluarga dengan pendapatan tidak tetap?
Lihat Juga : |
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan desil cukup kuat untuk memetakan kesejahteraan relatif masyarakat, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai gambaran kondisi ekonomi rumah tangga secara real time.
Menurutnya, kesejahteraan rumah tangga dapat berubah lebih cepat dibandingkan siklus pemutakhiran data. Selain itu, desil bersifat relatif sehingga posisi sebuah keluarga dapat berubah ketika distribusi kesejahteraan nasional berubah, meski pendapatan keluarga tersebut tidak mengalami perubahan besar.
"Desil juga bersifat relatif, posisi sebuah keluarga dapat bergeser ketika distribusi kesejahteraan nasional berubah, meski penghasilannya tidak berubah besar," kata Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/8).
Ia menilai pemutakhiran data setiap tiga bulan yang dilakukan pemerintah tetap menyisakan risiko exclusion error atau keluarga yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat, serta inclusion error ketika keluarga yang tidak lagi membutuhkan bantuan masih masuk dalam daftar.
Untuk itu, Syafruddin menilai desil sebaiknya menjadi sinyal awal yang dilengkapi verifikasi lapangan, data kejadian seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) atau bencana, serta mekanisme keberatan yang cepat sebelum bantuan dihentikan.
Terkait indikator, ia menilai pemerintah tidak sebaiknya hanya menggunakan pendapatan. Pengeluaran, aset, kondisi rumah, listrik, pendidikan, pekerjaan, hingga kondisi demografi perlu dikombinasikan untuk menggambarkan kesejahteraan secara lebih utuh.
Lihat Juga : |
"Pengeluaran atau konsumsi lebih dekat dengan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan aset, kondisi rumah, daya listrik, pendidikan, dan pekerjaan menangkap kesejahteraan yang lebih struktural," ujarnya.
Pendekatan tersebut dinilai penting terutama untuk rumah tangga dengan pendapatan yang tidak tetap. Petani, nelayan, pedagang, pekerja lepas, dan pelaku UMKM dapat mengalami perubahan pendapatan secara musiman atau bulanan.
Syafruddin menyarankan pemerintah menggunakan rata-rata pendapatan atau pengeluaran selama enam hingga 12 bulan dengan mempertimbangkan pola musiman, aset produktif, utang, tanggungan keluarga, serta kejadian yang menyebabkan hilangnya penghasilan.
Menurutnya, desil tetap layak digunakan sebagai dasar awal penentuan penerima bansos karena memberikan kerangka nasional yang konsisten. Namun, desil tidak seharusnya menjadi satu-satunya pintu masuk untuk seluruh program perlindungan sosial.
"Desil sebagai first-stage screening, lalu menambahkan kriteria program, kondisi kerentanan, dan verifikasi lapangan," kata Syafruddin.