Korsel Siap Tawarkan Modal dan Teknologi untuk Proyek PLTS 100 GWp RI

Korea Selatan membuka peluang bagi perusahaan surya asal Negeri Ginseng untuk terlibat dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) Indonesia.

Peluang tersebut ditawarkan dalam skema investasi, mengajak perusahaan Negeri Ginseng membawa teknologi dan modal, sekaligus mempekerjakan serta melatih tenaga kerja Indonesia.

Political Section Chief Kedutaan Besar Korea Selatan Uhm Taeho mengatakan pihaknya memang belum memiliki pembahasan spesifik terkait industri surya dalam proyek tersebut. Namun, Korea berharap proyek PLTS Indonesia tidak hanya melibatkan satu negara.

"Kami mengetahui ada beberapa negara dengan perusahaan-perusahaan besar yang sangat menonjol di industri surya. Kami selalu menganjurkan agar proyek ini tidak hanya melibatkan satu negara. Kami berharap negara seperti Korea juga dilibatkan. Kami memiliki industri surya yang sangat baik," kata Uhm dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea (IKJN) di Jakarta, Rabu (26/8).

Menurut Uhm, perusahaan Korea yang mendapat kesempatan berinvestasi di Indonesia dapat membawa teknologi dan modal, sementara fasilitas yang dibangun akan menggunakan tenaga kerja Indonesia.

"Jika perusahaan surya kami mendapat kesempatan untuk berinvestasi di Indonesia, bentuknya adalah kami membawa teknologi dan uang, tetapi kemudian kami akan mempekerjakan orang Indonesia di fasilitas apa pun yang akan kami bangun," ujarnya.

Uhm mengatakan skema tersebut juga dapat mencakup pengembangan tenaga kerja melalui pelatihan serta transfer pengetahuan dan teknologi kepada Indonesia.

"Ini merupakan proses yang sangat alami untuk mengembangkan tenaga kerja, melatih tenaga kerja, dan mentransfer pengetahuan serta teknologi kepada negara tuan rumah," katanya.

Ia mengatakan Korea masih ingin membicarakan bentuk kerja sama tersebut secara lebih konkret dengan pemerintah Indonesia.

"Kami ingin bermitra dengan Indonesia dalam hal tersebut dan kami berharap dapat membicarakan lebih lanjut secara konkret mengenai bagaimana kita dapat bekerja sama di bidang tersebut," ujar Uhm.

Dari sisi Indonesia, Head of the Center of the Asia Pacific and Africa Region Policy Strategy Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengatakan pengembangan energi alternatif merupakan bagian dari komitmen Indonesia yang telah dijalankan lintas pemerintahan.

Menurut Nabyl, kebutuhan Indonesia untuk mengurangi emisi tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga kepentingan ekonomi, khususnya dalam menjaga akses pasar.

"Saat ini bagi Indonesia, kebutuhan untuk melakukan pengurangan karbon lebih dari sekadar kewajiban moral, tetapi juga didorong oleh kebutuhan untuk memiliki akses pasar," kata Nabyl.

Ia mengatakan Indonesia telah memiliki komitmen untuk mengembangkan sumber energi alternatif di luar batu bara dan energi berbasis fosil.

"Terkait pengembangan sumber energi alternatif selain yang berbasis batu bara dan energi fosil, saya pikir komitmen tersebut sebenarnya sudah dibuat Indonesia jauh sebelum kemarin. Komitmen itu telah dijalankan oleh berbagai pemerintahan," ujarnya.

Namun, Nabyl menilai pengembangan energi bersih kini berlangsung di tengah situasi global yang lebih kompleks. Rivalitas Amerika Serikat (AS) dan China serta berbagai konflik di dunia turut memengaruhi prioritas Indonesia dalam menentukan mitra dan pilihan kebijakan.

"Tantangannya ada di bidang ekonomi, lingkungan, dan juga kesejahteraan. Sekarang situasinya jauh lebih rumit dengan rivalitas China-AS. Kita juga perlu mempertimbangkan sejumlah konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia yang berdampak pada prioritas kita, cara kita memilih mitra, dan pilihan kebijakan kita," katanya.

Menurut Nabyl, kondisi tersebut menjadi ruang bagi Indonesia dan Korea untuk saling memperbarui pandangan mengenai pilihan kebijakan dalam menghadapi berbagai tantangan global.

"Ini adalah hal-hal yang Indonesia dan Korea tentu memiliki platform untuk saling memperbarui mengenai pilihan-pilihan yang tersedia bagi kita untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut," ujarnya.

Ia juga mengatakan Indonesia perlu tetap fleksibel menghadapi perubahan global, termasuk tantangan yang tidak berasal langsung dari hubungan bilateral.

"Sejumlah kejutan terjadi saat ini, termasuk di berbagai belahan dunia. Jadi, kita perlu memiliki kesiapan untuk fleksibel dalam menghadapi tantangan seperti ini yang terkadang tidak berasal dari hubungan bilateral kita, tetapi dari negara lain," kata Vahd.

Nabyl menempatkan kerja sama energi bersih dan kendaraan listrik dalam agenda lebih besar kedua negara menuju green growth.

"EV merupakan bagian dari skema kerja sama yang lebih besar menuju tujuan bersama, yaitu pertumbuhan hijau. Itu merupakan tujuan yang sangat didorong oleh para pemimpin dan pemerintah kita," ujarnya.