Luhut Pamer 3 Keunggulan AI Pemerintah yang Bakal Rilis Oktober 2026

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan sistem digitalisasi pemerintah berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) siap diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026.

Luhut mengatakan implementasi sistem tersebut saat ini telah mencapai sekitar 70 persen-80 persen dan akan terus dikebut sebelum masuk tahap implementasi secara nasional.

"Kami sudah mencapai sekitar 70-80 persen dari program ini," ujar Luhut dalam acara Jakarta Investment Festival (JIF) Summit 2026 di Hotel Shangri-La Jakarta, Jumat (28/8).

Ia menambahkan sistem digitalisasi pemerintah tersebut ditargetkan masuk tahap peluncuran nasional sebelum tahun ini berakhir.

"Presiden Prabowo akan melakukan peluncuran nasional pada Oktober-November," tegasnya.

Menurut Luhut, penggunaan AI dalam pemerintahan memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari mempersempit celah suap, menghemat anggaran belanja pemerintah, hingga meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos).

1. Tak Bisa Disuap

Luhut mengatakan digitalisasi pemerintahan dengan AI dapat mengurangi interaksi langsung antarmanusia dalam proses pelayanan maupun administrasi pemerintah. Menurutnya, hal tersebut dapat mempersempit peluang terjadinya suap.

"Karena kita tidak bisa menyuap AI. Begitu datanya masuk, tidak ada yang bisa dilakukan. Anda harus mengikuti peraturan," katanya.

Ia mengatakan sistem digital akan membuat proses pemerintahan berjalan melalui mekanisme yang telah ditetapkan sehingga keputusan tidak mudah dipengaruhi secara manual.

"Jadi, kita menghindari pertemuan langsung antarmanusia. Mereka harus melalui sistem. Sistem ini dikendalikan oleh AI," imbuhnya.

2. Hemat Anggaran Belanja Pemerintah

Luhut juga memamerkan potensi penghematan anggaran pemerintah melalui digitalisasi pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, pengadaan pemerintah yang nilainya mencapai ratusan triliun per tahun berpotensi dihemat 20 persen-30 persen melalui penerapan sistem digital dan AI.

"Kami bisa menghemat sekitar 20 hingga 30 persen dari anggaran ini," kata Luhut.

Menurutnya, penggunaan AI juga dapat mendeteksi anomali harga dalam proses pengadaan. Sistem tersebut membuat proses pengadaan menjadi lebih transparan dan mengurangi ruang untuk manipulasi.

"Sebelumnya, ketika kami belum menggunakan AI, anomali harga masih ada. Namun sekarang, hal itu tidak bisa dilakukan lagi. Jadi, sistemnya sangat transparan dan sangat akurat," terangnya.

3. Kurangi Salah Sasaran Bansos

Ia mengungkap keunggulan lain digitalisasi adalah pemanfaatan integrasi data dan AI untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial.

Luhut mencontohkan uji coba penyaluran transfer tunai di Banyuwangi. Pemerintah sebelumnya mencatat tingkat ketepatan sasaran sekitar 77,6 persen. Namun, dengan sistem digital dan integrasi data, Luhut optimistis tingkat ketidaktepatan sasaran dapat ditekan hingga kurang dari 5 persen.

"Hari ini kami cukup yakin bahwa kami bisa membuatnya kurang dari 5 persen. Mudah-mudahan pada akhir tahun ini kami bisa mencapai 90 persen lebih (ketepatan sasaran)," ujarnya.

Luhut mengatakan pemerintah saat ini juga tengah mengintegrasikan data lintas kementerian untuk mendukung penerapan sistem tersebut.

"Seluruh data lintas kementerian saat ini sudah tersedia. Ini menggunakan AI untuk membaca, menyinkronkan, dan mengharmonisasikan data," pungkas Luhut.