DJP Kejar Pajak Rp806 T dari Orang Kaya hingga Perusahaan Raksasa RI
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan Rp806 triliun dari orang kaya yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Wajib Pajak Besar. Besaran ini sekitar 34,4 persen dari keseluruhan target pemasukan pajak tahun ini.
Kakanwil DJP Wajib Pajak Besar Dasto Ledianto menegaskan meski target cukup besar, ia meminta kepada jajarannya untuk tidak mengejar target secara buta, tetapi lebih mengedepankan cooperative compliance.
"Jika tingkat kepatuhan Bapak/Ibu berada di kuadran kanan (tinggi), kami tidak perlu setiap tahun menguji melalui pemeriksaan. Mari kita bangun sinergi yang 'ngeklik' melalui transparansi data," ujar dalam keterangan tertulis, Rabu (19/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dasto berharap para wajib pajak selalu menyampaikan kewajibannya dengan transparan, sehingga kemitraan bisa berjalan baik serta target penerimaan negara bisa tercapai.
"Kantor ini adalah rumah kita bersama. Jika ada yang baik, itu milik kita; jika ada yang kurang, sampaikan agar kami perbaiki," katanya.
Hal tersebut disampaikan Dasto saat memberikan sambutan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar (Kanwil DJP WPB/ Kanwil LTO) bersama dengan KPP Wajib Pajak Besar Tiga dan KPP Wajib Pajak Besar.
Pertemuan ini juga dihadiri 55 pimpinan Wajib Pajak BUMN strategis dan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) serta media massa.
Tema FKP adalah Fasilitas Nilai Buku, Tax Control Framework, dan Kuasa Wajib Pajak, Jembatan Bagi Restrukturisasi Usaha dan Kepatuhan Wajib Pajak.
Tujuannya diadakan untuk menegaskan komitmen DJP dalam mendukung penuh program streamlining BUMN melalui penyediaan fasilitas perpajakan yang pasti dan transparan, sekaligus memastikan pencapaian target penerimaan negara sebesar Rp806 Triliun dapat diraih melalui hubungan kemitraan yang kooperatif dan saling percaya.