Teka-teki Beras Premium Hilang dari Pasar, Stok Melimpah Tapi Langka?
Muhammad Falah Nafis | CNN Indonesia
Jumat, 04 Sep 2026 07:55 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Beras premium kemasan 5 kilogram (kg) langka di sejumlah pasar dan ritel modern di beberapa daerah. Apakah pangan pokok masyarakat Indonesia tengah bermasalah? (FOTO:CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --
Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman dengan Malaysia untuk ekspor 1.000 ton beras premium, sekaligus membuka potensi ekspor hingga 200 ribu ton beras ke negeri jiran dengan nilai mencapai Rp3,4 triliun rupiah.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan ekspor perdana ke Malaysia ini merupakan perkembangan positif bagi sektor pangan nasional.
Di tengah upaya menjaga ketersediaan beras untuk kebutuhan masyarakat, capaian ini menunjukkan bahwa ketika produksi domestik semakin kuat, Indonesia mulai memiliki ruang untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri secara terukur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ekspor beras ke Malaysia yang bersamaan dengan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi optimisme baru bahwa Indonesia semakin berdaulat dalam pangan," kata Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Senin (31/8).
Ia menjelaskan peningkatan produksi memberi ruang bagi Indonesia untuk naik kelas dalam ekosistem pangan global. Proyeksi Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) menunjukkan produksi beras Indonesia pada 2026-2027 mencapai sekitar 38,6 juta ton, meningkat 4,6 juta ton dibandingkan produksi sebesar 34 juta ton pada 2024-2025.
FAO pun telah menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar keempat di dunia, berada di bawah India, Tiongkok, dan Bangladesh. Indonesia sekaligus menjadi satu dari sedikit produsen besar yang produksinya terus meningkat saat raksasa-raksasa pangan lain tengah tersandung.
"Pemerintah memastikan bahwa ekspor beras ke Malaysia tidak akan mengganggu pemenuhan kebutuhan beras masyarakat Indonesia. Pemerintah tetap mengutamakan kecukupan stok dan stabilitas pangan nasional," tegasnya.
Adapun stok beras Indonesia saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Dengan ketersediaan tersebut, cadangan beras nasional dipastikan aman hingga Mei 2027.
Kendati begitu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras mengalami kenaikan di seluruh tingkat perdagangan pada Agustus 2026, mulai dari penggilingan, grosir, hingga eceran.
Berdasarkan data BPS, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan mencapai Rp14.213 per kilogram (kg) pada Agustus 2026. Sementara harga beras di tingkat grosir mencapai Rp14.901 per kg dan di tingkat eceran Rp15.641 per kg.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan harga beras di tingkat penggilingan pada Agustus 2026 naik 1,32 persen dibandingkan bulan sebelumnya (month-to-month/mtm). Jika dibandingkan dengan Agustus 2025, harga beras di tingkat penggilingan meningkat 5,52 persen.
Berdasarkan kualitasnya, kenaikan harga beras premium tercatat lebih tinggi secara tahunan. Harga beras premium di tingkat penggilingan naik 1,22 persen secara bulanan dan 10,07 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Sementara itu, harga beras medium di tingkat penggilingan naik 1,48 persen secara bulanan dan 4,03 persen secara tahunan.
Bahkan, beras premium kemasan 5 kilogram (kg) langka di sejumlah pasar dan ritel modern di beberapa daerah, seperti Palembang dan Malang.
Lantas, apakah pangan pokok masyarakat Indonesia tengah bermasalah? Stok diklaim melimpah hingga mampu ekspor, tetapi masyarakat juga sulit mengaksesnya?
Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai anomali ini terjadi karena ada persoalan struktural yang mengakar di sektor hulu, bukan sekadar urusan ketersediaan fisik.
Menurutnya, harga pokok produksi beras terus merangkak naik seiring harga gabah di tingkat petani yang konsisten berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Sejak kebijakan HPP sembarang kualitas dipatok Rp6.500 per kg pada Februari 2025, realisasi di lapangan justru melompat hingga menyentuh Rp7.700 bahkan Rp8.000 per kg.
Khudori menyebut situasi ini diperparah dengan kompetisi memperebutkan gabah yang semakin sengit di pasar akibat Perum Bulog terus mengejar target pengadaan hingga 4 juta ton setara beras.
"Ketika harga bahan baku naik, harga beras juga akan ikut naik. Produksi mulai melandai sejak Juni karena memasuki musim gadu (kemarau), sementara persaingan membeli gabah tetap ketat sehingga harga terdorong naik terus menerus tanpa jeda," ujar Khudori dalam risetnya, Kamis (3/9).
Di sisi lain, ia membeberkan penggilingan padi terjepit di antara dua pilihan sulit. Jika mereka menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk menutupi biaya produksi, mereka berisiko berurusan dengan aparat penegak hukum.
Namun, jika mereka mengikuti HET, mereka akan menanggung kerugian besar. Akibatnya, sebagian produsen memilih mengurangi produksi atau mengalihkan porsinya ke beras curah dan beras fortifikasi yang tidak terikat HET.
"Sejumlah penggilingan dan produsen beras mengurangi produksi atau berhenti berproduksi karena mereka tidak bisa berjualan lagi. Kalau menjual di atas HET, akan berurusan dengan Satgas Pangan Polri. Jika menjual sesuai HET, produsen akan merugi," ungkapnya.
Ia menambahkan siasat produsen beralih ke beras curah atau fortifikasi memang ada andilnya dalam mengerek harga. Namun, hal itu tidak dominan karena jumlah pelakunya terbatas dan tetap mengundang risiko berurusan dengan aparat sewaktu-waktu.
Sementara itu, Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian melihat fenomena ini sebagai bentuk dislokasi pasar.
Eliza menilai negara turut tampil sangat agresif mengintervensi hilir lewat pembatasan harga dan akumulasi cadangan, tetapi di saat yang sama pembentukan biaya di hulu dibiarkan sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar tanpa ada sinkronisasi rantai pasok.
Ia menyebut beras premium kemasan 5 kg yang kosong di rak-rak ritel modern bukan berarti stoknya benar-benar lenyap di pasaran. Kondisi tersebut murni karena harga yang diizinkan pemerintah di kanal formal sudah tidak mampu menutup biaya ekonomi yang harus dikeluarkan pelaku usaha swasta.
"Stok pemerintah tidak otomatis sama dengan stok beras premium bermerek di rak supermarket. Ada proses penggilingan, grading, pengemasan dan distribusi yang dilewati. Kalau harga ditahan terlalu rendah sementara biaya terus naik, konsumen memang terlindungi secara regulasi, tetapi justru dirugikan karena barangnya tidak lagi tersedia di pasaran," ungkap Eliza saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (3/9).
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya berpatokan pada klaim bahwa stok nasional aman, sementara pelaku usaha tertekan secara finansial.
Pemerintah dan korporasi perlu duduk bersama menyelaraskan struktur biaya yang transparan agar tidak terjadi kelangkaan berkepanjangan di tingkat konsumen.
"Pemerintah tidak boleh hanya mengatakan, 'stok ada, jadi harga harus turun,' sementara pelaku usaha mengatakan, 'harga segitu membuat kami rugi.' Keduanya harus dipertemukan melalui transparansi struktur biaya mulai dari harga gabah, biaya penggilingan, logistik, sampai margin ritel," tegasnya.
Eliza menambahkan persoalan ini juga menuntut adanya sinkronisasi komando yang kuat di internal jajaran pemerintahan sendiri agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
"Komando untuk urusan pangan itu harus satu suara sesuai koordinasi di bawah Kemenko Pangan yang mengorkestrasi kebijakan pangan. Jangan sampai Bulog tidak mengindahkan hasil koordinasi tersebut," pungkas Eliza.
Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman dengan Malaysia untuk ekspor 1.000 ton beras premium, sekaligus membuka potensi ekspor hingga 200 ribu ton beras ke negeri jiran dengan nilai mencapai Rp3,4 triliun rupiah.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan ekspor perdana ke Malaysia ini merupakan perkembangan positif bagi sektor pangan nasional.
Di tengah upaya menjaga ketersediaan beras untuk kebutuhan masyarakat, capaian ini menunjukkan bahwa ketika produksi domestik semakin kuat, Indonesia mulai memiliki ruang untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri secara terukur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ekspor beras ke Malaysia yang bersamaan dengan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi optimisme baru bahwa Indonesia semakin berdaulat dalam pangan," kata Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Senin (31/8).
Ia menjelaskan peningkatan produksi memberi ruang bagi Indonesia untuk naik kelas dalam ekosistem pangan global. Proyeksi Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) menunjukkan produksi beras Indonesia pada 2026-2027 mencapai sekitar 38,6 juta ton, meningkat 4,6 juta ton dibandingkan produksi sebesar 34 juta ton pada 2024-2025.
FAO pun telah menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar keempat di dunia, berada di bawah India, Tiongkok, dan Bangladesh. Indonesia sekaligus menjadi satu dari sedikit produsen besar yang produksinya terus meningkat saat raksasa-raksasa pangan lain tengah tersandung.
"Pemerintah memastikan bahwa ekspor beras ke Malaysia tidak akan mengganggu pemenuhan kebutuhan beras masyarakat Indonesia. Pemerintah tetap mengutamakan kecukupan stok dan stabilitas pangan nasional," tegasnya.
Adapun stok beras Indonesia saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Dengan ketersediaan tersebut, cadangan beras nasional dipastikan aman hingga Mei 2027.
Kendati begitu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras mengalami kenaikan di seluruh tingkat perdagangan pada Agustus 2026, mulai dari penggilingan, grosir, hingga eceran.
Berdasarkan data BPS, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan mencapai Rp14.213 per kilogram (kg) pada Agustus 2026. Sementara harga beras di tingkat grosir mencapai Rp14.901 per kg dan di tingkat eceran Rp15.641 per kg.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan harga beras di tingkat penggilingan pada Agustus 2026 naik 1,32 persen dibandingkan bulan sebelumnya (month-to-month/mtm). Jika dibandingkan dengan Agustus 2025, harga beras di tingkat penggilingan meningkat 5,52 persen.
Berdasarkan kualitasnya, kenaikan harga beras premium tercatat lebih tinggi secara tahunan. Harga beras premium di tingkat penggilingan naik 1,22 persen secara bulanan dan 10,07 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Sementara itu, harga beras medium di tingkat penggilingan naik 1,48 persen secara bulanan dan 4,03 persen secara tahunan.
Bahkan, beras premium kemasan 5 kilogram (kg) langka di sejumlah pasar dan ritel modern di beberapa daerah, seperti Palembang dan Malang.
Lantas, apakah pangan pokok masyarakat Indonesia tengah bermasalah? Stok diklaim melimpah hingga mampu ekspor, tetapi masyarakat juga sulit mengaksesnya?
Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai anomali ini terjadi karena ada persoalan struktural yang mengakar di sektor hulu, bukan sekadar urusan ketersediaan fisik.
Menurutnya, harga pokok produksi beras terus merangkak naik seiring harga gabah di tingkat petani yang konsisten berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Sejak kebijakan HPP sembarang kualitas dipatok Rp6.500 per kg pada Februari 2025, realisasi di lapangan justru melompat hingga menyentuh Rp7.700 bahkan Rp8.000 per kg.
Perebutan Gabah hingga Stok Tak Sepenuhnya Lenyap
Beras premium kemasan 5 kilogram (kg) langka di sejumlah pasar dan ritel modern di beberapa daerah. Apakah pangan pokok masyarakat Indonesia tengah bermasalah? (FOTO:ANTARA/Aprillio Akbar)
Khudori menyebut situasi ini diperparah dengan kompetisi memperebutkan gabah yang semakin sengit di pasar akibat Perum Bulog terus mengejar target pengadaan hingga 4 juta ton setara beras.
"Ketika harga bahan baku naik, harga beras juga akan ikut naik. Produksi mulai melandai sejak Juni karena memasuki musim gadu (kemarau), sementara persaingan membeli gabah tetap ketat sehingga harga terdorong naik terus menerus tanpa jeda," ujar Khudori dalam risetnya, Kamis (3/9).
Di sisi lain, ia membeberkan penggilingan padi terjepit di antara dua pilihan sulit. Jika mereka menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk menutupi biaya produksi, mereka berisiko berurusan dengan aparat penegak hukum.
Namun, jika mereka mengikuti HET, mereka akan menanggung kerugian besar. Akibatnya, sebagian produsen memilih mengurangi produksi atau mengalihkan porsinya ke beras curah dan beras fortifikasi yang tidak terikat HET.
"Sejumlah penggilingan dan produsen beras mengurangi produksi atau berhenti berproduksi karena mereka tidak bisa berjualan lagi. Kalau menjual di atas HET, akan berurusan dengan Satgas Pangan Polri. Jika menjual sesuai HET, produsen akan merugi," ungkapnya.
Ia menambahkan siasat produsen beralih ke beras curah atau fortifikasi memang ada andilnya dalam mengerek harga. Namun, hal itu tidak dominan karena jumlah pelakunya terbatas dan tetap mengundang risiko berurusan dengan aparat sewaktu-waktu.
Sementara itu, Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian melihat fenomena ini sebagai bentuk dislokasi pasar.
Eliza menilai negara turut tampil sangat agresif mengintervensi hilir lewat pembatasan harga dan akumulasi cadangan, tetapi di saat yang sama pembentukan biaya di hulu dibiarkan sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar tanpa ada sinkronisasi rantai pasok.
Ia menyebut beras premium kemasan 5 kg yang kosong di rak-rak ritel modern bukan berarti stoknya benar-benar lenyap di pasaran. Kondisi tersebut murni karena harga yang diizinkan pemerintah di kanal formal sudah tidak mampu menutup biaya ekonomi yang harus dikeluarkan pelaku usaha swasta.
"Stok pemerintah tidak otomatis sama dengan stok beras premium bermerek di rak supermarket. Ada proses penggilingan, grading, pengemasan dan distribusi yang dilewati. Kalau harga ditahan terlalu rendah sementara biaya terus naik, konsumen memang terlindungi secara regulasi, tetapi justru dirugikan karena barangnya tidak lagi tersedia di pasaran," ungkap Eliza saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (3/9).
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya berpatokan pada klaim bahwa stok nasional aman, sementara pelaku usaha tertekan secara finansial.
Pemerintah dan korporasi perlu duduk bersama menyelaraskan struktur biaya yang transparan agar tidak terjadi kelangkaan berkepanjangan di tingkat konsumen.
"Pemerintah tidak boleh hanya mengatakan, 'stok ada, jadi harga harus turun,' sementara pelaku usaha mengatakan, 'harga segitu membuat kami rugi.' Keduanya harus dipertemukan melalui transparansi struktur biaya mulai dari harga gabah, biaya penggilingan, logistik, sampai margin ritel," tegasnya.
Eliza menambahkan persoalan ini juga menuntut adanya sinkronisasi komando yang kuat di internal jajaran pemerintahan sendiri agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
"Komando untuk urusan pangan itu harus satu suara sesuai koordinasi di bawah Kemenko Pangan yang mengorkestrasi kebijakan pangan. Jangan sampai Bulog tidak mengindahkan hasil koordinasi tersebut," pungkas Eliza.
