Zulhas Sebut Ikan RI Dicuri Negara Lain Rp200 T per Tahun

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut lemahnya daya saing nelayan Indonesia membuat potensi sumber daya ikan nasional rentan diambil negara lain.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengklaim pencurian ikan dari perairan Indonesia oleh sejumlah negara mencapai sekitar Rp200 triliun per tahun.

Zulhas mengatakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan ikan Indonesia dicuri oleh nelayan dari Vietnam, Thailand, India, dan Jepang. Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan dengan kemampuan armada nelayan negara-negara tersebut yang lebih besar dibandingkan nelayan Indonesia.

"Kalau nelayan kita lemah, kata Pak Trenggono, Menteri KKP, ikan kita dicuri per tahun kira-kira Rp200 triliun lebih oleh Vietnam, Thailand, India, Jepang," kata Zulhas dalam acara launching buku Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/9).

Ia mengatakan nelayan dari negara-negara tersebut memiliki kapal berukuran besar karena kondisi ekonomi mereka lebih kuat. Sementara itu, nelayan nasiomal masih banyak mengandalkan kapal kecil sehingga memiliki keterbatasan untuk menjangkau wilayah penangkapan ikan.

"Karena mereka nelayannya tangguh, karena makmur, punya kapal-kapal besar. Kita tidak punya, kita hanya dekat karena kapal-kapal kecil," ujarnya.

Menurut Zulhas, persoalan nelayan tak hanya berkaitan dengan kemampuan menangkap ikan, tetapi juga soal daya tawar ketika hasil tangkapan dibawa ke pasar. Nelayan yang tidak memiliki dukungan dan posisi tawar kuat berisiko menerima harga rendah.

"Nelayan itu karena dia tidak punya daya tawar, tidak punya pendukung, dia serajin apapun kalau dapat ikan, dia tidak punya daya tawar, tetap ditawarnya rendah, harganya murah, kalau enggak ikannya busuk," kata Zulhas.

Ia menilai kondisi tersebut memiliki dampak yang lebih luas karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat pesisir. Persoalan nelayan pada akhirnya bersinggungan dengan kemiskinan dan kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar.

"Jadi dampaknya luas sekali, itu baru kita ngomong nelayan. Belum terhadap pertumbuhan ekonomi, belum terhadap kemiskinan. Nelayan itu kalau tidak dibantu beras, tidak dibantu bantuan tunai, dia enggak bisa sekolah, enggak bisa makan," ujarnya.

Zulhas mengatakan pemerintah tidak akan membangun seluruh sektor pangan secara bersamaan. Program swasembada pangan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari komoditas yang saat ini menjadi prioritas pemerintah.

"Oleh karena itu, tidak semua kita lakukan sekaligus. Kita bertahap, sekarang beras, jagung, ya, kemudian ini kita akan berkembang ke gula, sama garam, terus ikan, daging belakangan, enggak mudah juga daging itu. Tapi kalau ikan kita bisa," katanya.

Dalam pengembangan sektor perikanan, Zulhas juga menyinggung perkembangan budidaya ikan salin yang dilakukan sejumlah negara, termasuk Vietnam dan China.

Pemerintah, kata Zulhas, juga berencana membangun 40 ribu kawasan tematik. Namun, pengembangan tersebut masih menghadapi persoalan ketersediaan bibit dan pakan ikan.

Ia mengatakan program tersebut berkaitan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap kecamatan dapat mandiri pangan dan memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi.

"Perintah Presiden harus setiap kecamatan mandiri pangan. Enggak boleh kurang gizi, agar anak-anak Indonesia sehat dan kita bisa," imbuhnya.

Zulhas mengakui pengembangan 40 ribu kawasan tersebut membutuhkan ekosistem yang lebih lengkap. Selain lahan dan air, pemerintah perlu memastikan ketersediaan bibit serta pakan agar budidaya ikan dapat berjalan.

"Ada memang, lahannya ada, airnya ada, tapi kalau kita bikin itu 40 ribu, berarti tiap desa, dua desa satu, kan? Terus bibitnya dari mana? Bibit ikannya itu, dari mana? Terus pakannya? Jadi ini satu ekosistem yang belum selesai," kata Zulhas.