Zulhas Ungkap Biaya Produksi Beras di Vietnam Rp3.800: Kita Rp12 Ribu

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap kesenjangan biaya produksi pangan Indonesia dengan sejumlah negara.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu mencontohkan biaya produksi beras di Thailand dan Vietnam yang disebut jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia, sementara biaya produksi tebu Indonesia juga masih tertinggal dari India dan Brasil.

"Negara tetangga kita dekat, Thailand, Vietnam itu, untuk dapat 1 kilo beras, dia hanya mengeluarkan biaya Rp3.800 (per kilogram). Kita untuk 1 kg beras, itu perlu biaya Rp12 ribu. Betapa kita kalah jauh tertinggal," kata Zulhas dalam acara launching buku Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/9).

Menurutnya, perbedaan biaya produksi tersebut berkaitan dengan teknologi, varietas baru, hingga manajemen pengolahan sawah yang membuat produktivitas negara lain lebih tinggi.

Zulhas juga membandingkan biaya produksi tebu. Ia menyebut biaya untuk menghasilkan 1 kilogram tebu di Lumajang mencapai sekitar Rp14 ribu, sedangkan di India dan Brasil disebut tidak sampai Rp4 ribu per kilogram. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat daya saing pangan Indonesia masih tertinggal.

Selain biaya produksi, Zulhas menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap bibit impor. Ia mengatakan hampir seluruh tanaman pangan masih menggunakan bibit dari luar negeri sehingga ketergantungan tersebut berpotensi terus berlanjut.

Ia kemudian mencontohkan kedelai. Menurut Zulhas, dengan bibit yang digunakan di Indonesia, produktivitas kedelai hanya sekitar 1 ton per hektare. Sementara negara yang telah mengembangkan rekayasa genetik dapat menghasilkan hingga 10 ton per hektare.

"Kita pernah, kita mulai kalah setelah negara-negara maju mengembangkan rekayasa genetik, ya. Jadi kalau kita tanam kedelai di sini, dengan bibit kita itu, ya, itu 1 hektare 1 ton. Sementara dia, 1 hektare bisa sampai 10 ton, gitu loh," ujar Zulhas.

Ia mengatakan kesenjangan produktivitas tersebut turut membuat harga kedelai Indonesia bisa tiga hingga empat kali lebih mahal.

Menurut Zulhas, persoalan biaya dan produktivitas pangan tidak berhenti pada harga di pasar. Pangan yang mahal juga dapat berdampak pada kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan gizi, terutama di wilayah dengan pendapatan lebih rendah.

Ia mencontohkan pengalamannya melihat kondisi anak-anak di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta sebuah desa di Sorong. Zulhas mengatakan masih menemukan anak-anak yang mengalami persoalan gizi dan pertumbuhan.

Zulhas juga membandingkan pendapatan per kapita Thailand yang disebut sekitar US$8.000 dengan Indonesia yang masih di bawah US$5.000. Menurutnya, masyarakat Indonesia yang memiliki pendapatan lebih rendah justru harus menghadapi biaya pangan yang lebih mahal, terutama di wilayah seperti NTT dan Papua.

"Papua lebih susah hidupnya, NTT lebih susah, daya belinya lebih rendah, dia harus membayar lebih mahal. Income per kapita Thailand tuh kalau saya enggak salah, sudah US$8.000, sudah. Kita kan masih di bawah US$5.000," katanya.

Ia juga mengaitkan konsumsi pangan dengan kondisi fisik generasi muda. Zulhas membandingkan tinggi badan rata-rata masyarakat Indonesia dengan Korea Selatan dan China yang menurutnya kini lebih tinggi. Menurutnya, perubahan tersebut salah satunya berkaitan dengan pola makan dan program pangan di negara-negara tersebut.

Zulhas mengatakan pemerintah tidak akan membenahi seluruh komoditas pangan sekaligus. Program swasembada akan dilakukan bertahap, mulai dari beras dan jagung, kemudian gula, garam, ikan, hingga daging.

"Oleh karena itu, tidak semua kita lakukan sekaligus. Kita bertahap, sekarang beras, jagung, ya, kemudian ini kita akan berkembang ke gula, sama garam, terus ikan, daging belakangan, enggak mudah juga daging itu," ujarnya.

Untuk sektor ikan, pemerintah juga menghadapi persoalan ketersediaan bibit dan pakan dalam rencana pengembangan 40 ribu kawasan tematik. Zulhas mengatakan lahan dan air memang tersedia di sejumlah daerah, tetapi pengembangan budidaya dalam skala besar membutuhkan dukungan bibit dan pakan.

Ia menilai persoalan tersebut menunjukkan bahwa ekosistem pangan Indonesia masih perlu dibenahi secara menyeluruh.

"Terus bibitnya dari mana? Bibit ikannya itu, dari mana? Terus pakannya? Jadi ini satu ekosistem yang belum selesai," kata Zulhas.

Zulhas mengatakan Indonesia memang telah mencatat surplus beras pada 2025. Namun, ia mengakui biaya produksi masih tinggi karena pembenahan mekanisasi dan produktivitas belum sepenuhnya selesai.

"Makanya kita masih mahal, masih PR kita banyak ini, tapi kita sudah memulai sesuatu-sesuatu yang bertanggung jawab, kira-kira begitu," ujarnya.