Zulhas Ungkap Harga Telur di Papua Rp60 Ribu, 2 Kali Lipat dari DKI
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkap kesenjangan harga pangan antarwilayah masih lebar.
Ia mencontohkan harga telur di Papua dan Maluku yang bisa mencapai Rp60 ribu per kilogram (kg), lebih dari dua kali lipat dibandingkan harga sekitar Rp28 ribu per kg di Jakarta.
"Kalau di Jakarta, kita makan pagi sarapan ada telur, kita mungkin dapat harga Rp28 ribu (per) 1 kg. Tapi saudara kita yang di Maluku, yang di Papua, itu bisa dapat harga Rp60 ribu (per kg)," kata Zulhas dalam acara launching buku Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/9).
Zulhas mengatakan perbedaan harga tersebut menjadi persoalan karena masyarakat di wilayah timur Indonesia memiliki pendapatan yang disebut lebih rendah. Dengan harga pangan yang lebih mahal, ia khawatir kesenjangan kesejahteraan dan persoalan gizi semakin melebar.
"Pendapatan kita lebih banyak, dia (masyarakat Timur) pendapatan lebih kecil. Kan lama-lama dia tambah kalah dong. Tambah kurang gizi, tambah ketinggalan," ujarnya.
Menurut Zulhas, salah satu cara mengatasi kesenjangan tersebut adalah mendorong kemandirian pangan berbasis wilayah. Dengan begitu, kebutuhan pangan masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan dari wilayah lain yang membutuhkan biaya distribusi lebih tinggi.
"Nah, oleh karena itu tadi berbasis wilayah itu harus swasembada. Oleh karena itu kita bangun, di perintah Pak (Presiden) Prabowo, kita harus membuat Papua itu mandiri," ucap Zulhas.
Zulhas mengatakan pemerintah tengah membangun kawasan Wanam sebagai lumbung pangan nasional alias food estate di Merauke, Papua, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian pangan di wilayah tersebut.
Lihat Juga : |
Ia berharap produksi dari Wanam nantinya dapat memenuhi kebutuhan beras Papua. Bahkan, jika pengembangannya berjalan sesuai rencana, kawasan tersebut diproyeksikan memiliki surplus yang dapat memasok wilayah lain.
"Maka kita bangun Wanam di sana. Kalau ini bisa berjalan dengan baik, maka nanti seluruh Papua berasnya cukup dari Wanam. Dari Merauke. Bahkan kalau itu jadi, itu turah bisa supply seluruh Papua plus Maluku dan NTT," lanjutnya.
Menurut Zulhas, pembangunan pusat produksi pangan di wilayah-wilayah tersebut diperlukan agar distribusi pangan dan harga dapat lebih merata. Ia menilai masyarakat di Papua, Maluku, dan wilayah lain tetap merupakan bagian dari satu kesatuan sehingga persoalan pangan tidak bisa hanya dilihat dari kondisi di pusat-pusat produksi.
"Agar ada pemerataan, kan kita kesatuan. Dan kita kan enggak boleh enggak mau tahu. Wah, itu kan enggak boleh dong, itu keluarga kita," tuturnya.
Zulhas mengakui upaya membangun kemandirian pangan di berbagai wilayah bukan pekerjaan mudah. Namun, ia menilai perubahan diperlukan agar Indonesia tidak semakin bergantung pada pangan dari luar negeri.
Ia mengingatkan ketergantungan tersebut dapat mengubah pola konsumsi masyarakat dalam jangka panjang. Jika produksi pangan dalam negeri tidak diperkuat sementara impor terus meningkat, masyarakat berpotensi semakin mengandalkan komoditas pangan yang tidak diproduksi di dalam negeri.
"Ini kalau 50 tahun lagi, kita bisa makan roti, berasnya sedikit, gitu. Karena, kalau kita biarkan terus ya," imbuh Zulhas.
(del/pta)