Pertamina Siap Dukung Rencana Pembatasan Pertalite Desil 9 dan 10

Pertamina Patra Niaga menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah terkait rencana pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyatakan masih menunggu opsi kebijakan yang bakal diterapkan pemerintah untuk menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi lebih tepat sasaran. 

"Soal kemudian pemerintah memiliki beberapa opsi, apakah dari desil, apakah dari pembatasan dengan cara lainnya, kami pikir Pertamina pasti akan siap apabila kebijakan itu sudah official dari pemerintah," jelas Robert kepada wartawan di Cilacap Jawa Tengah, Kamis (10/9).

Perusahaan plat merah tersebut juga memastikan bahwa pihkanya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait penerapan kebijakan tersebut. Pertamina juga berkoordinasi dengan lembaga lainnya, termasuk BPH Migas.

Saat ini, Robert mengaku masih menanti kepastian rencana pembatasan pembelian Pertalite untuk desil 9 dan 10 itu. "Kami adalah badan usaha yang akan mengikuti bagaimana arahan dari pemerintah," tegasnya.

Rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan pembelian Pertalite dinilai Robert sebagai upaya distribusi BBM secara tepat sasaran. Dengan begitu, BBM subsidi akan sampai ke penerima manfaat langsung.

"Nah, tentunya semangat yang diusung adalah bagaimana pendistribusian BBM ini tepat sasaran. Regulatornya, penentu kebijakannya, itu ada di pemerintah," beber Robert.

Adapun ketentuan teknis terkait rencana pembatasan beli Pertalite masih menanti arahan pemerintah lebih lanjut.

Robert memandang, penyaluran BBM berdasarkan desil mencerminkan adanya pengkategorian penerima. Di mana mereka yang memiliki desil di atas adalah indikator kategori masyarakat mampu

"Nah, kami dari Pertamina memahaminya adalah bahwa BBM bersubsidi itu untuk masyarakat yang tidak mampu, untuk masyarakat yang berhak dan layak untuk menerima subsidi," ujar Robert.

Dengan demikian, semangat pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10 bertujuan untuk mengarahkan, mengajak dan mengimbau masyarakat yang dianggap mampu untuk menggunakan BBM non subsidi atau energi non subsidi.

"Energi subsidi ini bisa diterima dengan tepat, dengan baik, oleh masyarakat yang memang berhak dan layak untuk menerima subsidi. Pertamina akan support," jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah membenahi ketepatan data warga yang masuk dalam kategori desil 9 dan 10 setelah munculnya keberatan dari publik mengenai kriteria penerima bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite.

Sejumlah warga merasa keberatan lantaran dimasukkan ke dalam kelompok desil 9 maupun 10, padahal kapasitas finansial mereka dinilai tidak mencerminkan batas kemampuan ekonomi kelompok tersebut.

"Makanya sedang diperbaiki itu data DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini ya," ujar Purbaya ketika ditemui di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Rabu (26/8).

Mengenai waktu pasti penerapan larangan pembelian Pertalite untuk desil 9 dan 10, pemerintah masih mengamati kondisi ekonomi terkini sembari merampungkan persiapan teknisnya.

"Nanti kalau sudah siap, ya sudah kita jalankan," ujar Purbaya.

Adapun  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) Pertalite untuk kelompok masyarakat desil 9 dan 10 masih dikaji.

Ia memastikan saat ini kebijakan yang berlaku untuk pengisian Pertalite masih sama seperti aturan berjalan.

"Pembatasan Pertalite sekarang kan kita masih dalam kajian, lagi dikaji. Kalau sampai dengan keputusan kajian belum ada, masih seperti sekarang ini," ujar Bahlil ketika ditemui di sela-sela acara Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta International Convention Center, Rabu (19/8).

Ketua Umum Partai Golkar itu menilai sangat tidak elok jika masyarakat yang masuk dalam kategori desil 9 dan 10 masih ikut mengisi BBM bersubsidi.

"Desil 9 dan 10 itu kan seperti saya. Kalau mobil saya kan agak pakai BBM yang.. Masa kita pakai subsidi? Ya sudah lah yang kaya yang sudah mampu itu jangan ambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berat penerimanya," ujar Bahlil.