Radar MBG: Garis Depan Pengawasan, Fondasi Tata Kelola yang Kuat

Tata kelola layanan publik yang baik tak terlepas dari pemenuhan hak atas informasi. Masyarakat perlu diberikan akses seluas-luasnya terhadap informasi yang berkaitan dengan layanan publik.

Informasi ini meliputi data proses pelayanan hingga mekanisme pemberian umpan balik maupun pengaduan. Tak sekadar menjadi paham, keterbukaan ini juga menjadi bentuk pemberian ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi.

Hal itu yang membuat Badan Gizi Nasional (BGN) membuka ruang masyarakat untuk berpartisipasi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir melalui Radar MBG.

Radar MBG merupakan portal digital yang memberikan akses kepada masyarakat untuk memantau pelaksanaan program MBG. BGN menciptakan Radar MBG sebagai upaya untuk memperkuat transparansi hingga meningkatkan kualitas layanan program.

Portal ini dapat digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat, seperti guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, hingga orang tua yang ingin mengawasi makanan yang diterima oleh sang anak.

Radar MBG menunjukkan informasi terkait menu yang disajikan, kandungan gizinya, hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memproduksinya.

"Orang tua itu ingin tahu, anak yang sekolah di sekolah yang mendapatkan MBG, hari ini menunya apa. Maka kami sudah menyiapkan portal. Di sana bisa dilihat sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dari SPPG mana itu bisa dicek melalui yang kami namakan Radar MBG," ujar Kepala BGN Sudaryono, Kamis (13/8).

Dengan informasi-informasi tersebut, pengawasan program MBG pun menjadi terdesentralisasi. Patroli tak lagi hanya dilakukan oleh tim internal BGN melainkan juga dapat disertai upaya partisipatif dari masyarakat.

BGN menghimpun informasi yang tersedia di Radar MBG ini dari pelaporan digital yang diwajibkan untuk seluruh SPPG. Per 13 Agustus 2026, BGN melaporkan bahwa sekitar 85 persen SPPG telah melakukan pelaporan secara digital.

"Kami sedang meningkatkan dan mewajibkan semua dapur secara digital melaporkan proses produksi," lanjutnya.

Proses pelaporan akhirnya menjadi wujud kedisiplinan dari SPPG. Hal ini krusial mengingat informasi yang dilaporkan SPPG dapat menjadi panduan ketika menu ingin dikonsumsi maupun ketika ada proses investigasi dan evaluasi.

Pentingnya kedisiplinan dalam alur kerja SPPG ditunjukkan dalam kasus dugaan keracunan yang sedang terjadi baru-baru ini.

Sebanyak 746 orang menjadi korban dugaan keracunan usai menyantap MBG yang dibagikan di Sidoarjo, Jawa Timur, pada Selasa (1/9). Berdasarkan penelusuran sementara dari BGN, kasus ini disebabkan oleh kelalaian SPPG dalam menaati aturan, misalnya terkait pemberian label informasi dan ketepatan waktu distribusi.

"Ini adalah kelalaian yang disengaja. Saya ulangi, ini kelalaian yang disengaja. Aturan sudah diberikan, juklak-juknis sudah diberikan, cara sudah diberikan tapi Anda lalai dalam melaksanakan. Ini namanya kelalaian yang disengaja," ungkap Sudaryono, Kamis (3/9).

Melihat adanya potensi kelalaian dalam pelaksanaan program MBG, BGN juga menyediakan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pengalaman, saran, dan kendala yang ditemui melalui Radar MBG.

Ketika masyarakat mengakses portal dan menekan bagian pelaporan, masyarakat akan dialihkan ke nomor resmi BGN RI. Di sini, masyarakat dapat melapor dan menunggu penindaklanjutan laporan.

Bukan hanya melalui Radar MBG, jalur pelaporan dan pemantauan MBG juga bisa melalui pengiriman surat lewat PO BOX 2025 untuk pengaduan internal, PO BOX 45000 untuk pengaduan masyarakat umum, dan PO BOX 1708 untuk pengaduan mitra dan yayasan.

Selain itu pelaporan dan pemantauan bisa dilakukan melalui Lapor Masdar di situs https://lapor.sudaryono.id/.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai Radar MBG sebagai langkah yang bagus dalam upaya perbaikan transparansi program MBG.

"Ya bagus, karena ada portalnya. Nah ini siapa saja kan bisa melaporkan melalui portal tersebut kan, mestinya kan begitu ya. Jadi ini kan semacam platform untuk pengaduan jika ada hal-hal yang tidak berkenan atau yang kurang atau bahkan menyalahi aturan dan lain-lain. Jadi bagus, ada saluran ya bagi masyarakat untuk jika ada masalah di lapangan, bagus gitu," ujar Faisal kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/9).

Ia menekankan bahwa portal ini juga perlu didukung dengan mekanisme respons yang cepat terhadap keluhan masyarakat.

"Membangun portal itu satu hal, yang harus diperhatikan juga adalah perbaikan dalam hal respons terhadap masalah ini," lanjutnya.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita melihat Radar MBG sebagai sebuah sistem deteksi dini.

"Saya justru melihat potensi terbesar Radar MBG adalah sebagai sistem deteksi dini. Data laporan SPPG dapat dianalisis untuk menemukan anomali, misalnya keterlambatan distribusi, jumlah penerima yang tidak wajar, pengulangan pelanggaran, atau pola masalah keamanan pangan di wilayah tertentu," kata Ronny, Rabu (2/9).

Ia berpandangan bahwa peluncuran Radar MBG merupakan langkah yang positif mengingat besarnya program MBG itu sendiri.

"Menurut saya, Radar MBG merupakan langkah yang sangat positif karena program dengan anggaran besar dan cakupan penerima yang sangat luas membutuhkan mekanisme pengawasan publik. Transparansi digital memungkinkan masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pengawasan," jelasnya.

Ronny menekankan kembali pentingnya transparansi pada program MBG. Tak hanya itu, Ronny menyampaikan bahwa Radar MBG dapat menjadi instrumen yang kuat dengan catatan adanya pengintegrasian data pelaporan.

"Jadi, kalau BGN mampu mengintegrasikan data pelaporan, hasil audit, CCTV, pengaduan masyarakat, dan tindak lanjut ke dalam satu sistem, Radar MBG bisa menjadi instrumen governance yang sangat kuat. Intinya, untuk program sebesar MBG, transparansi bukan aksesori, tetapi bagian dari sistem pengendalian risiko," tutupnya.

Pengawasan, penyediaan informasi, dan penegakan kedisiplinan memang menjadi aspek yang saling berkaitan dalam upaya membangun fondasi tata kelola program MBG.

Harapannya, dengan membentuk kedisiplinan bagi SPPG untuk melakukan pelaporan serta membentuk iklim partisipatif masyarakat melalui pengawasan digital, penyelenggara dapat menjaga bahkan meningkatkan standar produk MBG.