MenPAN RB Bakal Temui Menkeu Baru Bahas Gaji PNS Pindah ke Himbara

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini menyampaikan akan menemui Menteri Keuangan yang baru Suahasil Nazara terkait wacana gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah (Pemda) dipindah dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke Himpunan Bank Negara (Himbara)

Hal itu Rini sampaikan saat ditanya apakah sudah berkoordinasi soal wacana pengalihan gaji ASN dari BPD ke Himbara.

"Belum, saya juga belum bicara. Nanti saya akan bicara dengan Menteri Keuangan yang baru, ya," jawab Rini saat ditemui di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi Jakarta Selatan, Rabu (16/9).

Rini menegaskan keputusan pemindahan payroll ASN Pemda dari BPD ke Himbara merupakan kebijakan Kementerian Keuangan, bukan KemenPAN RB.

"Kalau urusan itunya kan kebijakan untuk itu sudah ke Kementerian Keuangan, bukan di kita," terangnya.

Wacana gaji ASN pindah ke Himbara turut memunculkan kekhawatiran dari Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (SPBPDSI).

SPBPDSI mengungkapkan kebijakan peralihan penyaluran gaji (payroll) ASN atau PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari BPD Himbara bakal berdampak terhadap nasib pegawai BPD.

Perwakilan SPBPDSI Sigit menyebut kebijakan itu membuat ratusan ribu pegawai BPD di seluruh Indonesia terancam kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Sigit menjelaskan perpindahan payroll PNS ke bank BUMN tersebut akan memicu efek berantai yang langsung menghantam tiga pilar utama, yakni tenaga kerja, bisnis bank, dan perekonomian daerah. Dari sisi likuiditas, dana murah atau Current Account Saving Account (CASA) milik BPD juga akan merosot tajam.

"Jika payroll ASN ini pindah dari BPD ke Himbara, maka otomatis dana CASA dari BPD ini akan berkurang cukup signifikan. Dengan berkurangnya dana CASA yang cukup signifikan ini, likuiditas dari BPD otomatis akan menurun," ujar Sigit dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Kamis (3/9).

Menurutnya, jika selama ini BPD mengandalkan tabungan dan giro gaji pegawai dengan bunga rendah, mereka nantinya harus beralih ke dana mahal, seperti deposito yang otomatis mendongkrak biaya dana atau cost of fund.

Selain itu, Sigit menyoroti sektor penyaluran kredit, baik untuk UMKM maupun kredit konsumtif ASN, terancam macet. Risiko peningkatan kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang cukup fatal akibat pemindahan penyaluran payroll tersebut.

"Karena perpindahan gaji ASN, entah itu P3K, entah itu nanti PNS, itu otomatis penagihan atau pembayaran angsuran akan cukup sulit, gitu, karena gaji yang selama ini dipotong oleh BPD akan berpindah ke Himbara," tambahnya.