Ketahanan energi global tengah menghadapi ujian terberatnya lantaran dua sumber utama minyak dunia terganggu.
Di Timur Tengah, eskalasi konflik berkepanjangan dan mencekamnya Selat Hormuz telah memangkas jutaan barel pasokan minyak mentah dunia dari negara-negara Teluk.
Belum lagi, hantaman serangan terhadap fasilitas kilang serta terminal ekspor di Rusia turut melumpuhkan kapasitas produksi minyak dari negeri Beruang Merah itu. Kondisi itu diperparah Presiden AS Donald Trump dengan meneken Undang-undang sanksi baru yang mengancam tarif hingga 100 persen bagi negara mana pun yang nekat mengimpor minyak dari Rusia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertanyaannya, seberapa aman ketahanan energi RI saat dua pemasok utama minyak dunia tengah kocar-kacir?
Pengamat Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menilai ketahanan energi Indonesia secara umum masih cukup aman untuk menghadapi gangguan jangka pendek karena pemerintah mencatat stok operasional BBM tahan hingga 21 hari.
Namun, ia menilai posisi tersebut belum sepenuhnya aman secara struktural apabila dua sumber utama dunia itu terganggu dalam jangka panjang.
"Ketahanan energi Indonesia masih cukup aman untuk menghadapi gangguan jangka pendek, tetapi belum aman secara struktural jika dua sumber besar terganggu lama," ujar Yayan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/9).
Yayan menyebut risiko dari gangguan tidak hanya terletak pada volume minyak, tetapi juga langsung memukul sektor harga, ongkos angkut, asuransi, dan waktu pengiriman.
Berdasarkan perhitungan model ekonomi, konflik global ini diperkirakan menaikkan harga keekonomian BBM sekitar 18 persen dalam skenario rata-rata, dan melonjak hingga 26 persen pada skenario puncak.
Ia menerangkan lonjakan ini membuat selisih harga atau beban kompensasi Pertalite yang ditanggung negara ikut membengkak, dari kisaran Rp5.000 menjadi Rp6.600 per liter pada kondisi terburuk.
Yayan memandang dampak kenaikan harga ini tidak akan dirasakan secara merata di seluruh daerah. Wilayah Indonesia Timur seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara menjadi kawasan yang paling rentan mengalami lonjakan harga tertinggi. Risiko stok menipis juga lebih cepat dibanding wilayah lain yang dekat fasilitas kilang.
Jika gangguan pasokan ini berlarut-larut, Yayan menyebut tantangan utamanya bergeser pada kemampuan sistem dalam memulihkan cadangan. Tanpa cadangan strategis memadai, ketahanan energi akan berubah menjadi perlombaan mencari kargo di tengah pasar global yang sedang ketat.
"Jika gangguan berubah menjadi berbulan-bulan, pertanyaan utamanya bukan lagi berapa hari stok yang tersedia hari ini, melainkan seberapa cepat stok dapat diisi kembali," tegas Yayan.
Terkait efektivitas bauran energi domestik, menurut Yayan, program biodiesel B50 sudah mulai menunjukkan hasil nyata sebagai bantalan pasokan solar, tetapi belum dapat diperlakukan sebagai solusi penuh bagi seluruh ketahanan energi.
Ia menilai mandatori B50 memang membantu mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil, tetapi tantangannya tetap ada pada kesinambungan pasokan CPO, kualitas FAME, kesiapan mesin, logistik blending, serta trade-off dengan pangan dan ekspor sawit.
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan hantaman krisis global ini dapat merembet ke dalam negeri melalui jalur ganda yang memicu efek domino.
"Dampaknya bisa besar karena Indonesia mengimpor sebagian kebutuhan crude, BBM, dan LPG, sehingga gangguan di negara produsen masuk melalui dua jalur sekaligus: pasokan fisik dan harga," ujar Syafruddin.
Ia menjelaskan guncangan ini bergerak dari harga minyak ke nilai tukar rupiah, inflasi, pembengkakan beban subsidi atau kompensasi di APBN, hingga akhirnya menekan biaya logistik, harga pangan, daya beli rumah tangga, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi.
Untuk mengantisipasi krisis berkepanjangan, Syafruddin menekankan pentingnya memperluas diversifikasi pasokan agar RI tak terjebak pada ketergantungan baru di satu kawasan tertentu.
"Opsi dapat diperluas ke Amerika Serikat, Afrika Barat seperti Nigeria dan Angola, Amerika Latin, serta pemasok Asia yang memiliki surplus produk olahan," ucapnya.
Terkait wacana impor minyak dari Rusia, ia menilai hal tersebut masih dapat menjadi bagian portofolio selama aspek pembayaran, asuransi, logistik, dan kepatuhan sanksi dapat dikelola, meskipun tidak seharusnya menjadi satu-satunya pengganti Timur Tengah.
Di samping itu, Syafruddin turut menekankan pentingnya akselerasi pembangunan Cadangan Penyangga Energi (CPE) nasional agar Indonesia memiliki ketahanan cadangan jangka panjang yang memadai.
Soal implementasi biofuel dalam negeri, Syafruddin menegaskan bioetanol E20 masih berada pada tahap yang sangat awal. Kebutuhan bensin nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun, sedangkan implementasi E20 membutuhkan sekitar 4 juta kiloliter etanol. Namun, kapasitas domestik saat ini belum cukup untuk memenuhi skala tersebut secara cepat.
"Karena itu, biofuel sebaiknya dibaca sebagai bagian dari portofolio ketahanan, bukan pengganti seluruh impor minyak," ungkap Syafruddin.
(pta)