Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendukung rencana larangan ekspor solar atau diesel di tengah harga bahan bakar minyak (BBM) pecah rekor tertinggi.
American Automobile Association (AAA) mencatat harga rata-rata solar di AS melonjak ke rekor US$6,51 atau sekitar Rp116 ribu per galon (asumsi kurs Rp17.800). Ukuran satu galon setara dengan 3,7 liter.
"Saya sudah mengatakan, mari kita jangan ekspor solar. Kita menghasilkan banyak solar. Saya sudah menyerukannya, sudah saya serukan kepada orang-orang saya," kata Trump kepada wartawan menjelang pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy, Selasa (22/9), melansir Reuters.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Trump mengatakan rencana pembatasan ekspor solar turut dibahas dalam konteks serangan Ukraina terhadap kilang minyak Rusia. Menurutnya, serangan tersebut berdampak terhadap Rusia sekaligus harga solar.
Ia juga mengatakan akan membahas dengan Zelenskiy upaya mencari solusi untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan pemerintah sedang mengkaji kelayakan kebijakan larangan ekspor solar tersebut, termasuk dampak jika pembatasan dilakukan secara penuh maupun sebagian.
Harga solar di AS dan Eropa melonjak ke level tertinggi setelah perang di Iran dan Ukraina vs Rusia memangkas ekspor dari sejumlah produsen besar, termasuk Rusia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Lonjakan harga bahan bakar menjadi persoalan bagi pemerintahan Trump menjelang pemilu sela pada 3 November. Partai Republik berupaya mempertahankan mayoritas mereka di kedua kamar Kongres.
Sejumlah kandidat Partai Republik dalam persaingan ketat untuk kursi Kongres turut mendorong pembatasan ekspor solar. Salah satunya Senator Alaska Dan Sullivan yang meminta penghentian sementara ekspor untuk menambah cadangan bahan bakar menjelang musim dingin.
"BBM Amerika seharusnya tetap untuk warga Amerika. Harga solar terlalu mahal," kata Sullivan dalam pernyataannya.
Harga pangan dan kebutuhan lainnya juga menjadi salah satu perhatian utama pemilih menjelang pemilu sela.
Departemen Pertanian AS sebelumnya telah meminta Gedung Putih mengambil langkah terkait kenaikan harga solar. Menteri Pertanian Brooke Rollins juga mengatakan telah membahas persoalan tersebut dengan Trump dan menyebut tingginya harga bahan bakar sebagai persoalan yang perlu diperhatikan.
Namun, rencana pelarangan ekspor solar tersebut mendapat peringatan dari sejumlah pejabat energi pemerintahan Trump.
Menteri Energi Chris Wright mengatakan larangan ekspor justru berpotensi menaikkan harga bahan bakar di wilayah pesisir AS dan memperketat pasokan bagi negara-negara Eropa yang menjadi sekutu AS.
Menurut Wright, larangan ekspor dapat menyebabkan kelebihan pasokan solar di kawasan Gulf Coast. Kondisi itu berpotensi mendorong perusahaan penyulingan AS mengurangi tingkat produksi, yang kemudian ikut menekan produksi bensin.
"Jika Anda mulai memasang hambatan pada arus perdagangan, Anda akan dengan cepat mengurangi produksi dan memiliki pasokan yang lebih sedikit. Kita membutuhkan lebih banyak pasokan, bukan lebih sedikit pasokan," ujar Wright dalam sebuah acara pekan lalu.
Menteri Dalam Negeri AS Doug Burgum juga memperingatkan larangan ekspor tersebut belum tentu menurunkan harga minyak, malahan berpotensi memicu tindakan balasan dari negara-negara pengekspor energi.
Kelompok industri minyak AS turut menentang rencana tersebut. Presiden Texas Oil & Gas Association (TXOGA) Todd Staples mengatakan larangan ekspor dapat berdampak pada lapangan kerja domestik dan pasokan bahan bakar di dalam negeri.
Pembatasan ekspor juga berpotensi berdampak pada pasar Eropa. Meskipun larangan tersebut secara teori dapat menekan harga solar untuk sementara di kawasan Gulf Coast AS, pasokan di Eropa justru berpotensi semakin ketat.
Eropa secara struktural masih kekurangan solar dan bergantung cukup besar pada pasokan dari AS. Jim Mitchell, direktur analisis perdagangan minyak Wood Mackenzie, mengatakan kondisi tersebut dapat berdampak terhadap sejumlah negara yang menjadi sekutu AS.
"Hal itu tampaknya akan cukup merugikan bagi sejumlah sekutu utama AS," kata Mitchell.
(del/pta)