Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap upaya pemerintah menjaga stabilitas harga bahan pokok yang tidak hanya dilakukan ketika harga pangan melonjak dalam Podcast Money Honey bersama CNN Indonesia. (CNN Indonesia/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz).
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Perdagangan Budi Santosomengungkap upaya pemerintah menjaga stabilitas harga bahan pokok yang tidak hanya dilakukan ketika harga pangan melonjak.
Menurut Budi, pemerintah juga turun tangan ketika harga terlalu rendah karena kondisi tersebut dapat menekan produsen dan berujung pada terganggunya pasokan.
Budi mengatakan pemerintah menggunakan harga acuan dan harga eceran tertinggi (HET) sebagai salah satu patokan dalam melihat pergerakan harga bahan pokok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pasalnya, kenaikan harga dari posisi sebelumnya belum tentu berarti harga komoditas tersebut sudah berada di level yang merugikan konsumen.
"Kalau kita mau ngomongin harga bahan pokok, kita itu tidak ngomongin mengenai kenaikan saja, tetapi juga penurunannya. Tetapi kita harus sepakat dulu, kalau kita ngomongin kenaikan atau penurunan, dari mana? Dari harga sebelumnya, dari harga kemarin, atau dari harga acuan atau harga eceran tertinggi (HET)," kata Budi dalam podcast Money Honey yang disiarkan CNN Indonesia, Kamis (24/9).
Ia menjelaskan harga acuan maupun HET ditetapkan pemerintah setelah memperhitungkan pertemuan kepentingan produsen dan konsumen, termasuk biaya produksi dan distribusi.
Menurut Budi, harga telur saat ini misalnya berada di kisaran Rp26.600 per kilogram (kg) secara rata-rata nasional, sementara harga acuannya Rp30 ribu. Harga tersebut sebelumnya sempat berada di kisaran Rp22 ribu-Rp23 ribu.
Kondisi serupa terjadi pada ayam. Harga acuannya Rp40 ribu, sedangkan sebelumnya harga sempat berada di kisaran Rp34 ribu-Rp35 ribu. Budi mengatakan rendahnya harga ketika itu membuat sebagian peternak tidak mampu menutup biaya produksi, hingga ada yang membagikan atau membuang telur dan ayam.
"Makanya pentingnya harga acuan. Harga telur Rp30 ribu (per kg) itu dihitung dulu, berapa biaya produksi, berapa biaya distribusi, kemudian harga idealnya untuk konsumen berapa," ujarnya.
Karena itu, Budi mengatakan kenaikan harga dari Rp22 ribu menjadi Rp26.600 tidak dapat langsung dipandang sebagai persoalan, sebab harga tersebut masih berada di bawah harga acuan.
Pemerintah, lanjutnya, perlu menjaga ekosistem pangan agar produsen atau peternak tetap dapat menjalankan usahanya, tetapi pada saat yang sama konsumen tidak dirugikan.
"Kalau sekarang misalnya dari Rp22 ribu ke Rp26.600, memang naik. Tetapi itu masih di bawah harga acuan. Kita harus melihat ekosistemnya supaya berjalan dengan baik. Bagaimana produsennya atau peternaknya tetap hidup, artinya usahanya terus berkembang, tetapi jangan sampai konsumen dirugikan," katanya.
Budi mengingatkan bahwa harga bahan pokok di satu pasar tidak bisa langsung dijadikan gambaran harga nasional. Perbedaan harga antardaerah, khususnya antara wilayah Barat dan Timur Indonesia, salah satunya dipengaruhi oleh biaya distribusi.
Ia mencontohkan harga telur Rp31 ribu per kg di satu pasar tidak otomatis berarti harga telur secara nasional sudah berada di level tersebut. Sebaliknya, harga Rp27 ribu di pasar lain juga tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan harga nasional.
Menurutnya, informasi harga yang tidak lengkap juga berpotensi menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ia mencontohkan informasi harga minyak goreng Rp42 ribu yang ternyata merupakan harga untuk kemasan dua liter, tetapi tidak dijelaskan dalam informasi yang beredar.
"Informasi yang tidak benar kalau didistribusikan terus-menerus, orang lain akan menganggapnya benar. Ini yang perlu kita edukasi melalui media yang terpercaya karena kalau data tidak jelas bisa terjadi panic buying, padahal sebenarnya harganya tidak seperti itu," ujarnya.
Budi mengatakan saat ini terdapat sejumlah komoditas yang harganya berada di atas HET maupun harga acuan, tetapi terdapat pula komoditas yang harganya justru berada di bawah patokan tersebut.
Untuk beras medium, misalnya, harga rata-rata nasional disebut berada di Rp13.900 per kg, sedangkan HET sebesar Rp13.500.
Pemerintah merespons kondisi tersebut dengan menyalurkan 1 juta ton beras SPHP yang kemudian menggunakan nama Beras Kita melalui Perum Bulog untuk didistribusikan ke ritel modern dan pasar rakyat.
Sementara harga ayam rata-rata nasional berada di sekitar Rp40.700 per kg, dibandingkan harga acuan Rp40 ribu per kg. Harga tersebut sebelumnya sempat mencapai Rp41 ribu setelah berada di kisaran Rp34 ribu per kg.
Budi mengatakan pemerintah melakukan intervensi agar harga ayam kembali mendekati harga acuan.
"Jangan naik di atas Rp40 ribu, makanya kita jaga supaya tetap Rp40 ribu," katanya.
Di sisi lain, sejumlah komoditas justru berada di bawah harga acuannya. Budi menyebut harga telur ayam rata-rata nasional sekitar Rp26.700 per kg, turun 10,9 persen dari harga acuan Rp30 ribu.
Bawang merah berada di Rp33.300 per kg dibandingkan harga acuan Rp41.500 atau turun 19 persen. Cabai merah keriting berada di Rp45 ribu per kg dari harga acuan Rp55 ribu atau turun 18 persen.
Sementara bawang putih berada di sekitar Rp35.300 per kg, lebih rendah sekitar 6,9 persen dari harga acuannya yang berkisar Rp38 ribu-Rp39 ribu.
"Yang dilakukan pemerintah itu intervensi tidak hanya untuk barang yang naik. Kalau barang naik, diintervensi untuk melindungi konsumen. Tetapi harga yang turun juga harus diintervensi untuk melindungi produsen. Jadi kita harus seimbang antara produsen dengan konsumen," tutur Budi.
Ia menyebut terdapat tiga pihak yang harus dijaga dalam ekosistem tersebut, yakni produsen, penjual dan konsumen. Harga yang terlalu rendah dapat mengganggu produksi, sedangkan harga yang terlalu tinggi dapat membebani konsumen.
Budi menegaskan harga acuan diperlukan sebagai patokan agar harga tidak bergerak terlalu tinggi maupun terlalu rendah.
"Kalau tidak ada harga acuan, nanti bisa harga setinggi-tingginya atau serendah-rendahnya. Kalau harga serendah-rendahnya, otomatis tidak ada produksi telur. Kalau tidak ada produksi, barang langka dan akhirnya mahal," katanya.
Bersambung ke halaman berikutnya...
SP2KP Dipantau Setiap Hari
Dalam menjaga stabilitas harga, Budi mengatakan pemerintah tidak langsung menganggap kenaikan harga sebagai akibat permainan pelaku usaha. Pemerintah terlebih dahulu memetakan penyebabnya, mulai dari produksi, distribusi hingga faktor lainnya.
Namun, jika ditemukan pelaku usaha yang melanggar, pemerintah akan mengambil tindakan.
Salah satu instrumen yang digunakan adalah Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Budi mengatakan sistem tersebut digunakan untuk memantau harga bahan pokok di 550 titik pasar yang tersebar di 514 kabupaten/kota setiap hari.
"Kita punya namanya SP2KP, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok. Ada 550 titik pasar yang diawasi setiap hari di 514 kabupaten/kota. Saya setiap hari bisa lihat di aplikasi saya. Sekarang di daerah ini harga telur naik, di sini harga telur di bawah HET," ujarnya.
Dari pemantauan tersebut, pemerintah dapat segera mengetahui wilayah yang mengalami kenaikan harga maupun daerah yang justru memiliki harga terlalu rendah.
Jika terjadi kenaikan di daerah tertentu ataupun secara nasional, pemerintah dapat memanggil distributor dan produsen untuk mencari penyebab serta solusi pasokan.
Pemantauan tersebut juga tidak hanya dilakukan Kemendag. Budi mengatakan data SP2KP dibagikan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Polri untuk mendukung pengawasan dan koordinasi.
Selain menjadi instrumen pemerintah, Budi mengatakan SP2KP juga dapat digunakan masyarakat untuk melihat perkembangan harga pangan.
Masyarakat dapat melihat harga komoditas, termasuk harga cabai rawit, berdasarkan wilayah sekaligus membandingkannya dengan rata-rata nasional.
"Justru dengan adanya SP2KP ini memudahkan kita koordinasi. Kita tidak perlu bertanya ke daerah karena datanya sudah ada. Kemudian kita koordinasi dan komunikasi dengan pelaku usaha," ujarnya.
Budi menilai keterbukaan informasi tersebut penting karena pangan termasuk kategori volatile food yang pergerakan harganya relatif cepat.
Kerja Sama Antardaerah
Selain memantau harga, pemerintah juga menggunakan kerja sama antardaerah untuk mengatasi ketimpangan pasokan.
Budi mencontohkan kondisi telur di Jawa Timur yang mengalami surplus, sementara Papua mengalami kekurangan. Pemerintah berupaya menyambungkan pemerintah daerah di kedua wilayah agar pasokan dapat bergerak dari daerah surplus ke daerah yang membutuhkan.
Menurutnya, skema tersebut diperlukan karena hubungan bisnis antarpelaku usaha atau B2B tidak selalu berjalan. Pemerintah juga melakukan pengawasan bersama melalui tim dari Kemendag, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Satgas Pangan Polri.
Budi menekankan pengawasan tidak semata-mata dilakukan karena harga naik. Patokan utamanya tetap harga acuan dan HET.
"Kalau memang dirasa ada yang aneh, patokannya adalah harga acuan dan harga eceran tadi. Kita tidak bisa melihat, 'Oh, harga ini naik,' kemudian langsung diawasi. Naiknya di mana dulu? Kalau menuju HET, justru pengawasan ketika di atas HET," katanya.
Harga yang berada di bawah HET juga tetap diperhatikan untuk mengetahui penyebabnya. Jika harga terlalu rendah dan mengganggu keberlangsungan usaha peternak atau produsen, pemerintah dapat melakukan intervensi.
Menurut Budi, salah satu tantangan terbesar dalam stabilisasi harga pangan adalah distribusi. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau membuat biaya pengiriman barang antardaerah berbeda.
"Menurut saya, faktor utama itu adalah faktor distribusi. Itu yang paling utama dan tidak mudah," ujarnya.
Ia menyebut wilayah Timur cenderung memiliki harga lebih tinggi dibandingkan wilayah Barat karena sebagian besar produsen berada di wilayah Barat, sementara biaya distribusi menuju Timur lebih mahal.
Menurut Budi, persoalan tersebut dapat ditekan apabila pusat produksi semakin tersebar ke wilayah Timur seperti Papua, Maluku dan Sulawesi.
Untuk minyak, pemerintah memiliki kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).
Produsen yang mendistribusikan minyak ke wilayah Timur mendapatkan hak ekspor lebih tinggi dibandingkan distribusi ke wilayah Barat. Skema tersebut digunakan untuk mengompensasi biaya distribusi yang lebih besar.
Pemerintah juga memberikan porsi distribusi minyak sebesar 35 persen kepada BUMN pangan seperti ID Food, Bulog dan Agrinas agar pasokan dapat menjangkau wilayah Timur dan Papua.
Untuk mengantisipasi jatuhnya harga saat panen, pemerintah juga menggunakan sistem resi gudang. Budi mengatakan petani dapat menyimpan komoditas yang memungkinkan untuk ditahan, seperti beras, gabah dan rumput laut.
Petani mendapatkan resi yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari bank. Dengan begitu, petani tidak harus langsung menjual hasil panennya ketika harga sedang turun.
"Setelah harga normal dan stabil, baru dijual. Ini banyak kita lakukan untuk ekspor. Ketika harga sudah bagus dan barang masih di gudang, kita bantu mencarikan buyer. Ketika dapat buyer, kita lepas," kata Budi.
Menurutnya, instrumen tersebut digunakan agar harga di tingkat petani tidak jatuh, sementara konsumen tetap memperoleh harga yang sesuai dengan daya beli.
Fluktuasi harga pangan tidak hanya disebabkan oleh persoalan distribusi. Setidaknya ada tiga kelompok faktor yang mempengaruhi harga, yakni produksi, konsumsi dan kondisi geografis; faktor musiman dan transmisi ekonomi global; serta perkembangan inflasi dan nilai tukar petani (NTP).
Produk seperti daging sapi, ayam, telur, cabai dan bawang memiliki masa simpan relatif pendek sehingga ketersediaannya sangat bergantung pada produksi.
Permintaan juga dapat melonjak pada periode tertentu, seperti Ramadan, Lebaran, Natal dan Tahun Baru. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pasokan tersedia menjelang periode tersebut.
Di sisi produksi, komoditas seperti cabai dan bawang merah dapat melimpah ketika musim panen, tetapi mengalami penurunan ketika kondisi musim berubah.
Sementara itu, perkembangan ekonomi global turut memengaruhi komoditas pangan. Budi mencontohkan minyak goreng yang berkaitan dengan harga minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku. Perubahan geopolitik juga dapat meningkatkan biaya produksi dan harga produk impor seperti daging sapi.
Budi mengatakan pemerintah bahkan dapat melakukan intervensi terhadap komponen di luar komoditas pangan secara langsung apabila komponen tersebut ikut mempengaruhi harga pangan.
Ia mencontohkan kenaikan harga plastik yang salah satunya berkaitan dengan kesulitan impor nafta dan LPG. Karena plastik banyak digunakan sebagai kemasan pangan, kenaikan biaya kemasan dapat ikut meningkatkan harga makanan.
"Kenapa ini berpengaruh ke pangan? Karena plastik banyak digunakan untuk kemasan pangan. Ketika harga kemasan meningkat, otomatis biaya atau harga pangan juga meningkat," ujar dia.
Pemerintah kemudian memberikan tarif impor LPG sebesar 0 persen selama enam bulan, dari sebelumnya 5 persen. Dalam kondisi geopolitik yang berubah cepat, pemerintah juga mencari sumber pasokan dari negara lain, termasuk AS dan India.
"Dalam kondisi geopolitik seperti ini, perubahan pasar cepat sekali. Waktu nafta tidak ada karena Selat Hormuz ditutup dan terganggu, tiba-tiba kita dapat dari Amerika, ditawari dari India juga. Beberapa negara menawarkan. Untuk membantu supaya harga tidak naik, makanya diberikan tarif 0 persen," katanya.
Menteri Perdagangan Budi Santosomengungkap upaya pemerintah menjaga stabilitas harga bahan pokok yang tidak hanya dilakukan ketika harga pangan melonjak.
Menurut Budi, pemerintah juga turun tangan ketika harga terlalu rendah karena kondisi tersebut dapat menekan produsen dan berujung pada terganggunya pasokan.
Budi mengatakan pemerintah menggunakan harga acuan dan harga eceran tertinggi (HET) sebagai salah satu patokan dalam melihat pergerakan harga bahan pokok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pasalnya, kenaikan harga dari posisi sebelumnya belum tentu berarti harga komoditas tersebut sudah berada di level yang merugikan konsumen.
"Kalau kita mau ngomongin harga bahan pokok, kita itu tidak ngomongin mengenai kenaikan saja, tetapi juga penurunannya. Tetapi kita harus sepakat dulu, kalau kita ngomongin kenaikan atau penurunan, dari mana? Dari harga sebelumnya, dari harga kemarin, atau dari harga acuan atau harga eceran tertinggi (HET)," kata Budi dalam podcast Money Honey yang disiarkan CNN Indonesia, Kamis (24/9).
Ia menjelaskan harga acuan maupun HET ditetapkan pemerintah setelah memperhitungkan pertemuan kepentingan produsen dan konsumen, termasuk biaya produksi dan distribusi.
Menurut Budi, harga telur saat ini misalnya berada di kisaran Rp26.600 per kilogram (kg) secara rata-rata nasional, sementara harga acuannya Rp30 ribu. Harga tersebut sebelumnya sempat berada di kisaran Rp22 ribu-Rp23 ribu.
Kondisi serupa terjadi pada ayam. Harga acuannya Rp40 ribu, sedangkan sebelumnya harga sempat berada di kisaran Rp34 ribu-Rp35 ribu. Budi mengatakan rendahnya harga ketika itu membuat sebagian peternak tidak mampu menutup biaya produksi, hingga ada yang membagikan atau membuang telur dan ayam.
"Makanya pentingnya harga acuan. Harga telur Rp30 ribu (per kg) itu dihitung dulu, berapa biaya produksi, berapa biaya distribusi, kemudian harga idealnya untuk konsumen berapa," ujarnya.
Karena itu, Budi mengatakan kenaikan harga dari Rp22 ribu menjadi Rp26.600 tidak dapat langsung dipandang sebagai persoalan, sebab harga tersebut masih berada di bawah harga acuan.
Pemerintah, lanjutnya, perlu menjaga ekosistem pangan agar produsen atau peternak tetap dapat menjalankan usahanya, tetapi pada saat yang sama konsumen tidak dirugikan.
"Kalau sekarang misalnya dari Rp22 ribu ke Rp26.600, memang naik. Tetapi itu masih di bawah harga acuan. Kita harus melihat ekosistemnya supaya berjalan dengan baik. Bagaimana produsennya atau peternaknya tetap hidup, artinya usahanya terus berkembang, tetapi jangan sampai konsumen dirugikan," katanya.
Budi mengingatkan bahwa harga bahan pokok di satu pasar tidak bisa langsung dijadikan gambaran harga nasional. Perbedaan harga antardaerah, khususnya antara wilayah Barat dan Timur Indonesia, salah satunya dipengaruhi oleh biaya distribusi.
Ia mencontohkan harga telur Rp31 ribu per kg di satu pasar tidak otomatis berarti harga telur secara nasional sudah berada di level tersebut. Sebaliknya, harga Rp27 ribu di pasar lain juga tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan harga nasional.
Menurutnya, informasi harga yang tidak lengkap juga berpotensi menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ia mencontohkan informasi harga minyak goreng Rp42 ribu yang ternyata merupakan harga untuk kemasan dua liter, tetapi tidak dijelaskan dalam informasi yang beredar.
"Informasi yang tidak benar kalau didistribusikan terus-menerus, orang lain akan menganggapnya benar. Ini yang perlu kita edukasi melalui media yang terpercaya karena kalau data tidak jelas bisa terjadi panic buying, padahal sebenarnya harganya tidak seperti itu," ujarnya.
Budi mengatakan saat ini terdapat sejumlah komoditas yang harganya berada di atas HET maupun harga acuan, tetapi terdapat pula komoditas yang harganya justru berada di bawah patokan tersebut.
Untuk beras medium, misalnya, harga rata-rata nasional disebut berada di Rp13.900 per kg, sedangkan HET sebesar Rp13.500.
Pemerintah merespons kondisi tersebut dengan menyalurkan 1 juta ton beras SPHP yang kemudian menggunakan nama Beras Kita melalui Perum Bulog untuk didistribusikan ke ritel modern dan pasar rakyat.
Sementara harga ayam rata-rata nasional berada di sekitar Rp40.700 per kg, dibandingkan harga acuan Rp40 ribu per kg. Harga tersebut sebelumnya sempat mencapai Rp41 ribu setelah berada di kisaran Rp34 ribu per kg.
Budi mengatakan pemerintah melakukan intervensi agar harga ayam kembali mendekati harga acuan.
"Jangan naik di atas Rp40 ribu, makanya kita jaga supaya tetap Rp40 ribu," katanya.
Di sisi lain, sejumlah komoditas justru berada di bawah harga acuannya. Budi menyebut harga telur ayam rata-rata nasional sekitar Rp26.700 per kg, turun 10,9 persen dari harga acuan Rp30 ribu.
Bawang merah berada di Rp33.300 per kg dibandingkan harga acuan Rp41.500 atau turun 19 persen. Cabai merah keriting berada di Rp45 ribu per kg dari harga acuan Rp55 ribu atau turun 18 persen.
Sementara bawang putih berada di sekitar Rp35.300 per kg, lebih rendah sekitar 6,9 persen dari harga acuannya yang berkisar Rp38 ribu-Rp39 ribu.
"Yang dilakukan pemerintah itu intervensi tidak hanya untuk barang yang naik. Kalau barang naik, diintervensi untuk melindungi konsumen. Tetapi harga yang turun juga harus diintervensi untuk melindungi produsen. Jadi kita harus seimbang antara produsen dengan konsumen," tutur Budi.
Ia menyebut terdapat tiga pihak yang harus dijaga dalam ekosistem tersebut, yakni produsen, penjual dan konsumen. Harga yang terlalu rendah dapat mengganggu produksi, sedangkan harga yang terlalu tinggi dapat membebani konsumen.
Budi menegaskan harga acuan diperlukan sebagai patokan agar harga tidak bergerak terlalu tinggi maupun terlalu rendah.
"Kalau tidak ada harga acuan, nanti bisa harga setinggi-tingginya atau serendah-rendahnya. Kalau harga serendah-rendahnya, otomatis tidak ada produksi telur. Kalau tidak ada produksi, barang langka dan akhirnya mahal," katanya.
Bersambung ke halaman berikutnya...
SP2KP Dipantau Setiap Hari
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap upaya pemerintah menjaga stabilitas harga bahan pokok yang tidak hanya dilakukan ketika harga pangan melonjak dalam Podcast Money Honey bersama CNN Indonesia. (CNN Indonesia/Adi Ibrahim).
SP2KP Dipantau Setiap Hari
Dalam menjaga stabilitas harga, Budi mengatakan pemerintah tidak langsung menganggap kenaikan harga sebagai akibat permainan pelaku usaha. Pemerintah terlebih dahulu memetakan penyebabnya, mulai dari produksi, distribusi hingga faktor lainnya.
Namun, jika ditemukan pelaku usaha yang melanggar, pemerintah akan mengambil tindakan.
Salah satu instrumen yang digunakan adalah Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Budi mengatakan sistem tersebut digunakan untuk memantau harga bahan pokok di 550 titik pasar yang tersebar di 514 kabupaten/kota setiap hari.
"Kita punya namanya SP2KP, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok. Ada 550 titik pasar yang diawasi setiap hari di 514 kabupaten/kota. Saya setiap hari bisa lihat di aplikasi saya. Sekarang di daerah ini harga telur naik, di sini harga telur di bawah HET," ujarnya.
Dari pemantauan tersebut, pemerintah dapat segera mengetahui wilayah yang mengalami kenaikan harga maupun daerah yang justru memiliki harga terlalu rendah.
Jika terjadi kenaikan di daerah tertentu ataupun secara nasional, pemerintah dapat memanggil distributor dan produsen untuk mencari penyebab serta solusi pasokan.
Pemantauan tersebut juga tidak hanya dilakukan Kemendag. Budi mengatakan data SP2KP dibagikan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Polri untuk mendukung pengawasan dan koordinasi.
Selain menjadi instrumen pemerintah, Budi mengatakan SP2KP juga dapat digunakan masyarakat untuk melihat perkembangan harga pangan.
Masyarakat dapat melihat harga komoditas, termasuk harga cabai rawit, berdasarkan wilayah sekaligus membandingkannya dengan rata-rata nasional.
"Justru dengan adanya SP2KP ini memudahkan kita koordinasi. Kita tidak perlu bertanya ke daerah karena datanya sudah ada. Kemudian kita koordinasi dan komunikasi dengan pelaku usaha," ujarnya.
Budi menilai keterbukaan informasi tersebut penting karena pangan termasuk kategori volatile food yang pergerakan harganya relatif cepat.
Kerja Sama Antardaerah
Selain memantau harga, pemerintah juga menggunakan kerja sama antardaerah untuk mengatasi ketimpangan pasokan.
Budi mencontohkan kondisi telur di Jawa Timur yang mengalami surplus, sementara Papua mengalami kekurangan. Pemerintah berupaya menyambungkan pemerintah daerah di kedua wilayah agar pasokan dapat bergerak dari daerah surplus ke daerah yang membutuhkan.
Menurutnya, skema tersebut diperlukan karena hubungan bisnis antarpelaku usaha atau B2B tidak selalu berjalan. Pemerintah juga melakukan pengawasan bersama melalui tim dari Kemendag, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Satgas Pangan Polri.
Budi menekankan pengawasan tidak semata-mata dilakukan karena harga naik. Patokan utamanya tetap harga acuan dan HET.
"Kalau memang dirasa ada yang aneh, patokannya adalah harga acuan dan harga eceran tadi. Kita tidak bisa melihat, 'Oh, harga ini naik,' kemudian langsung diawasi. Naiknya di mana dulu? Kalau menuju HET, justru pengawasan ketika di atas HET," katanya.
Harga yang berada di bawah HET juga tetap diperhatikan untuk mengetahui penyebabnya. Jika harga terlalu rendah dan mengganggu keberlangsungan usaha peternak atau produsen, pemerintah dapat melakukan intervensi.
Menurut Budi, salah satu tantangan terbesar dalam stabilisasi harga pangan adalah distribusi. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau membuat biaya pengiriman barang antardaerah berbeda.
"Menurut saya, faktor utama itu adalah faktor distribusi. Itu yang paling utama dan tidak mudah," ujarnya.
Ia menyebut wilayah Timur cenderung memiliki harga lebih tinggi dibandingkan wilayah Barat karena sebagian besar produsen berada di wilayah Barat, sementara biaya distribusi menuju Timur lebih mahal.
Menurut Budi, persoalan tersebut dapat ditekan apabila pusat produksi semakin tersebar ke wilayah Timur seperti Papua, Maluku dan Sulawesi.
Untuk minyak, pemerintah memiliki kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).
Produsen yang mendistribusikan minyak ke wilayah Timur mendapatkan hak ekspor lebih tinggi dibandingkan distribusi ke wilayah Barat. Skema tersebut digunakan untuk mengompensasi biaya distribusi yang lebih besar.
Pemerintah juga memberikan porsi distribusi minyak sebesar 35 persen kepada BUMN pangan seperti ID Food, Bulog dan Agrinas agar pasokan dapat menjangkau wilayah Timur dan Papua.
Untuk mengantisipasi jatuhnya harga saat panen, pemerintah juga menggunakan sistem resi gudang. Budi mengatakan petani dapat menyimpan komoditas yang memungkinkan untuk ditahan, seperti beras, gabah dan rumput laut.
Petani mendapatkan resi yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari bank. Dengan begitu, petani tidak harus langsung menjual hasil panennya ketika harga sedang turun.
"Setelah harga normal dan stabil, baru dijual. Ini banyak kita lakukan untuk ekspor. Ketika harga sudah bagus dan barang masih di gudang, kita bantu mencarikan buyer. Ketika dapat buyer, kita lepas," kata Budi.
Menurutnya, instrumen tersebut digunakan agar harga di tingkat petani tidak jatuh, sementara konsumen tetap memperoleh harga yang sesuai dengan daya beli.
Fluktuasi harga pangan tidak hanya disebabkan oleh persoalan distribusi. Setidaknya ada tiga kelompok faktor yang mempengaruhi harga, yakni produksi, konsumsi dan kondisi geografis; faktor musiman dan transmisi ekonomi global; serta perkembangan inflasi dan nilai tukar petani (NTP).
Produk seperti daging sapi, ayam, telur, cabai dan bawang memiliki masa simpan relatif pendek sehingga ketersediaannya sangat bergantung pada produksi.
Permintaan juga dapat melonjak pada periode tertentu, seperti Ramadan, Lebaran, Natal dan Tahun Baru. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pasokan tersedia menjelang periode tersebut.
Di sisi produksi, komoditas seperti cabai dan bawang merah dapat melimpah ketika musim panen, tetapi mengalami penurunan ketika kondisi musim berubah.
Sementara itu, perkembangan ekonomi global turut memengaruhi komoditas pangan. Budi mencontohkan minyak goreng yang berkaitan dengan harga minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku. Perubahan geopolitik juga dapat meningkatkan biaya produksi dan harga produk impor seperti daging sapi.
Budi mengatakan pemerintah bahkan dapat melakukan intervensi terhadap komponen di luar komoditas pangan secara langsung apabila komponen tersebut ikut mempengaruhi harga pangan.
Ia mencontohkan kenaikan harga plastik yang salah satunya berkaitan dengan kesulitan impor nafta dan LPG. Karena plastik banyak digunakan sebagai kemasan pangan, kenaikan biaya kemasan dapat ikut meningkatkan harga makanan.
"Kenapa ini berpengaruh ke pangan? Karena plastik banyak digunakan untuk kemasan pangan. Ketika harga kemasan meningkat, otomatis biaya atau harga pangan juga meningkat," ujar dia.
Pemerintah kemudian memberikan tarif impor LPG sebesar 0 persen selama enam bulan, dari sebelumnya 5 persen. Dalam kondisi geopolitik yang berubah cepat, pemerintah juga mencari sumber pasokan dari negara lain, termasuk AS dan India.
"Dalam kondisi geopolitik seperti ini, perubahan pasar cepat sekali. Waktu nafta tidak ada karena Selat Hormuz ditutup dan terganggu, tiba-tiba kita dapat dari Amerika, ditawari dari India juga. Beberapa negara menawarkan. Untuk membantu supaya harga tidak naik, makanya diberikan tarif 0 persen," katanya.
