Mendag Ungkap Alasan RI Ngotot Kejar Perjanjian Dagang dengan AS

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkap alasan pemerintah Indonesia sangat ingin memiliki perjanjian dagang dengan Amerika Serikat (AS).

Budi bercerita ia sering menemukan warganet di media sosial (medsos) mempertanyakan alasan Indonesia membuat perjanjian dagang dengan AS dengan nada mencibir.

"Teman-teman mungkin sering lihat di media sosial, suka lihat seolah-olah kita ngapain membuat perjanjian dagang dengan Amerika," ujarnya dalam acara Campuspreneur: Pengembangan Wirausaha Muda Berorientasi Ekspor di Universitas BINUS, Alam Sutera, Tangerang, Banten, Jumat (25/9).

Budi menjelaskan AS merupakan mitra dagang RI dengan surplus terbesar. Selama Januari-Desember 2025, surplus perdagangan RI dengan AS sebesar US$18,11 miliar.

Secara rinci, nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai US$30,96 miliar, sedangkan impor tercatat US$12,85 miliar. Dengan demikian, total perdagangan kedua negara mencapai US$43,80 miliar. Budi juga menyebut pangsa ekspor Indonesia ke AS mencapai 11 persen.

Menurutnya, angka tersebut menunjukkan pentingnya Indonesia memiliki perjanjian perdagangan dengan AS karena negara tersebut menjadi salah satu tujuan utama ekspor Indonesia.

"Jadi kita harus mempunyai perjanjian dagang dengan Amerika karena pangsa ekspor kita ke Amerika itu 11 persen. Jadi, 100 persen ekspor ke dunia itu 11 persen ekspor kita ke Amerika," ujar Budi.

Budi menyebut Indonesia sebenarnya sudah 30 tahun mencoba membuat perjanjian dagang bersama AS. Pada Juli 1996, Indonesia memiliki Trade and Investment Framework Agreements (TIFA) bersama Negeri Paman Sam.

TIFA ini awalnya dijadikan dasar untuk membuat perjanjian dagang dengan AS, tetapi ternyata tidak berhasil. Menurut Budi, ini karena AS tahu mereka hanya akan jadi pasar bagi Indonesia.

Akhirnya, pada era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini tercipta perjanjian dagang resiprokal Agreement on Reciprocal Trade (ART).

"Baru bersama dengan Pak Presiden Prabowo akhirnya bisa diselesaikan, ditandatangi ART. Itu sebenarnya capaian terbesar kita karena kita ingin menyelamatkan ekspor kita ke Amerika," ujar Budi.

Ia pun menekankan agar para mahasiswa memahami hal ini secara lengkap agar tidak langsung termakan oleh narasi yang bereda di media sosial.

Di zaman media sosial seperti sekarang, Budi menilai berita makin mudah diakses, tidak seperti dulu yang lebih susah. Akibatnya, arus informasi menjadi tidak terbendung. Masyarakat menjadi kesulitan mendapatkan berita yang benar.

"Kalau zaman dulu kita itu susah untuk mendapatkan berita, kalau sekarang kita susah memilih berita. Berita yang benar, yang hoax, dan sebagainya, kadang-kadang kita tidak tahu (bedanya) karena berita yang hoax itu kalau didistribusikan terus-menerus akan jadi benar," ujar Budi.

Lebih lanjut, ia memandang saat ini berita yang tidak benar justru lebih banyak dibaca dibandingkan yang benar. Oleh karena itu, Budi mengatakan mahasiswa perlu memiliki literasi yang lebih baik agar mampu membedakan berita yang benar dan berita yang tidak benar.

"Kalau beritanya jelek, wah itu malah dibaca. Kalau beritanya tidak benar malah dibaca. Jadi, bad news is good news. Adik-adik harus mempunyai literasi yang bagus, sehingga bisa membedakan mana yang berita yang benar, mana yang bukan," ujar Budi.