Bos Danantara Ungkap 354 BUMN Dipangkas Demi Tekan Beban Negara

CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengungkap perkembangan konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia mengatakan jumlah BUMN yang masuk dalam proses pemangkasan kini mencapai 354 perusahaan.

"Pemangkasan sekarang sudah di 354 (perusahaan BUMN)," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Senin (5/10).

Rosan mengatakan aset dari BUMN yang dikurangi tidak seluruhnya langsung ditutup. Sebagian besar entitas yang dikurangi disebut sudah dalam kondisi dormant atau tidak lagi menjalankan kegiatan usaha, meski entitas perusahaannya masih ada.

Selain itu, pemerintah melakukan konsolidasi melalui penggabungan sejumlah perusahaan. Salah satunya enam perusahaan asset management yang sebelumnya dimiliki oleh masing-masing perbankan BUMN kini digabung menjadi satu.

Menurut Rosan, proses konsolidasi dilakukan melalui berbagai skema, termasuk penggabungan secara vertikal, horizontal, maupun penggabungan perusahaan yang memiliki jenis usaha serupa.

Ia mencontohkan bisnis perhotelan. Sebelumnya, rata-rata BUMN memiliki perusahaan hotel masing-masing. Kini perusahaan-perusahaan tersebut digabung untuk menyederhanakan struktur dan meningkatkan efisiensi.

"Kita punya 137 hotel supaya menjadi lebih efisien. Kita punya rumah sakit hampir 75, juga ini kita gabungkan. Jadi, ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining, streamlining di BUMN-BUMN ini," kata Rosan.

Rosan mengatakan proses streamlining BUMN akan terus dilakukan dan tidak berhenti pada jumlah tertentu hingga akhir tahun. Menurutnya, pemerintah sebelumnya memiliki lebih dari 1.000 perusahaan BUMN, tepatnya 1.074 entitas.

Dari jumlah tersebut, Rosan mengatakan sekitar 97 persen dividen BUMN berasal dari hanya 15 perusahaan. Sementara itu, sekitar 52 persen perusahaan lainnya tercatat mengalami kerugian.

"Target kita streamlining kita sih itu terus, karena gini, dari 1.000 lebih tadinya awal perusahaan, 1.074, yang memberikan dividen 97 persen itu hanya dari 15 perusahaan. Nah, ini yang lainnya mungkin ya rugi, malah sebagian besar itu kan 52 persen itu rugi," ujar Bos Danantara.

Menurut Rosan, pemerintah akan berupaya memperbaiki kinerja perusahaan-perusahaan tersebut. Untuk usaha yang tidak bersifat strategis dan dinilai dapat dijalankan lebih baik oleh sektor swasta, pemerintah juga akan memberikan ruang lebih besar kepada dunia usaha.

"Kalau misalnya dunia usaha atau private sector bisa melakukan lebih baik, dan itu memang bukan hal-hal yang sifatnya strategis, ya kita berikan ruang yang lebih besar kepada dunia usaha untuk mengembangkan usaha-usaha ini," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menutup 328 BUMN sejak mulai menjabat pada 20 Oktober 2024. Menurut Prabowo, langkah tersebut menghemat anggaran negara hingga Rp50 triliun dari biaya operasional, termasuk gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa kendaraan, serta rapat kerja.

Prabowo saat itu menargetkan jumlah BUMN yang ditutup mencapai 750 perusahaan hingga akhir 2026. Ia memperkirakan penghematan anggaran dapat mencapai Rp100 triliun apabila target tersebut tercapai.

Selain melakukan pemangkasan dan konsolidasi, Prabowo sebelumnya menyoroti kinerja sejumlah BUMN yang mencatat kenaikan keuntungan. Ia mencontohkan PT Pupuk Indonesia yang disebut mencatat kenaikan laba bersih 252 persen meski pemerintah menurunkan harga pupuk 20 persen.

Prabowo juga menyebut PT Timah Tbk mencatat kenaikan keuntungan hingga sembilan kali lipat dibandingkan 2025. Menurutnya, peningkatan kinerja tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki pengelolaan perusahaan pelat merah.