Menperin Sarmuji Soroti Impor yang Bisa Bikin Industri RI Tertekan

CNN Indonesia
Selasa, 06 Okt 2026 04:45 WIB
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) Sarmuji usai memaparkan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty, Kamis (9/6). (CNN Indonesia/Yuliyanna Fauzi)
Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyoroti ancaman arus barang impor yang dapat menekan kelangsungan sektor industri dalam negeri. (CNN Indonesia/Yuliyanna Fauzi)
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyoroti ancaman arus barang impor yang dapat menekan kelangsungan sektor industri dalam negeri.

Sarmuji menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas kementerian agar regulasi perdagangan, khususnya izin impor tidak mematikan para pelaku usaha lokal.

Hal itu disampaikan Sarmuji usai memimpin rapat kerja bersama Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) serta Direktorat Jenderal Industri Agro di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Senin (5/10).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan bahwa banyak persoalan penting sektor manufaktur yang penyelesaiannya berada di luar kewenangan internal Kemenperin.

Menurut Sarmuji, hal itu memerlukan kerja sama erat dengan kementerian lain, seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan.

Sarmuji menyebut kebijakan perdagangan yang longgar tanpa pertimbangan matang terhadap kapasitas produksi domestik akan membuat industri nasional kesulitan bertahan.

"Hubungan Kementerian Perindustrian dengan stakeholder yang lain, itu harus kita perkuat. Karena banyak problem yang penyelesaiannya itu tidak di Kementerian Perindustrian saja. Banyak problem yang justru penyelesaiannya ada di kementerian lain," ujar Sarmuji.

Ia mencontohkan bagaimana celah pada regulasi impor dapat berdampak langsung terhadap ketahanan sektor riil nasional.

[Gambas:Video CNN]

Sarmuji menilai pengawasan dan pembatasan yang terukur dapat menjadi poin penting untuk melindungi produk lokal dari serbuan barang luar.

"Saya contoh misalkan di Kementerian Perdagangan, kalau izin impor itu terbuka sedemikian rupa tanpa ada pertimbangan untuk membatasi, pasti sektor industri dalam negeri itu pasti akan sulit bertahan untuk jenis-jenis barang-barang tertentu. Nah, itu kita membutuhkan kerja sama dengan banyak sekali stakeholder," tegasnya.

(fln/sfr)