Stimulus Rp31 T: Sekadar Bantalan Daya Beli atau Mesin Pertumbuhan?
Laurent Nabila ZT | CNN Indonesia
Selasa, 06 Okt 2026 07:50 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Bakal Jadi Beban Rutin Jika Tanpa Perbaikan Produktivitas. (Foto: CNN INDONESIA/Safir Makki)
Syafruddin menilai komposisi stimulus menunjukkan tujuan utamanya lebih dekat dengan menjaga daya beli dan mencegah perlambatan ekonomi ketimbang menciptakan lonjakan pertumbuhan baru.
"Komposisi paket menunjukkan tujuan utamanya lebih dekat pada menjaga daya beli dan mencegah perlambatan daripada menciptakan lonjakan pertumbuhan baru," katanya.
Ia menjelaskan efek pertumbuhan tetap dapat muncul, tetapi lebih merupakan dampak lanjutan. Mekanismenya dimulai dari pendapatan bersih masyarakat yang meningkat atau terlindungi, sehingga konsumsi tidak terlalu melemah. Kondisi tersebut kemudian menjaga omzet usaha dan mengurangi tekanan perlambatan ekonomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, program magang dan vokasi memiliki horizon yang lebih panjang karena dampaknya terhadap produktivitas baru akan terasa apabila berujung pada pekerjaan dan upah yang lebih baik.
Syafruddin menilai besarnya dampak stimulus terhadap perekonomian juga sangat bergantung pada kelompok penerima. Rumah tangga berpendapatan lebih rendah, menurutnya, cenderung membelanjakan porsi stimulus yang lebih besar sehingga ketepatan sasaran akan menentukan besarnya efek pengganda atau multiplier terhadap ekonomi.
Meski demikian, ia menegaskan paket Rp31 triliun tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan struktural seperti rendahnya produktivitas, dominasi pekerjaan informal, dan lemahnya upah riil.
"Paket Rp31 triliun dapat menjawab sebagian masalah masyarakat, terutama tekanan pendapatan, risiko kehilangan pekerjaan, keterampilan, dan keterjangkauan rumah, tetapi skalanya tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan struktural seperti produktivitas rendah, dominasi pekerjaan informal, dan upah riil yang lemah," jelasnya.
Dampak jangka pendek, lanjut Syafruddin, paling mungkin terlihat pada konsumsi pekerja serta sektor yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat, seperti ritel, makanan dan minuman, transportasi, jasa lokal, konstruksi, bahan bangunan, hingga pembiayaan perumahan.
Namun, efek tersebut dapat mengecil apabila tambahan pendapatan lebih banyak ditabung, digunakan untuk membayar utang, atau dibelanjakan untuk barang impor.
Karena itu, pemerintah perlu mengukur dampak stimulus melalui indikator seperti tambahan konsumsi, penyerapan peserta magang ke lapangan kerja, peningkatan pekerjaan formal, kenaikan transaksi rumah, hingga biaya fiskal per pekerjaan yang tercipta.
"Stimulus yang sehat harus berfungsi sebagai jembatan menuju pendapatan yang lebih permanen; jika terus diperpanjang tanpa perbaikan produktivitas, ia berubah menjadi beban fiskal rutin," ujarnya.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menilai stimulus Rp31 triliun masih diperlukan karena perekonomian menghadapi dua kebutuhan sekaligus, yakni menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan momentum pertumbuhan.
Namun, ia menekankan efektivitas stimulus tidak dapat hanya dilihat dari besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah.
"Menurut saya stimulus ini masih diperlukan, terutama karena perekonomian kita menghadapi dua kebutuhan sekaligus, yakni menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan momentum pertumbuhan. Tetapi yang penting bukan hanya berapa besar Rp31 triliun dikeluarkan, tapi seberapa tepat sasaran dan seberapa besar multiplier effect-nya terhadap ekonomi," kata Ronny.
Ronny menilai desain paket tersebut lebih kuat sebagai bantalan untuk menjaga daya beli dalam jangka pendek. Namun, pada saat yang sama, stimulus dapat menjadi jembatan menuju pertumbuhan ekonomi pada 2027.
"Kalau melihat desainnya, saya menilai stimulus ini lebih kuat sebagai bantalan untuk menjaga daya beli dalam jangka pendek, tetapi sekaligus diarahkan menjadi jembatan menuju pertumbuhan 2027," ujarnya.
Menurut Ronny, stimulus tersebut dapat membantu masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup dan menjaga konsumsi, tetapi belum dapat dianggap sebagai solusi atas persoalan struktural seperti rendahnya produktivitas, penciptaan pekerjaan berkualitas, upah riil, dan daya saing sebagian sektor usaha.
Ia menilai dampak stimulus terhadap perekonomian akan positif apabila dana yang dikeluarkan pemerintah cepat berputar ke konsumsi, produksi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.
Sebaliknya, jika stimulus hanya berhenti sebagai bantuan konsumtif, dampaknya terhadap perekonomian akan cenderung pendek.
"Karena itu, perkaranya bukan berapa triliun yang dibelanjakan, tetapi berapa besar aktivitas ekonomi baru yang berhasil diciptakannya. Stimulus seharusnya membeli waktu sekaligus membangun momentum, bukan hanya menunda masalah," pungkas Ronny.
Pemerintah menyiapkan stimulus ekonomi sekitar Rp31 triliun untuk kuartal IV 2026 hingga 2027. Paket tersebut mencakup bansos beras 10 kg, bantuan subsidi upah (BSU), insentif pekerja, perumahan, hingga program magang dan vokasi.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan stimulus disiapkan untuk menjaga daya beli, memperluas kesempatan kerja, serta menopang keberlanjutan dunia usaha.
"Berbagai program lanjutan untuk kuartal IV 2026 dan tahun 2027 dirancang terukur untuk menjaga daya beli, memperkuat daya saing pekerja, serta menopang keberlanjutan dunia usaha," ujar Haryo dalam keterangan resmi, Minggu (4/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lantas, seberapa penting stimulus Rp31 triliun tersebut bagi perekonomian? Apakah paket ini lebih ditujukan untuk mendorong pertumbuhan atau sekadar bantalan untuk menahan pelemahan daya beli masyarakat?
Pengamat ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai stimulus tersebut masih diperlukan, tetapi harus dirancang sebagai bantalan yang terarah dan bukan menjadi pengganti reformasi pendapatan maupun penciptaan lapangan kerja.
Menurutnya, kebutuhan stimulus muncul karena konsumsi rumah tangga masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian, sementara masyarakat pekerja menghadapi biaya hidup yang tinggi, ketidakpastian global, dan biaya pembiayaan yang belum murah.
"Stimulus sekitar Rp31 triliun dapat dibenarkan jika pemerintah memakainya sebagai bantalan yang terarah, bukan sebagai pengganti reformasi pendapatan dan penciptaan kerja," kata Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Senin (5/10).
Ia menilai desain stimulus yang tidak hanya berupa bantuan tunai lebih masuk akal karena bekerja melalui dua kanal sekaligus, yakni menjaga pendapatan bersih masyarakat dan memperkuat kapasitas kerja.
Misalnya, perluasan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dapat menjaga pendapatan bersih pekerja, sementara perlindungan JKK, JKM, dan JKP mengurangi risiko kehilangan pendapatan. Insentif perumahan juga dapat menopang permintaan pada sektor yang memiliki rantai pasok panjang.
Namun, Syafruddin mengingatkan pemerintah perlu memperhatikan ketepatan sasaran agar stimulus tidak sekadar menggantikan pengeluaran rutin.
"Risiko muncul bila program tersebar terlalu luas sehingga additionality rendah dan anggaran hanya menggantikan pengeluaran yang tetap akan terjadi," ujarnya.
Karena itu, ia menilai stimulus perlu diberikan secara temporer dan tertarget, serta memiliki aturan penghentian atau exit rule. Ukuran keberhasilannya bukan sekadar besarnya anggaran yang terealisasi, melainkan tambahan konsumsi, penciptaan pekerjaan formal, investasi perumahan, hingga peningkatan pendapatan pekerja yang benar-benar muncul akibat intervensi pemerintah.
Paket Stimulus Ekonomi Penyangga Daya Beli 2026-2027 Foto: Syawal Harahap/CNNIndonesia
Bakal Jadi Beban Rutin Jika Tanpa Perbaikan Produktivitas
Bakal Jadi Beban Rutin Jika Tanpa Perbaikan Produktivitas. (Foto: CNN INDONESIA/Safir Makki)
Syafruddin menilai komposisi stimulus menunjukkan tujuan utamanya lebih dekat dengan menjaga daya beli dan mencegah perlambatan ekonomi ketimbang menciptakan lonjakan pertumbuhan baru.
"Komposisi paket menunjukkan tujuan utamanya lebih dekat pada menjaga daya beli dan mencegah perlambatan daripada menciptakan lonjakan pertumbuhan baru," katanya.
Ia menjelaskan efek pertumbuhan tetap dapat muncul, tetapi lebih merupakan dampak lanjutan. Mekanismenya dimulai dari pendapatan bersih masyarakat yang meningkat atau terlindungi, sehingga konsumsi tidak terlalu melemah. Kondisi tersebut kemudian menjaga omzet usaha dan mengurangi tekanan perlambatan ekonomi.
Sementara itu, program magang dan vokasi memiliki horizon yang lebih panjang karena dampaknya terhadap produktivitas baru akan terasa apabila berujung pada pekerjaan dan upah yang lebih baik.
Syafruddin menilai besarnya dampak stimulus terhadap perekonomian juga sangat bergantung pada kelompok penerima. Rumah tangga berpendapatan lebih rendah, menurutnya, cenderung membelanjakan porsi stimulus yang lebih besar sehingga ketepatan sasaran akan menentukan besarnya efek pengganda atau multiplier terhadap ekonomi.
Meski demikian, ia menegaskan paket Rp31 triliun tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan struktural seperti rendahnya produktivitas, dominasi pekerjaan informal, dan lemahnya upah riil.
"Paket Rp31 triliun dapat menjawab sebagian masalah masyarakat, terutama tekanan pendapatan, risiko kehilangan pekerjaan, keterampilan, dan keterjangkauan rumah, tetapi skalanya tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan struktural seperti produktivitas rendah, dominasi pekerjaan informal, dan upah riil yang lemah," jelasnya.
Dampak jangka pendek, lanjut Syafruddin, paling mungkin terlihat pada konsumsi pekerja serta sektor yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat, seperti ritel, makanan dan minuman, transportasi, jasa lokal, konstruksi, bahan bangunan, hingga pembiayaan perumahan.
Namun, efek tersebut dapat mengecil apabila tambahan pendapatan lebih banyak ditabung, digunakan untuk membayar utang, atau dibelanjakan untuk barang impor.
Karena itu, pemerintah perlu mengukur dampak stimulus melalui indikator seperti tambahan konsumsi, penyerapan peserta magang ke lapangan kerja, peningkatan pekerjaan formal, kenaikan transaksi rumah, hingga biaya fiskal per pekerjaan yang tercipta.
"Stimulus yang sehat harus berfungsi sebagai jembatan menuju pendapatan yang lebih permanen; jika terus diperpanjang tanpa perbaikan produktivitas, ia berubah menjadi beban fiskal rutin," ujarnya.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menilai stimulus Rp31 triliun masih diperlukan karena perekonomian menghadapi dua kebutuhan sekaligus, yakni menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan momentum pertumbuhan.
Namun, ia menekankan efektivitas stimulus tidak dapat hanya dilihat dari besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah.
"Menurut saya stimulus ini masih diperlukan, terutama karena perekonomian kita menghadapi dua kebutuhan sekaligus, yakni menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan momentum pertumbuhan. Tetapi yang penting bukan hanya berapa besar Rp31 triliun dikeluarkan, tapi seberapa tepat sasaran dan seberapa besar multiplier effect-nya terhadap ekonomi," kata Ronny.
Ronny menilai desain paket tersebut lebih kuat sebagai bantalan untuk menjaga daya beli dalam jangka pendek. Namun, pada saat yang sama, stimulus dapat menjadi jembatan menuju pertumbuhan ekonomi pada 2027.
"Kalau melihat desainnya, saya menilai stimulus ini lebih kuat sebagai bantalan untuk menjaga daya beli dalam jangka pendek, tetapi sekaligus diarahkan menjadi jembatan menuju pertumbuhan 2027," ujarnya.
Menurut Ronny, stimulus tersebut dapat membantu masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup dan menjaga konsumsi, tetapi belum dapat dianggap sebagai solusi atas persoalan struktural seperti rendahnya produktivitas, penciptaan pekerjaan berkualitas, upah riil, dan daya saing sebagian sektor usaha.
Ia menilai dampak stimulus terhadap perekonomian akan positif apabila dana yang dikeluarkan pemerintah cepat berputar ke konsumsi, produksi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.
Sebaliknya, jika stimulus hanya berhenti sebagai bantuan konsumtif, dampaknya terhadap perekonomian akan cenderung pendek.
"Karena itu, perkaranya bukan berapa triliun yang dibelanjakan, tetapi berapa besar aktivitas ekonomi baru yang berhasil diciptakannya. Stimulus seharusnya membeli waktu sekaligus membangun momentum, bukan hanya menunda masalah," pungkas Ronny.
