Kementerian Koperasi (Kemenkop) memberikan klarifikasi mengenai rencana pelibatan koperasi dalam menyalurkan gaji dan pembayaran dana pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi mengatakan belum ada keputusan resmi dari pemerintah soal perluasan jalur pembayaran gaji dan pensiunan ASN.
Ia menjelaskan kabar yang beredar itu sebenarnya fokusnya adalah bagaimana memperkuat dan memperluas layanan koperasi agar lebih baik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Contohnya saat ini Kementerian Koperasi sedang mengusahakan agar koperasi dapat menjadi mitra pembayaran gaji pensiunan (ASN/PNS) seperti halnya yang dilakukan oleh PT Pos dan bank" kata Ahmad dalam keterangannya, Kamis (8/10).
Ahmad mengatakan peran koperasi tidak akan menggeser fungsi perbankan, termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Menurut dia, koperasi justru hadir agar masyarakat punya lebih banyak alternatif layanan keuangan yang aman dan sesuai regulasi.
"Kita ingin membangun ekosistem ekonomi yang sehat, di mana semua pihak bisa tumbuh bersama dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," ujar Ahmad.
Ia mengatakan langkah tersebut sejalan dengan arah transformasi koperasi agar tidak hanya berperan sebagai wadah ekonomi anggota.
Namun, Koperasi juga mampu berkembang menjadi lembaga ekonomi yang modern, profesional, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Setiap kali kita ingin memajukan layanan koperasi, tujuannya harus jelas memperkuat ekonomi warga dan memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat," ujar Ahmad.
Ahmad turut menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dinamika dan perhatian publik yang sangat besar terhadap berbagai program transformasi yang tengah digulirkan oleh Kementerian Koperasi.
Ia menyebut perhatian ini menjadi energi positif bagi pihaknya untuk terus membenahi dan memperkuat ekosistem koperasi nasional.
"Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi besar masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terhadap Kementerian Koperasi," ujar Ahmad.
