BGN Tutup Permanen 2 Dapur MBG di Jateng

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional secara permanen dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah yang berdampak pada 4.965 penerima manfaat.

Keputusan tersebut diambil karena kedua dapur MBG itu telah berhenti beroperasi lebih dari 30 hari tanpa rekomendasi untuk kembali beroperasi dan ditemukan kondisi yang membahayakan kesehatan serta keselamatan penerima manfaat.

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mengatakan layanan bagi ribuan penerima manfaat dari kedua SPPG tersebut akan dialihkan ke dapur terdekat yang memenuhi persyaratan operasional.

"Dari kedua SPPG yang ditutup secara permanen, total penerima manfaat yang terdampak adalah 4.965 orang dan akan dialihkan layanannya kepada SPPG terdekat yang memenuhi syarat," ucap Ketut dalam keterangan resmi, Selasa (13/10).

Dua SPPG yang ditutup adalah SPPG Kota Semarang Timur Karangturi di Kota Semarang, yang dikelola Yayasan Putra Maju Mapan Mandiri dan melayani 2.370 penerima manfaat, serta SPPG Batang-Batang Bawang di Kabupaten Batang, yang dikelola Yayasan Bela Batang Sejahtera dengan 2.595 penerima manfaat.

Penghentian operasional masing-masing ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BGN Nomor 63530 Tahun 2026 dan Nomor 63531 Tahun 2026.

Ketut menjelaskan selain telah berhenti beroperasi lebih dari 30 hari tanpa rekomendasi untuk kembali beroperasi, kedua dapur SPPG dinilai memiliki persoalan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan lebih dari 500 penerima manfaat.

Proses pelaporan terkait persoalan tersebut juga berlangsung lebih dari tujuh hari.

"Pertama, lebih dari 30 hari tanpa mendapatkan rekomendasi operasional kembali dari pihak terkait. Kedua, membahayakan kesehatan dan keselamatan lebih dari 500 orang penerima manfaat yang terdampak, dengan proses pelaporan yang sangat lama, lebih dari tujuh hari," imbuhnya lebih lanjut.

BGN menyatakan pengawasan terhadap SPPG akan terus diperkuat untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar, terutama terkait kesehatan dan keselamatan penerima manfaat.

Di luar penutupan permanen dua dapur MBG di Jawa Tengah, BGN juga memberlakukan suspend khusus terhadap 91 SPPG yang belum menyelesaikan tindak lanjut temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan program MBG.

Ketut mengatakan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 19.b/T/LHP/DJPKN-VIII-OI/PPN.01/05/2026 tertanggal 18 Mei 2026, sebanyak 91 dapur SPPG belum mengembalikan dana atas temuan pemeriksaan ke kas negara. Total nilai temuan tersebut mencapai Rp18,19 miliar.

"SPPG tersebut terdiri dari wilayah I sebanyak 4 SPPG, wilayah II sebanyak 73 SPPG, wilayah III sebanyak 14 SPPG, dengan total temuan sebesar Rp18.198.223.745," kata Ketut.

Suspend khusus merupakan penghentian operasional tanpa batas waktu hingga SPPG menyelesaikan kewajiban pengembalian dana. BGN menyatakan status tersebut dapat dicabut setelah pengembalian dilakukan dan bukti pembayaran yang sah diserahkan.

"Suspend khusus akan dicabut apabila SPPG tersebut telah melakukan penyetoran ke kas negara dan menunjukkan bukti pembayaran yang sah," ujar Ketut.

Lebih lanjut, BGN menyatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut atas temuan pemeriksaan dan pengawasan tata kelola program MBG.