Menkeu Jaga Defisit APBN 2026 di Kisaran 2,85 Persen PDB

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan pemerintah tetap menjaga defisit anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) 2026 di kisaran 2,85 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Pemerintah juga menyiapkan belanja sekitar Rp1.300 triliun pada kuartal IV 2026 meski Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus menelaah anggaran untuk mencari ruang efisiensi.

Suahasil mengatakan proyeksi defisit tersebut masih mengacu pada laporan pemerintah kepada Badan Anggaran DPR pada Juli lalu. Angka itu menjadi acuan pengelolaan APBN hingga akhir tahun.

"Defisit APBN tetap di angka yang kita laporkan kepada Badan Anggaran di bulan Juli yang lalu, yaitu sekitar 2,85 persen dari PDB. Itu outlook yang kita jaga dan akan menjadi working agenda kita sampai dengan akhir tahun," kata Suahasil di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (19/10).

Ia menjelaskan efisiensi anggaran bukan berarti pemerintah menghentikan atau memangkas seluruh belanja.

Dalam hal ini, Kemenkeu akan menelaah pelaksanaan anggaran untuk memastikan target program tercapai dengan penggunaan dana yang lebih efektif.

Pada kuartal IV 2026, belanja pemerintah diperkirakan mencapai Rp1.300 triliun. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja pada periode yang sama tahun lalu, sekitar Rp1.200 triliun.

"Namun kalau kita mengatakan efisiensi anggaran itu bukan berarti bahwa menyetop anggaran. Karena untuk kuartal IV ini APBN akan belanja sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan kuartal IV tahun 2025, yaitu Rp1.200 triliun," ujarnya.

Menurut Suahasil, belanja pemerintah yang lebih besar diharapkan mendorong aktivitas ekonomi, termasuk konsumsi masyarakat, layanan publik, dan perlindungan sosial. Bantuan pangan untuk kuartal IV juga mulai disalurkan.

Sang Bendahara Negara mencontohkan perubahan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu upaya meningkatkan efisiensi belanja negara.

Ia mengatakan perubahan manajemen di Badan Gizi Nasional (BGN) memungkinkan pelaksanaan anggaran program tersebut dilakukan secara lebih efisien.

"Saya ambil contoh MBG, Makan Bergizi Gratis kita sekarang sudah mengalami perubahan pengelolaan yang luar biasa. Dan itu dilakukan oleh manajemen Badan Gizi Nasional yang baru. Sehingga dengan manajemen yang baru, form-nya pengelolaan yang baru, kemudian efisiensinya terbentuk," ujar Suahasil.

Ia menegaskan penelaahan anggaran akan terus dilakukan hingga akhir tahun, tanpa menghentikan program prioritas pemerintah.

Pemerintah ingin memastikan belanja tetap menopang pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat, dengan penggunaan anggaran yang efisien dan tetap menjaga kredibilitas APBN.

"Poinnya adalah bukan tentang potong anggarannya, tetapi bagaimana mencapai output dari yang direncanakan dengan pelaksanaan yang efisien," ujarnya.