Eks Mendag Tuduh Singapura Tekan MSCI Biar Dapat Saham Murah RI

Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menuding Singapura memanfaatkan lembaga penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk menekan pasar saham Indonesia.

Lutfi merupakan mendag pada dua era kepresidenan. Pertama, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia menjabat Mendag pada 14 Februari- 20 Oktober 2014. Kedua, di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), di mana ia menjabat Mendag pada 23 Desember 2020-15 Juni 2022.

Lutfi menduga langkah Singapura tersebut bertujuan membuat harga saham di dalam negeri anjlok, sehingga investor asing bisa kembali memborongnya dengan harga murah.

Menurutnya, tekanan itu dilakukan melalui ancaman penurunan klasifikasi pasar modal Indonesia dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar mandiri (standalone market).

"Lalu, kenapa Singapura lewat institusi raksasa mereka seperti Temasek dan GIC yang punya pengaruh besar di MSCI begitu ngotot menekan Indonesia?" kata Lutfi dalam unggahan reels di akun Instagram resminya @m.lutfi, Senin (19/10).

Lutfi bahkan mengaku mendapat informasi bahwa seorang petinggi GIC bernama Rachel Goh ikut menekan MSCI agar menurunkan status pasar modal Indonesia.

"Bahkan saya dapat kabar langsung di dalam, Rachel Goh di GIC yang marah-marah dan menekan MSCI supaya peringkat Indonesia diturunkan," ujarnya.

Kendati demikian, Lutfi tidak menyertakan bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Klaim mengenai keterlibatan Singapura, Temasek, GIC, maupun sosok yang disebutnya itu belum terverifikasi secara independen.

Lutfi menduga tekanan terhadap pasar modal Indonesia berkaitan dengan kepentingan investor asing yang ingin kembali membeli saham dengan harga lebih rendah.

Ia mengklaim dana institusi asing telah keluar sekitar 80 persen dari pasar Indonesia. Namun, keluarnya dana tersebut disebut tidak membuat harga saham jatuh sesuai harapan investor asing.

"Dana-dana institusi asing ini sudah keluar sekitar 80 persen dari pasar Indonesia. Masalahnya, waktu mereka keluar, bursa kita tidak hancur. Karena harganya tidak turun, mereka tidak bisa masuk lagi buat beli murah," katanya.

Menurut Lutfi, kondisi itu membuat pihak-pihak yang ditudingnya berkepentingan menciptakan tekanan baru melalui MSCI. Penurunan klasifikasi pasar modal dapat memicu kepanikan investor hingga menyebabkan harga saham RI merosot.

Dengan begitu, menurut dia, investor asing memiliki kesempatan untuk kembali membeli saham perusahaan-perusahaan Indonesia dengan harga lebih murah.

"Mereka tekan MSCI untuk mengancam turunkan kasta Indonesia ke standalone market. Bikin kepanikan massal supaya indeks saham kita rontok. Lalu mereka borong kembali aset-aset terbaik Indonesia di harga diskon," ujarnya.

Lutfi juga mempertanyakan dasar penurunan status Indonesia menjadi standalone market. Ia mengaitkan kategori tersebut dengan negara yang menerapkan pembatasan arus modal atau capital control, termasuk pembatasan transaksi valuta asing dan penerapan nilai tukar yang dikendalikan pemerintah.

Menurutnya, Indonesia tidak menerapkan kebijakan semacam itu sehingga tidak layak dimasukkan ke kategori tersebut.

Ia mengakui persoalan yang melibatkan sejumlah emiten konglomerasi dalam negeri turut menjadi alasan yang digunakan untuk menyoroti pasar modal Indonesia. Namun, ia menduga terdapat kepentingan lain di balik tekanan tersebut.

Lutfi kemudian mengaitkan persoalan pasar saham dengan kritik Singapura terhadap Indonesia terkait asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menyatakan pandangannya bukan untuk membela pemerintah, melainkan kepentingan negara.

"Jadi, buat bangsa Indonesia, jangan mau kita diadu-adu, dibuat minder oleh negara tetangga. Ini soal siapa memegang kendali atas kekayaan Indonesia. Kita harus kompak, kita harus patriotik. Kita jaga harga diri bangsa kita sendiri," katanya.

Lutfi diketahui pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada dua era pemerintahan. Ia pertama kali menjabat pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni 14 Februari hingga 20 Oktober 2014.

Dia kemudian kembali menduduki posisi tersebut pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi), mulai 23 Desember 2020 hingga 15 Juni 2022.

Sebagai konteks, MSCI tengah mempertimbangkan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi standalone market.

Dalam pengumuman Jumat (16/10), MSCI menyebut perubahan menjadi pasar perintis (frontier market) tidak cukup mencerminkan tingkat keparahan persoalan di pasar saham Indonesia.

MSCI menyoroti ketidakjelasan struktur kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta belum adanya bukti bahwa reformasi dan penegakan aturan telah menghasilkan perbaikan yang konsisten dan berkelanjutan. MSCI tidak menyebut adanya tekanan Singapura sebagai dasar pertimbangannya.