Cegah Korupsi MBG, Pemerintah Akan Validasi Data Penerima dan Pakai AI

Pemerintah bergerak membenahi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penertiban data penerima manfaat dan memberantas segala bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraannya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Penyelenggaraan Program MBG pada Senin (19/10).

Ke depannya, data penerima manfaat MBG ditegaskan harus tervalidasi berbasis nama dan alamat lengkap (by name by address) yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data tersebut meliputi data siswa, data santri, dan kelompok 3B (Balita, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui).

Integrasi ini menjadi dasar penetapan sasaran dan evaluasi dampak MBG, sehingga penyaluran program dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran.

Zulhas mengatakan, pembenahan harus disertai pembersihan praktik penyimpangan, termasuk perantara dan kerja sama para oknum yang mengarah pada korupsi.

"Kalau dulu itu, yayasan-yayasan dibentuk, titik ditentukan, ya akhirnya kerja sama korupsi, itu yang kita bersihkan. Dan kalau ada kesalahan yang sengaja, (bukti) jelas terang-benderang, bisa dibawa ke pengadilan," katanya.

Menurut Zulhas, langkah juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi penyelenggaraan MBG.

"Memasuki dua tahun pemerintahan, arahan Presiden MBG segera diimplementasikan secara merata, terutama di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Kekurangan harus dibenahi, tata kelola ditertibkan, dan penyimpangan kita tindak tegas," tambahnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjelaskan sejumlah langkah untuk mengurangi risiko kejadian fatal, yakni pengawasan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pengawasan dijalankan melalui CCTV di tiap SPPG yang dikoneksikan ke BGN dengan menggunakan Artificial Intelligence (AI).

"Jadi semua dapur itu sudah punya CCTV, hanya CCTV-nya belum (terkoneksi), hanya dikonsumsi oleh internal dari dapur itu. Sehingga kami sedang piloting, ada sekitar 70-an dapur yang kita piloting, untuk CCTV-nya kita tarik ke pusat, kita kasih artificial intelligence, sehingga kita bisa memonitor SOP. Apakah SOP pengolahan, SOP persiapan, SOP cuci ompreng, dan sebagainya," tutur Sudaryono.

Langkah berikutnya, termasuk memperkuat peran Satgas MBG di daerah dalam melakukan pemantauan dan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam Perpres No. 115 Tahun 2025.

Selain penertiban data dan pemberantasan penyimpangan, pembenahan MBG juga mencakup tiga prioritas lain, yaitu percepatan pemerataan MBG ke wilayah 3T, perbaikan tata kelola dapur SPPG melalui pendataan ulang dan skema insentif baru Rp2.000/porsi, serta peningkatan keamanan dan mutu gizi makanan melalui uji coba model prasmanan.