Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melaporkan stok beras nasional mencapai 4,56 juta ton pada Oktober 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna Kabinet Merah Putih, Jumat (23/10).
Dengan memperhitungkan potensi produksi dan stok di luar gudang, pemerintah mengklaim ketersediaan beras nasional dapat mencukupi kebutuhan hingga Juli 2027.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Amran menyebut stok beras sebesar 4,56 juta ton pada Oktober 2026 merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Ia membandingkan capaian tersebut dengan stok beras pada periode sebelumnya.
"Stok kita, izin Bapak Presiden, sejak '92 sampai dengan tahun 2026, pernah dulu mencapai 2,6 juta tahun '84. Itu swasembada pada saat Pak Harto, kepemimpinan beliau," papar Amran.
"Kemudian sekarang 2026 stok kita pada bulan Oktober itu 4,56 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah," ungkapnya.
Amran juga sempat mengatakan stok beras Indonesia pernah mencapai 5,37 juta ton. Namun, ia tidak merinci kapan angka tersebut tercatat.
Selain stok beras di gudang, pemerintah memperhitungkan estimasi produksi dari tanaman yang masih berada di lahan atau standing crop sebesar 10 juta ton.
Pemerintah turut memasukkan sekitar 10 juta ton beras dalam komponen yang disebut Amran sebagai "horeka," yang mencakup hotel, rumah tangga, dan sebagainya.
"Standing crop artinya tanaman yang ada di lapangan sekarang itu jumlah estimasi produksi 10 juta ton. Kemudian horeka, hotel, rumah tangga, dan seterusnya, itu ada 10 juta ton. Di gudang, 4,5 juta ton. Total 25 juta ton," ujarnya.
Dengan demikian, total ketersediaan beras yang diperhitungkan pemerintah mencapai sekitar 25 juta ton. Sementara itu, kebutuhan beras nasional diperkirakan sekitar 2,5 juta ton per bulan.
Berdasarkan perhitungan tersebut, Amran mengklaim ketersediaan beras nasional cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 10 bulan ke depan atau hingga Juli 2027.
"Artinya apa? Kalau 25 juta ton bagi 2,5 itu 10 bulan, sampai bulan Juli tahun depan stok kita aman," Amran menegaskan.
Dalam laporannya kepada Prabowo, Amran turut menyoroti peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang dikaitkan dengan kebijakan pemerintah menurunkan harga pupuk dan menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah.
Amran mengatakan harga pupuk telah diturunkan sebesar 20 persen. Menurutnya, kebijakan tersebut dinikmati sekitar 115 juta petani di Indonesia.
Selain itu, pemerintah menaikkan HPP gabah yang disebut turut mendukung peningkatan NTP. Amran menyatakan indikator tersebut kini mencapai 131, dari angka sebelumnya yang ia sebut berada di level 48.
"Karena kebijakan Bapak Presiden, harga pupuk turun 20 persen dinikmati 115 juta petani Indonesia. Kemudian HPP, harga gabah beras naik, sehingga sekarang NTP-nya, Nilai Tukar Petani 131, dan ini tertinggi sejak '92 bahkan sejak merdeka," pungkas Amran.
(lau/chri)