Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk membahas solusi bagi daerah yang kesulitan anggaran hingga penanganan bencana.
Tito mengatakan tim teknis dari kedua kementerian akan mengidentifikasi wilayah-wilayah yang porsi belanja pegawainya masih tinggi, yakni mencapai kisaran 40 hingga 50 persen.
"Nanti ada tim teknis, komunikasi Dirjen Perimbangan (Kemenkeu) dan (Dirjen) Keuangan Daerah (Kemendagri) untuk bicarakan apa solusi untuk daerah-daerah terutama yang pembiayaan belanja pegawainya di atas 40-50 persen, katanya usai pertemuan di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (27/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pertemuan tersebut, keduanya juga membahas penanganan bencana di sejumlah daerah. Tito menjelaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dirancang berlangsung selama tiga tahun, yakni pada 2026 hingga 2028.
Karena itu, koordinasi intensif dilakukan bersama Kementerian Keuangan untuk memastikan ketersediaan anggaran sebelum memasuki tahun anggaran 2027.
Salah satu poin pembahasan utama adalah perkembangan rencana penanganan bencana di wilayah Sumatera bagian utara, yang mencakup tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Suahasil menjelaskan penanganan bencana tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Ia mengatakan program yang telah direncanakan dan dianggarkan pada 2026 harus diselesaikan sesuai rencana.
Selain itu, pemerintah membahas kesinambungan anggaran untuk penanganan bencana pada 2027 hingga 2028.
Suahasil menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), termasuk pagu anggaran setiap kementerian dan lembaga.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan program penanganan bencana yang telah dimulai pada 2026 dapat dilanjutkan pada 2027 dan dituntaskan pada 2028.
"Tidak boleh ada pekerjaan yang menggantung atau nanti malah tidak selesai. Karena itu kita pastikan anggarannya ada dan anggaran yang telah ditetapkan oleh APBN 2027 digunakan, prioritasnya salah satunya adalah untuk kegiatan ini," katanya.
Selain penanganan bencana, Suahasil dan Tito membahas sinergi APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mendukung program pemerintah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Suahasil mengatakan anggaran pemerintah pusat perlu sejalan dengan program yang dilaksanakan pemerintah daerah agar intervensi negara dapat dirasakan masyarakat.
Pemerintah juga membahas penggunaan dana insentif daerah untuk mendorong pemerintah daerah mencapai indikator pembangunan yang lebih baik.
Suahasil menyebutkan dana insentif daerah yang dianggarkan dalam APBN 2027 sebesar Rp1 triliun. Skema pemberian insentif tersebut akan dirancang berdasarkan indikator yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah.
Menurut Suahasil, pemberian insentif tersebut bertujuan agar pemerintah daerah tidak hanya menerima transfer anggaran, tetapi juga terdorong mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.
(fln/pta)