600 Ton Beras Subsidi Dioplos Jadi Premium, Dijual Rp17 Ribu per Kg
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan pengoplosan 600 ton beras subsidi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijual sebagai beras premium seharga Rp17 ribu per kilogram (kg).
Padahal, beras SPHP yang disubsidi pemerintah seharusnya dijual seharga Rp12.500 per kg.
Amran menyampaikan temuan tersebut saat mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat pengolahan atau pengemasan ulang beras di kawasan Kayumanis, Matraman, Jakarta Timur.
Di depan bangunan terpasang spanduk bertuliskan Toko/Rumah Beras Kayumanis, lengkap dengan gambar kemasan beras SPHP dan keterangan penjualan beras, minyak goreng, serta sembako.
Sejumlah karung beras terlihat ditumpuk di dalam bangunan yang telah dipasangi garis polisi.
"(Ini yang dioplos beras) SPHP. Yang disubsidi pemerintah. Harusnya harganya ini Rp12.500 (per kg), dijual Rp17 ribu, dioplos. Jadi beras premium," ujar Amran dalam konferensi pers di lokasi, Rabu (28/10).
Menurut Amran, angka 600 ton merupakan jumlah dalam laporan awal yang diterimanya. Ia menduga jumlah beras yang terlibat bisa mencapai ribuan ton, tetapi belum memastikan total keseluruhan maupun sejak kapan praktik tersebut berlangsung.
"Ini laporannya tadi saya terima 600 ton, tapi ini yang sekarang. Berarti sudah ribuan ton, ini," ujarnya.
Lihat Juga : |
Amran mengatakan pelaku telah ditangkap. Ia meminta kepolisian menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk dalam rantai penyaluran beras dari gudang Bulog di Kelapa Gading yang disebut sebagai sumber beras tersebut berdasarkan informasi awal.
Amran menegaskan pegawai Perum Bulog maupun Kementan yang terbukti terlibat akan diberhentikan dan diproses secara hukum. Namun, ia mengatakan dugaan keterlibatan pegawai Bulog masih harus didalami oleh aparat.
"Kalau ada Bulog terlibat, sudah pasti dipecat dan juga ditindak," kata Amran.
Ia menyatakan pihaknya akan melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengusut kemungkinan keterlibatan pihak internal. Amran juga meminta penyelidikan tidak berhenti pada pelaku yang telah ditangkap.
Amran menilai dugaan pengoplosan tersebut merugikan masyarakat karena beras SPHP ditujukan untuk menjaga keterjangkauan harga pangan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menyebut beras tersebut mendapat subsidi sekitar Rp6.000 per kg dan dibutuhkan oleh kelompok masyarakat desil 1 hingga 5.
"Ini adalah jatah beras untuk orang miskin. Kemudian ini barang disubsidi. Ini dioplos, dirampok ini," ujar Amran.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran kepolisian yang menangani kasus tersebut. Menurutnya, pengungkapan perkara ini berkaitan dengan upaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
"Kami mengucapkan terima kasih ke Pak Kapolres Jakarta Timur dan Kabaintelkam. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolri dan Kabareskrim, Pak Kapolda. Kami ucapkan terima kasih mewakili petani Indonesia, 160 juta jiwa, dan petani padi 115 juta jiwa," jelasnya.
Amran mengatakan mekanisme pengoplosan dalam kasus ini belum diketahui secara pasti. Ia menyebut praktik yang biasanya terjadi adalah mencampur beras SPHP dengan beras lain, kemudian memasarkannya menggunakan label premium. Namun, ia belum memastikan apakah cara tersebut digunakan dalam kasus di Kayumanis.
Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu turut menyinggung perkara beras sebelumnya yang menurutnya telah menjerat 102 tersangka sepanjang 2025 hingga 2026. Meski demikian, ia belum memastikan apakah kasus terbaru ini berkaitan dengan perkara terdahulu atau melibatkan jaringan yang sama.
Nilai kerugian negara akibat dugaan pengoplosan 600 ton beras tersebut juga belum dihitung. Amran mengatakan perhitungan akan dilakukan setelah data dan hasil penyelidikan lebih lanjut tersedia.
Ia meminta kepolisian mengusut perkara tersebut hingga tuntas dan menuntut pelaku dengan hukuman maksimal sesuai proses hukum yang berlaku.
"Kita ini berjibaku tidak tidur siang malam untuk swasembada beras, mempertahankan pangan di saat kondisi dunia krisis pangan, energi, dan air. Indonesia alhamdulillah bisa bertahan, tetapi ada orang yang masih tidak punya adab, tidak punya perasaan. Beras negara dioplos," tutur Amran.
(del/sfr)