Daftar 8 Bos yang Menghadap Menteri Singapura Terkait Karhutla

CNN Indonesia
Rabu, 28 Okt 2026 20:28 WIB
Franky Oesman Widjaja ketika hadir di Istana, Jumat, 7 Maret 2025
CEO Golden Agri Resources Franky Oesman Widjaja menjadi satu dari delapan petinggi perusahaan sawit yang bertemu pejabat Singapura pada Rabu (28/10). (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki).
Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah eksekutif senior dari sejumlah perusahaan kelapa sawit Indonesia memenuhi panggilan tiga pejabat Singapura, yakni Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, Menteri Dalam Negeri K. Shanmugam, dan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu pada Rabu (28/10).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh delapan jajaran pimpinan dari 10 perusahaan mulai dari CEO dan Executive Chairman Bumitama Agri Lim Gunawan Hariyanto, CEO dan Direktur Eksekutif First Resources Ciliandra Fangiono, CEO dan Direktur Eksekutif Indofood Agri Resources Mark Julian Wakeford, dan CEO dan Direktur Eksekutif Kencana Agri Albert Maknawi.

Kemudian, Chairman TSH Resources Kelvin Tan Aik Pen, Chairman dan CEO Wilmar International Kuok Khoon Hong, Senior adviser Sinar Mas Group Bernard Tan, dan Chairman dan CEO Golden Agri Resources Franky Oesman Widjaja yang juga mewakili Asia Pulp & Paper Company dan Asia Pulp & Paper Company (China).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara, para menteri didampingi Penasihat Senior Davinder Singh serta pejabat senior dari Kejaksaan Agung, Badan Lingkungan Nasional (National Environment Agency/NEA), dan Kementerian Hukum.

Setelah pertemuan tersebut, para eksekutif senior berjanji akan bersikap kooperatif penuh dalam penyelidikan kasus kabut asap yang dilakukan oleh otoritas Singapura.

Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu menegaskan pemerintah Singapura berencana mengamendemen Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act) pada sidang parlemen mendatang.

Langkah ini diambil untuk memperkuat landasan hukum, sekaligus mengategorikan tindakan penolakan atau ketidakkooperatifan perusahaan dalam proses penyelidikan sebagai sebuah tindak pidana.

"Perusahaan yang tidak mematuhinya akan melakukan pelanggaran hukum. Kami akan menggunakan kewenangan kami untuk melindungi kesehatan masyarakat Singapura," ujar Grace Fu kepada wartawan setelah pertemuan di The Treasury, dikutip dari Channel News Asia (CNA).

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri K Shanmugam menjelaskan perusahaan-perusahaan tersebut diwajibkan menjalani penilaian independen secara menyeluruh. Evaluasi ini akan menyasar kegiatan operasional, hubungan korporasi, hingga rantai pasok mereka.

Proses investigasi akan dilakukan oleh panel penilai dan firma hukum independen di bawah arahan Badan Lingkungan Nasional (NEA) Singapura, sedangkan seluruh biaya operasional panel dibebankan kepada perusahaan yang sedang dinilai.

"Salah satu perusahaan yang telah diidentifikasi harus menunjuk sebuah tim yang terdiri atas perusahaan investigasi dan firma hukum untuk memberikan nasihat kepada perusahaan investigasi tersebut. Keduanya harus berasal dari panel yang ditetapkan, sesuai arahan NEA," ujar Shanmugan kepada para perwakilan perusahaan.

Menurut Shanmugam, proses penilaian independen ini akan sangat membantu perusahaan dengan rantai pasok bersih untuk membuktikan bahwa mereka memang tidak terlibat dalam pembakaran lahan.

Shanmugam mengatakan kepada para perwakilan bahwa tujuan proses tersebut bukan untuk mencari kambing hitam ataupun menetapkan kesalahan demi kepentingan publik atau politik.

Terkait kekhawatiran regulasi ketat ini berpotensi membuat perusahaan-perusahaan tersebut angkat kaki dari Singapura, Shanmugam mengaku tidak gentar. Otoritas menegaskan hanya melakukan hal yang benar demi melindungi masyarakatnya.

"Jika perusahaan terbukti terlibat dalam pelanggaran dan kemudian memutuskan untuk meninggalkan Singapura, menurut saya melakukan hal yang benar bagi masyarakat Singapura berarti menerima konsekuensi tersebut," ujarnya.

Otoritas Singapura menekankan bahwa pemanggilan ini tidak lantas membuktikan perusahaan terkait otomatis bersalah. Oleh karena itu, pemerintah setempat juga telah melayangkan surat pemberitahuan serupa kepada sejumlah perusahaan lain yang bahkan tidak memiliki basis operasi di Singapura.

Berikut daftar petinggi perusahaan yang menghadap pejabat Singapura

1. CEO dan Executive Chairman Bumitama Agri Lim Gunawan Hariyanto
2. CEO dan Direktur Eksekutif First Resources Ciliandra Fangiono
3. Chairman dan CEO Golden Agri Resources Franky Oesman Widjaja (Franky juga mewakili Asia Pulp & Paper Company dan Asia Pulp & Paper Company (China))
4. CEO dan Direktur Eksekutif Indofood Agri Resources Mark Julian Wakeford
5. CEO dan Direktur Eksekutif Kencana Agri Albert Maknawi
6. Chairman TSH Resources Kelvin Tan Aik Pen
7. Chairman dan CEO Wilmar International Kuok Khoon Hong
8. Senior adviser Sinar Mas Group Bernard Tan

[Gambas:Video CNN]

(dhz/sfr)
LIHAT SELENGKAPNYA