IESR: Subsidi dan Kompensasi Energi Bisa Melonjak Jadi Rp700 T

Institute for Essential Services Reform (IESR) memperkirakan subsidi dan kompensasi energi pemerintah berpotensi melonjak hingga Rp600 triliun-Rp700 triliun tahun ini.

Hal itu bisa terjadi apabila harga rata-rata minyak mentah bertahan di atas US$100 per barel dan nilai tukar rupiah berada di level Rp16 ribu per dolar AS hingga akhir tahun.

Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR Deon Arinaldo mengatakan kenaikan harga komoditas energi akibat konflik geopolitik, termasuk konflik Amerika Serikat (AS)-Iran, dapat menambah tekanan terhadap anggaran negara.

Meski dampaknya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, beban pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) melalui subsidi dan kompensasi tetap ditanggung APBN.

Dalam pemaparannya, Deon memperkirakan subsidi dan kompensasi energi pada 2026 dapat mencapai lebih dari Rp500 triliun. Angka itu berpotensi meningkat apabila gejolak harga energi global berlanjut.

Ia menjelaskan tekanan terhadap anggaran tak hanya berasal dari kenaikan harga minyak, tetapi juga pelemahan nilai tukar rupiah. Kedua faktor tersebut dapat meningkatkan biaya yang harus ditanggung pemerintah untuk menjaga harga energi tetap terjangkau.

"Kalau harga minyak mentah rata-rata bertahan di atas US$100 per barel dan rupiah berada di level Rp16 ribu per dolar AS, angkanya bisa melonjak menjadi Rp600 triliun-Rp700 triliun apabila kondisi ini berlangsung hingga akhir tahun," ujar Deon dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea (IKJN) di Jakarta, Jumat (30/10).

Menurut dia, angka tersebut berarti kenaikan sekitar Rp250 triliun hingga Rp300 triliun dari alokasi yang tersedia, atau hampir dua kali lipat. Pemerintah pun harus mencari sumber pembiayaan tambahan, sementara pengelolaan defisit APBN dibatasi oleh ketentuan undang-undang.

Deon menilai proyeksi harga minyak untuk 2027 masih sulit dipastikan. Perkembangannya bergantung pada konflik AS-Iran yang mengganggu pasokan energi global, serta kemungkinan munculnya gejolak geopolitik lain.

Ia mengingatkan konflik Rusia-Ukraina pada 2022 juga menunjukkan ketegangan yang terjadi jauh dari Indonesia tetap dapat berdampak terhadap perekonomian domestik.

Tekanan tersebut juga dirasakan perusahaan energi pelat merah, terutama PT PLN (Persero). Deon memaparkan bahwa pada 2024, subsidi dan kompensasi pemerintah sudah menyumbang sekitar 30 persen dari total pendapatan PLN. Sementara itu, margin laba bersih perusahaan hanya sekitar 3 persen.

Porsi tersebut diperkirakan kembali meningkat pada 2025 dan 2026. Namun, besaran pastinya baru dapat diketahui setelah laporan APBN tahun berikutnya tersedia.

"Bayangkan sebuah perusahaan yang 30 persen pendapatannya bergantung pada anggaran negara, sementara margin laba bersihnya hanya sekitar 3 persen. Bagaimana perusahaan itu bisa bertahan tanpa subsidi dan kompensasi?" ujar Deon.

Ia menyebut ketergantungan tersebut sebagai risiko yang belum sepenuhnya terlihat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi perlu diperhitungkan pemerintah. Menurutnya, percepatan transisi energi menjadi salah satu cara untuk mengurangi dampak gejolak harga energi global dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Di sisi lain, Deon mengungkapkan tiga pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang dipimpin Bahlil Lahadalia untuk mempercepat transisi energi.

Pertama, memperbaiki tata kelola sektor industri dan energi. Menurut Deon, pembenahan tata kelola menjadi salah satu tantangan mendasar agar kebijakan energi dan pengembangan industri dapat berjalan lebih terarah.

Kedua, memperjelas kepemimpinan dan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp). Ia menilai hingga kini belum jelas pihak yang akan memegang kendali utama dalam memastikan program tersebut berjalan.

IESR kemudian mengusulkan pembentukan unit khusus atau project management office (PMO) yang melibatkan perwakilan pemerintah dan PLN. Unit tersebut bertugas mengawal pelaksanaan proyek sekaligus mendorong perbaikan regulasi secara paralel.

Deon mengatakan pelaksanaan program 100 GWp masih menghadapi kendala meski regulasi presidennya telah berjalan sekitar satu setengah tahun.

"Kami mengusulkan pembentukan unit pelaksana atau semacam project management office yang terdiri dari perwakilan berbagai kementerian dan mungkin juga PLN. Tugasnya mengelola proyek sekaligus mendorong perbaikan regulasi," ujarnya.

Ketiga, mengevaluasi kebijakan yang masih memberikan dukungan terhadap penggunaan energi fosil. Menurut Deon, upaya mengurangi ketergantungan pada energi fosil tidak bisa dilepaskan dari kebijakan subsidi dan kompensasi yang selama ini menjaga keterjangkauan harga energi bagi masyarakat.

Ia mengakui persoalan tersebut tidak mudah diselesaikan karena berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat membayar energi dan beban fiskal pemerintah.

"Untuk beralih dari energi fosil, kita harus membenahi kebijakan yang masih mendukung penggunaan energi fosil. Ini sulit karena berkaitan dengan keterjangkauan harga energi dan subsidi serta kompensasi yang diberikan pemerintah," kata Deon.

Ia menilai ketiga persoalan tersebut perlu ditangani agar percepatan transisi energi tidak hanya berhenti pada penetapan target, tetapi juga dapat diwujudkan melalui proyek dan kebijakan yang berjalan efektif.

[Gambas:Video CNN]