Bahlil Larang Ekspor SDA RI via Negara Tertentu: Tak Boleh Lewat 'Itu'
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memerintahkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno menghentikan pengiriman sumber daya alam (SDA) Indonesia melalui negara perantara.
Ia meminta ekspor komoditas seperti batu bara dan gas alam cair (LNG) dikirim langsung dari RI ke negara tujuan. Pengiriman melalui negara lain berpotensi membuat negara perantara memperoleh keuntungan dari perdagangan komoditas Indonesia, termasuk melalui pencatatan transaksi dan penerimaan pajak.
Ia pun meminta jajaran ESDM memastikan jalur ekspor tidak lagi menggunakan negara transit untuk kemudian dicatat seolah-olah berasal dari negara tersebut.
"Terakhir saja, Pak Dirjen, saya perintahkan lewat forum ini, jangan lagi ada pengiriman sumber daya alam kita kalau kita ekspor ya lewat transit negara tertentu. Saya enggak mau. Kalau kita mau kirim barang ke China, ya dari Jakarta langsung ke China. Tidak boleh dari negara yang itu, hanya stempel baru dia bilang ini ekspor by negara dia," kata Bahlil dalam Opening Ceremony Minerba Convex 2026 di Jiexpo Convention Center, Jakarta Pusat, Senin (2/11).
Ia mengatakan instruksi tersebut juga berlaku untuk pengiriman LNG. Jika Indonesia hendak memasok gas ke Jepang atau Korea Selatan, pengiriman diminta dilakukan langsung tanpa melalui negara perantara.
"Saya juga sudah memerintahkan Dirjen Migas sama Kepala SKK Migas. Kalau kita mau kirim LNG, contoh ke Jepang atau ke Korea, langsung saja. Kenapa harus pakai negara lain?" ujarnya.
Menurut Bahlil, kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Ia meminta Indonesia tidak hanya mempertimbangkan keuntungan dari hubungan perdagangan, tetapi juga memperhitungkan perlakuan negara mitra ketika terjadi persoalan.
"Kita kirim langsung, tidak boleh lewat negara-negara perantara. Indonesia ini negara berdaulat. Bukan negara yang bisa diatur-atur oleh siapapun, enggak boleh," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menjelaskan kebijakan pemangkasan produksi batu bara melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Menurut dia, kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan agar batu bara Indonesia tidak dijual dengan harga terlalu rendah.
Bahlil menyebut konsumsi batu bara dunia mencapai 8,9 miliar ton per tahun, sementara volume yang diperdagangkan sekitar 1,3 miliar ton. Pada 2025, Indonesia menyumbang sekitar 540 juta ton atau 43 persen dari pasokan batu bara yang diperdagangkan di dunia.
Namun, besarnya pasokan tersebut tidak diikuti harga yang memadai. Bahlil mengatakan harga batu bara pada 2025 berada di level rendah sehingga keuntungan perusahaan dan penerimaan negara dinilai belum maksimal.
Kondisi itu juga membuat pembukaan lahan produksi berlangsung besar-besaran ketika komoditas dijual dengan harga murah.
Ia kemudian memutuskan memangkas RKAB untuk mengendalikan pasokan di pasar. Bahlil mengklaim kebijakan tersebut berdampak pada kenaikan harga batu bara, meskipun produksi menurun.
"Apa yang terjadi? Hari ini harga batu bara bisa mencapai US$154 untuk kalori 63,3. Ini strategi. Ini strategi karena kita jaga supply and demand. Pendapatan negara kita melonjak, produksi turun. Jadi produksinya terkoreksi menurun, tapi pendapatannya naik," ujarnya.
Bahlil mengatakan pengaturan produksi juga mempertimbangkan pemerataan kesempatan bagi perusahaan tambang. Ia membandingkan jumlah perusahaan yang mengajukan RKAB pada 2025 sebanyak 500 perusahaan dengan 650 perusahaan pada 2026.
Menurut dia, pemangkasan produksi terhadap perusahaan besar diperlukan agar kuota produksi juga dapat dialokasikan kepada perusahaan yang lebih kecil. Ia menyebut kebijakan RKAB dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan pasokan dan permintaan, bukan sekadar meningkatkan volume produksi.
"RKAB kita lakukan untuk sektor batu bara dengan memperhatikan supply and demand. Idealnya produksi kita banyak, harganya bagus. Tapi kalau pada saat harganya tidak bagus, jangan kita jorjoran," kata Bahlil.
Arahan Bahlil mengenai pengiriman langsung sumber daya alam muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi bertahan atau survival.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10), Prabowo meminta pemerintah mengutamakan kepentingan nasional dan menyelamatkan sumber daya alam Indonesia.
Bahlil sebelumnya juga membuka peluang tidak memperpanjang ekspor gas ke negara tetangga karena pasokan perlu diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri.
"Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga karena harus survival kan, harus penuhi kebutuhan dalam negeri," kata Bahlil saat itu.
Sementara itu, Kementerian Energi, Perdagangan dan Industri (METI) Singapura sebelumnya memberikan klarifikasi atas pernyataan Bahlil mengenai LNG Indonesia yang diduga dijual kembali oleh perusahaan berbasis di Singapura ke negara lain.
METI menyatakan kargo LNG yang diperdagangkan perusahaan-perusahaan berbasis di Singapura umumnya dikirim langsung dari negara asal ke negara tujuan dan tidak melewati wilayah Singapura secara fisik.
Kementerian tersebut juga menyebut gas alam yang diimpor dari Indonesia melalui pipa ditujukan untuk kebutuhan domestik Singapura, bukan untuk diekspor kembali.
Sebelumnya, Indonesia mulai memangkas ekspor gas alam melalui pipa ke Singapura pada 24 Oktober. Otoritas Pasar Energi Singapura (EMA) menyebut pengurangan pasokan mencapai sekitar 17 miliar British thermal unit per hari selama 18 hari atau kurang dari 2 persen kebutuhan gas harian Singapura.
Bahlil menyatakan pengurangan pasokan tersebut masih berada dalam batas minimum yang diatur dalam perjanjian dan tidak melanggar kewajiban kontraktual Indonesia.
(del/pta)