Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal memperkirakan jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia hingga akhir 2026 bisa menembus 90 ribu orang.
Ia menduga PHK paling banyak terjadi di industri padat karya berorientasi ekspor, terutama tekstil, garmen, dan sepatu.
Said menyebut KSPI mencatat sekitar 70 ribu pekerja terkena PHK hingga Juni 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang Said kutip menunjukkan jumlah korban PHK mencapai sekitar 83 ribu orang hingga akhir Oktober atau awal November.
Ia mengaku belum memiliki angka terbaru dari KSPI. Namun, berdasarkan perbandingan data tersebut, ia memperkirakan jumlah korban PHK saat ini sudah melampaui 83 ribu orang, tetapi belum mencapai ratusan ribu.
"Kalau 83 ribu dengan data acuan KSPI yang bedanya sekitar empat bulan, saya juga tidak terlalu yakin. Mungkin kira-kira di atas 90 ribu (pekerja terkena PHK), tapi tidak sampai di atas ratusan ribu," ucap Said dalam konferensi pers secara daring, Selasa (3/11).
KSPI dan Partai Buruh berencana mengumumkan angka terbaru PHK pada akhir November 2026. Said mengatakan data tersebut nantinya juga menjadi bahan pembanding dengan catatan Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Said yang juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh mengatakan temuan di lapangan menunjukkan PHK paling banyak terjadi di sektor tekstil, garmen, dan sepatu yang berorientasi ekspor.
Perusahaan-perusahaan tersebut umumnya memproduksi barang bermerek untuk pasar internasional, dengan pemilik atau principal yang berasal dari Taiwan, Korea Selatan, dan Hong Kong.
Ia menyebut sejumlah merek yang diproduksi di sektor tersebut antara lain Puma, Adidas, dan Nike untuk produk sepatu, serta Uniqlo, Ralph Lauren, dan H&M untuk produk garmen.
Menurut Said, penurunan daya beli masyarakat internasional menjadi salah satu penyebab perusahaan mengurangi kegiatan produksi hingga menutup pabrik. Kondisi tersebut turut dipengaruhi konflik Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel yang berdampak pada kenaikan harga gas industri serta bahan bakar minyak (BBM).
Selain itu, fluktuasi nilai tukar dolar AS dan melemahnya permintaan di sejumlah negara tujuan ekspor, seperti Inggris, Prancis, Italia, dan Singapura, ikut menekan penjualan produk bermerek.
"Karena daya beli masyarakat internasional turun. Akibat perang Iran, Amerika dan Israel, sehingga harga gas industri dan BBM naik. Kemudian fluktuasi mata uang dolar juga berpengaruh. Daya beli masyarakat di negara-negara tujuan seperti London, Paris, Milan, dan Singapura juga turun," jelasnya.
Said menambahkan PHK juga terjadi di sektor yang berorientasi pasar domestik. Menurutnya, pelemahan daya beli masyarakat di dalam negeri turut memengaruhi kegiatan usaha, meskipun tekanan terbesar yang ia temukan berada di industri berorientasi ekspor.
Said turut menyoroti PHK di dua perusahaan, yakni PT Parkland World Indonesia (PWI) 6 di Lebak, Banten, dan PT Ghim Li Indonesia di Batam, Kepulauan Riau.
Ia menyebut sekitar 1.170 pekerja Ghim Li terkena PHK. Said mengaku akan mendatangi perusahaan tersebut karena belum mendapat kejelasan mengenai pemenuhan hak pekerja, termasuk apakah perusahaan akan membayar pesangon atau mempekerjakan kembali karyawan.
Sementara itu, penutupan PWI 6 di Lebak turut berdampak pada pekerjanya. Said menjelaskan grup PWI sebelumnya memiliki enam pabrik di Indonesia, tetapi kini hanya tersisa dua lokasi, yakni PWI di Serang dan PT Parkland World Indonesia Jepara (PWJ). Pabrik di Jepara disebut masih mempekerjakan sekitar 8.000 orang.
Terkait penutupan PWI 6, Said membenarkan adanya keluhan mengenai dugaan pungutan liar (pungli) oleh sejumlah oknum yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) daerah. Ia mengaku memperoleh informasi tersebut setelah mendatangi lokasi pabrik dan bertemu dengan pimpinan serikat pekerja.
Menurutnya, pungutan tersebut diduga dilakukan dengan meminta uang kepada perusahaan, termasuk menjelang Lebaran. Permintaan itu dinilai menambah biaya operasional karena tidak memiliki dasar kewajiban seperti pembayaran tunjangan hari raya (THR).
"Ketika saya turun ke bawah, saya mendapatkan fakta bahwa dugaan bupati itu benar. Ini yang sering dikeluhkan oleh para pengusaha, pungli. Sekelompok oknum menamakan ormas daerah itu sering mengganggu, misalnya menjelang Lebaran minta uang," ujar Said.
Meski demikian, ia menyebut dugaan pungli bukan faktor utama penutupan PWI 6. Menurutnya, keputusan tersebut lebih berkaitan dengan efisiensi yang dilakukan grup perusahaan sehingga jumlah pabrik dikurangi.
Said juga menyampaikan berdasarkan informasi yang diperolehnya, PWI 6 membayarkan pesangon pekerja menggunakan ketentuan satu kali upah atau 1,0.
Ia membandingkannya dengan sejumlah kasus PHK lain yang menurutnya masih menggunakan perhitungan 0,5 kali upah.
Persoalan pembayaran pesangon di sejumlah perusahaan lain sendiri telah menjadi perhatiannya dan dilaporkan kepada pemerintah.
Lebih lanjut, Said mengklaim telah menyampaikan temuan terkait persoalan ketenagakerjaan di lapangan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui laporan tertulis setebal hampir 120 halaman setiap empat bulan.
(del/sfr)