DPD Mau Proyek Pusat di Daerah Libatkan Pemda Agar Bermanfaat ke Warga

Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi meminta pemerintah daerah (pemda) dilibatkan dalam perencanaan proyek pembangunan yang dijalankan kementerian dan lembaga (K/L) pusat di daerah.

Ia menilai proyek pusat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar anggaran yang digunakan memberikan manfaat bagi warga.

Selama ini, sambung Nawardi, program pemerintah pusat kerap dikeluhkan karena dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Karena itu, ia mendorong sinergi antara anggaran Transfer ke Daerah (TKD), program prioritas pemerintah pusat, serta program kementerian dan lembaga.

Menurut Nawardi, keterlibatan pemerintah daerah diperlukan dalam menentukan lokasi, desain, hingga besaran anggaran proyek. Bahkan, ia mengusulkan agar pemerintah daerah diberi kewenangan menentukan lokasi pembangunan agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran.

"Bahkan kalau bisa daerah yang menentukan lokasinya sehingga proyek-proyek ini benar-benar bermanfaat bagi warga, bukan hanya menghambur-hamburkan uang," ujar Nawardi dalam program Senator Menyapa di Jakarta, Kamis (12/11).

Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menjadikan realisasi anggaran sebagai ukuran keberhasilan kementerian dan lembaga. Menurut Nawardi, penilaian harus mempertimbangkan substansi program dan manfaatnya bagi masyarakat.

Nawardi mengatakan penilaian yang terlalu berorientasi pada penyerapan anggaran dapat mendorong kementerian dan lembaga lebih fokus menghabiskan anggaran daripada memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Harus dilihat bukan realisasinya menurut saya, tapi programnya yang bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Ia menekankan DPD RI akan mengawal sinergi program pemerintah pusat dan daerah agar setiap proyek pembangunan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Nawardi menyampaikan hal tersebut dalam Senator Menyapa episode kedua bertema 'Anggaran Adil, Pelayanan Makin Optimal'. Senator Menyapa episode dua membahas seputar Transfer ke Daerah (TKD) yang merupakan instrumen utama kebijakan fiskal nasional untuk menopang pemerataan pembangunan, memperkuat kemampuan keuangan pemerintah daerah, dan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang memadai.

Melalui forum dialog yang terbuka dan berbasis evaluasi, DPD RI bersama CNN Indonesia menghadirkan Senator Menyapa sebagai ruang untuk mempertemukan pimpinan DPD RI, pemerintah, akademisi, kepala daerah, dan anggota DPD RI dari wilayah terkait.

Diskusi diharapkan tidak berhenti pada paparan capaian, tetapi juga menguji mekanisme tindak lanjut, hambatan kelembagaan, ukuran keberhasilan, serta agenda perbaikan ke depan.

Senator Menyapa episode kedua dapat disaksikan melalui CNN Indonesia TV, YouTube CNN Indonesia, dan live streaming di CNNIndonesia.com pada Kamis, 12 November 2026, mulai pukul 19.00 WIB.