Topografi Sumba Bikin Akses Air Makin Sulit
Endro Priherdityo | CNN Indonesia
Senin, 06 Jun 2016 08:30 WIB
Waingapu, CNN Indonesia -- Kondisi Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berbeda dibanding wilayah lain di Indonesia, menuntut warga setempat untuk memiliki daya tahan tinggi agar mampu bertahan hidup.
Iklim panas dan kering, ditambah sabana membentang serta tanah kapur bekas daratan samudra, membuat sumber air sangat sulit ditemukan. Apalagi topografinya pun menakjubkan dengan berbagai bukit, lembah, hingga daratan membentang di sekujur pulau ini.
Kondisi inilah yang dijawab oleh Bupati Sumba Timur Gidion Mbiliyora ketika bertemu awak media massa guna membahas kekeringan dan upaya penyediaan air bersih bagi masyarakat Sumba yang kebanyakan tinggal di pelosok.
"Kondisi tanahnya membuat sulit untuk pengadaan air bersih. Kondisi topografi dan permukiman yang tidak terpusat menjadi kendala kami," kata Gidion saat disambangi CNNIndonesia.com, di Kantor Bupati Sumba Timur, NTT, pada Jumat (3/6).
Gidion mengakui, kekeringan di NTT memang sudah berlangsung lama. Namun pemerintah setempat menyebutkan sudah membuat sumur bor di berbagai tempat di pulau itu. Bupati Sumba Timur itu bahkan menyebutkan bahwa pompa sudah banyak ditempatkan di desa-desa sejak 10 tahun lalu dengan bantuan APBD.
"Dari 10 tahun lalu, sebenarnya sudah dimulai, dan cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Gidion. "Kebutuhannya masih sangat banyak, terutama karena permukiman yang ada tersebar ada yang di atas gunung, di lembah. Ini membutuhkan banyak sekali pompa."
Dengan datangnya program kerja sama Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang kemudian membentuk Strategic Planning and Action to Strenghthen Climate Resillience of Rular Communities (SPARC) dianggap semakin memudahkan akses masyarakat ke air bersih. SPARC membuat pompa berpanel surya di sumber air di beberapa desa.
Meski bukan yang pertama kali melakukan kajian kekeringan di Sumba, SPARC justru sudah menjangkau cukup banyak desa dalam waktu singkat. Sejak mulai melakukan kanjian pada 2015, hingga saat ini program tersebut telah ada sembilan desa yang terbantu dan 24 desa lain masih dalam antrean. Bukan cuma di Kabupaten Sumba Timur yang dipimpin Gidion, tapi juga di Manggarai dan Sabu Raijua.
"Untuk perawatan pompa itu, sudah dibuat kelompok pemakai sarana. Merekalah yang bertanggung jawab menjaga sarana itu, termasuk menilai kalau rusak. Anggarannya dari swadaya masyarakat, sebagian besar begitu," kata Gidion.
"Kami dari pemerintah sudah bangun dan kami serahkan ke masyarakat bangunan tersebut. Tentu semua pihak urun membantu. Masyarakat harus ikut bertanggung jawab."
Tak Terasa oleh Warga
Klaim telah ada pompa sejak sepuluh tahun lalu ternyata tak terasa oleh penduduk, salah satunya adalah Maria Kongawa. Penduduk Kampung Preilangina Desa Napu yang menjadi contoh penerapan tempat penampungan air program SPARC. Desa tempat tinggal Maria ini tergolong sulit diakses karena tersembunyi di balik beberapa bukit dengan kondisi jalan bermodal bebatuan.
"Sebenarnya tidak susah air, tapi tempat mata airnya jauh dari sini, dua jam jalan kaki," tutur Maria. "Bantuan baru sebulan ini dari SPARC pakai tenaga surya, meski bulan lalu belum penuh beroperasi karena pipanya rusak."
Sebelum merasakan adanya bantuan pompa, Maria dan warga lainnya harus berjalan kaki empat kilometer menuju mata air untuk membawa air, sama seperti warga Sumba lainnya yang mengalami kesulitan akses air bersih.
Bila ada acara khusus, maka warga urunan membeli air tangki berukuran empat ribu liter dari sebuah perusahaan dengan harga Rp200 ribu. Namun, karena air itu digunakan untuk delapan keluarga, maka hanya bertahan kurang dari dua pekan. Air itu pun hanya digunakan untuk masak dan mandi, untuk minum warga masih lebih percaya dengan mata air yang biasa mereka ambil karena dapat langsung dikonsumsi.
"Dari dahulu memang sudah kering seperti ini, tapi sejak ada pompa berpanel surya itu baru mulai ada perubahan," kata Maria.
Menurut pantauan CNNIndonesia.com di tempat lain, yaitu Kampung Napu, Desa Napu, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur, ada reservoir yang sudah dimiliki oleh desa. Namun reservoir yang diklaim warga setempat dibangun oleh pemerintah sebelumnya itu ternyata tak berfungsi.
"Reservoir itu sudah menampung air dari mata air yang letaknya di bawah permukiman desa. Namun ternyata reservoir terletak lebih rendah dibandingkan rumah warga sehingga airnya tak sanggup mengalir ke pemukiman," kata Umbu Bahi, koordinator SPARC untuk Kabupaten Sumba Timur saat menemani CNNIndonesia.com menengok Kampung Napu.
Kesalahan dalam rancangan tersebut menjadikan warga kembali mengakses mata air dengan berjalan kaki menenteng jerigen ke mata air yang jauh. Kini, reservoir lama itu sudah beberapa tahun teronggok tak berguna di sudut desa. SPARC berencana membuat kolam reservoir dengan pompa tenaga surya yang dibuat lebih tinggi dari pemukiman sehingga memungkinkan gravitasi mengantarkan air ke rumah warga.
Jangan Hanya Tunggu Bantuan
Pernah ke Sumba untuk keperluan pengambilan film, Reza Rahadian bahkan tak menyangka bila di sudut terdalam Sumba ada yang harus berjuang bertahun-tahun mengakses air bersih. Kini, ia sebagai juru bicara dari UNDP untuk program pompa panel surya ikut berjuang mendapatkan donasi guna pembangunan program yang menelan dana total Rp350 juta.
Reza saat berbincang dengan CNNIndonesia.com seusai peresmian peletakkan batu fondasi pembangunan pompa panel surya di Desa Napu mengatakan bahwa menurutnya kondisi kesulitan akses di Sumba sudah "tidak sehat." Reza melihat sendiri bagaimana warga berjuang mengambil air hingga ke mata air dengan berjalan kaki, bahkan seringkali anak-anak mengorbankan sekolah mereka demi mengambil air.
Dengan dibangunnya pompa berpanel surya, ternyata membawa dampak yang sangat membantu bagi warga. Menurut Reza, setidaknya pompa panel surya tersebut mendekatkan air dengan warga, walaupun masih tetap berjalan kaki. Setidaknya, anak-anak tidak harus mengorbankan kegiatan belajar mereka di sekolah.
"Makanya saya katakan tadi ketika bertemu dengan pemerintah dan masyarakat, walau agak kritis, mereka jangan hanya berharap bantuan dari luar saja," kata Reza. "Mereka harus bergerak."
Berjuang selama berbulan-bulan mendapatkan donasi dari masyarakat dan ikut dalam pembahasan serta meninjau langsung lokasi UNDP membuat Reza memahami kondisi yang terjadi. Di tengah kesibukannya sebagai aktor, Reza melihat sendiri rancangan UNDP untuk pembangunan berkelanjutan hingga masalah anggarannya.
Rancangan UNDP tersebut menurut Reza sudah otomatis diberikan untuk pemerintah, bebas diakses oleh warga, tidak diperjualbelikan, dan mendetail hingga masalah anggaran. Gambaran tersebut hanya membutuhkan modifikasi tergantung kebutuhan terkini dari masyarakat.
"APBD ada Rp1 triliun per tahun dengan pendidikan 20 persen. Masa untuk pembangunan Rp350 juta saja tidak bisa? Kan tidak logis. Tidak ada alasan tidak bisa, tidak ada embel-embel nunggu izin ini itu, akan kelamaan. Langsung saja bikin," kata Reza.
"Ini yang saya bingung kenapa banyak yang mengatakan bingung mulai dari mana. Padahal di sini sudah ada dua pilot project. Duit ada, sistem ada, yang mengerjakan dari lembaga-lembaga di daerah, apa lagi yang dibingungkan?" katanya. "Namun setelah ikut semua ini, saya melihat selalu ada harapan. Mudah-mudahan ini bisa membangun kesadaran dari berbagai pihak."
(end/vga)
Iklim panas dan kering, ditambah sabana membentang serta tanah kapur bekas daratan samudra, membuat sumber air sangat sulit ditemukan. Apalagi topografinya pun menakjubkan dengan berbagai bukit, lembah, hingga daratan membentang di sekujur pulau ini.
Kondisi inilah yang dijawab oleh Bupati Sumba Timur Gidion Mbiliyora ketika bertemu awak media massa guna membahas kekeringan dan upaya penyediaan air bersih bagi masyarakat Sumba yang kebanyakan tinggal di pelosok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gidion mengakui, kekeringan di NTT memang sudah berlangsung lama. Namun pemerintah setempat menyebutkan sudah membuat sumur bor di berbagai tempat di pulau itu. Bupati Sumba Timur itu bahkan menyebutkan bahwa pompa sudah banyak ditempatkan di desa-desa sejak 10 tahun lalu dengan bantuan APBD.
"Dari 10 tahun lalu, sebenarnya sudah dimulai, dan cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Gidion. "Kebutuhannya masih sangat banyak, terutama karena permukiman yang ada tersebar ada yang di atas gunung, di lembah. Ini membutuhkan banyak sekali pompa."
 Reza Rahadian (bertopi dan berkacamata, kiri) bersama warga Kampung Preilangina, Desa Napu, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. (CNNIndonesia/Endro Priherdityo) |
Dengan datangnya program kerja sama Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang kemudian membentuk Strategic Planning and Action to Strenghthen Climate Resillience of Rular Communities (SPARC) dianggap semakin memudahkan akses masyarakat ke air bersih. SPARC membuat pompa berpanel surya di sumber air di beberapa desa.
Meski bukan yang pertama kali melakukan kajian kekeringan di Sumba, SPARC justru sudah menjangkau cukup banyak desa dalam waktu singkat. Sejak mulai melakukan kanjian pada 2015, hingga saat ini program tersebut telah ada sembilan desa yang terbantu dan 24 desa lain masih dalam antrean. Bukan cuma di Kabupaten Sumba Timur yang dipimpin Gidion, tapi juga di Manggarai dan Sabu Raijua.
"Untuk perawatan pompa itu, sudah dibuat kelompok pemakai sarana. Merekalah yang bertanggung jawab menjaga sarana itu, termasuk menilai kalau rusak. Anggarannya dari swadaya masyarakat, sebagian besar begitu," kata Gidion.
"Kami dari pemerintah sudah bangun dan kami serahkan ke masyarakat bangunan tersebut. Tentu semua pihak urun membantu. Masyarakat harus ikut bertanggung jawab."
 Anak-anak di Kampung Preilangina, Desa Napu, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, antre menampung air di jeriken. (CNNIndonesia/Endro Priherdityo) |
Klaim telah ada pompa sejak sepuluh tahun lalu ternyata tak terasa oleh penduduk, salah satunya adalah Maria Kongawa. Penduduk Kampung Preilangina Desa Napu yang menjadi contoh penerapan tempat penampungan air program SPARC. Desa tempat tinggal Maria ini tergolong sulit diakses karena tersembunyi di balik beberapa bukit dengan kondisi jalan bermodal bebatuan.
"Sebenarnya tidak susah air, tapi tempat mata airnya jauh dari sini, dua jam jalan kaki," tutur Maria. "Bantuan baru sebulan ini dari SPARC pakai tenaga surya, meski bulan lalu belum penuh beroperasi karena pipanya rusak."
Sebelum merasakan adanya bantuan pompa, Maria dan warga lainnya harus berjalan kaki empat kilometer menuju mata air untuk membawa air, sama seperti warga Sumba lainnya yang mengalami kesulitan akses air bersih.
Lihat juga:Air dan Senyuman Para Ibu di Pesisir Sumba |
Bila ada acara khusus, maka warga urunan membeli air tangki berukuran empat ribu liter dari sebuah perusahaan dengan harga Rp200 ribu. Namun, karena air itu digunakan untuk delapan keluarga, maka hanya bertahan kurang dari dua pekan. Air itu pun hanya digunakan untuk masak dan mandi, untuk minum warga masih lebih percaya dengan mata air yang biasa mereka ambil karena dapat langsung dikonsumsi.
 Papan informasi kegiatan pengadaan air bersih di kampung Preilangina, Desa Napu, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. (CNN Indonesia/Endro Priherdityo) |
"Dari dahulu memang sudah kering seperti ini, tapi sejak ada pompa berpanel surya itu baru mulai ada perubahan," kata Maria.
Menurut pantauan CNNIndonesia.com di tempat lain, yaitu Kampung Napu, Desa Napu, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur, ada reservoir yang sudah dimiliki oleh desa. Namun reservoir yang diklaim warga setempat dibangun oleh pemerintah sebelumnya itu ternyata tak berfungsi.
"Reservoir itu sudah menampung air dari mata air yang letaknya di bawah permukiman desa. Namun ternyata reservoir terletak lebih rendah dibandingkan rumah warga sehingga airnya tak sanggup mengalir ke pemukiman," kata Umbu Bahi, koordinator SPARC untuk Kabupaten Sumba Timur saat menemani CNNIndonesia.com menengok Kampung Napu.
Kesalahan dalam rancangan tersebut menjadikan warga kembali mengakses mata air dengan berjalan kaki menenteng jerigen ke mata air yang jauh. Kini, reservoir lama itu sudah beberapa tahun teronggok tak berguna di sudut desa. SPARC berencana membuat kolam reservoir dengan pompa tenaga surya yang dibuat lebih tinggi dari pemukiman sehingga memungkinkan gravitasi mengantarkan air ke rumah warga.
 Masyarakat Kampung Napu, Desa Napu, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, harus berjalan kaki berpuluh kilometer dengan menenteng jeriken untuk mengambil air bersih di mata air terdekat. (CNNIndonesia/Endro Priherdityo) |
Pernah ke Sumba untuk keperluan pengambilan film, Reza Rahadian bahkan tak menyangka bila di sudut terdalam Sumba ada yang harus berjuang bertahun-tahun mengakses air bersih. Kini, ia sebagai juru bicara dari UNDP untuk program pompa panel surya ikut berjuang mendapatkan donasi guna pembangunan program yang menelan dana total Rp350 juta.
Reza saat berbincang dengan CNNIndonesia.com seusai peresmian peletakkan batu fondasi pembangunan pompa panel surya di Desa Napu mengatakan bahwa menurutnya kondisi kesulitan akses di Sumba sudah "tidak sehat." Reza melihat sendiri bagaimana warga berjuang mengambil air hingga ke mata air dengan berjalan kaki, bahkan seringkali anak-anak mengorbankan sekolah mereka demi mengambil air.
Dengan dibangunnya pompa berpanel surya, ternyata membawa dampak yang sangat membantu bagi warga. Menurut Reza, setidaknya pompa panel surya tersebut mendekatkan air dengan warga, walaupun masih tetap berjalan kaki. Setidaknya, anak-anak tidak harus mengorbankan kegiatan belajar mereka di sekolah.
"Makanya saya katakan tadi ketika bertemu dengan pemerintah dan masyarakat, walau agak kritis, mereka jangan hanya berharap bantuan dari luar saja," kata Reza. "Mereka harus bergerak."
 Warga kampung Preilangina, Desa Napu, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, bercengkerama di rumah mereka yang sederhana. (CNNIndonesia/Endro Priherdityo) |
Rancangan UNDP tersebut menurut Reza sudah otomatis diberikan untuk pemerintah, bebas diakses oleh warga, tidak diperjualbelikan, dan mendetail hingga masalah anggaran. Gambaran tersebut hanya membutuhkan modifikasi tergantung kebutuhan terkini dari masyarakat.
"APBD ada Rp1 triliun per tahun dengan pendidikan 20 persen. Masa untuk pembangunan Rp350 juta saja tidak bisa? Kan tidak logis. Tidak ada alasan tidak bisa, tidak ada embel-embel nunggu izin ini itu, akan kelamaan. Langsung saja bikin," kata Reza.
"Ini yang saya bingung kenapa banyak yang mengatakan bingung mulai dari mana. Padahal di sini sudah ada dua pilot project. Duit ada, sistem ada, yang mengerjakan dari lembaga-lembaga di daerah, apa lagi yang dibingungkan?" katanya. "Namun setelah ikut semua ini, saya melihat selalu ada harapan. Mudah-mudahan ini bisa membangun kesadaran dari berbagai pihak."
 Seorang ibu penduduk Desa Palanggai, Sumba Timur, berbincang dengan Wakil Direktur UNDP untuk Indonesia, Francine Pickup (kedua dari kiri), Kamis (2/6). (CNN Indonesia/Endro Priherdityo) |
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK
TERPOPULER