Jakarta, CNN Indonesia -- Usaha pemerintah Inggris, yang mencoba menunda dikeluarkannya rancangan penanggulangan polusi udara, tampaknya akan menghadapi halangan.
Seperti yang dilansir Reuters, Pengadilan Tinggi meminta para menteri untuk mengeluarkan rancangan ini untuk mengatasi kadar ilegal polusi nitrogen dioksida, yang kebanyakan disebabkan karena emisi diesel paling lambat Jam 3 Sore Waktu Inggris, Senin kemarin.
Namun, kantor Perdana Menteri Theresa May di Downing Street mengatakan Senin kemarin telah mendaftarkan rencana itu ke pengadilan dimana tanggal edar rencana ini tanggal 15 September.
Penentuan tanggal ini memungkinkan kampanye pemilu lokal dijalankan dan disusul dengan pemilihan umum di seluruh Inggris pada tanggal 8 Juni.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Mengikuti saran Kantor Kabinet, kita melakukan masa perpanjangan pendek untuk diedarkan konsep rancangan untuk menyesuaikan dengan peraturan pemilu,” terang juru bicara Downing Street.
“Kami telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas udara,” tambahnya.
ClientEarth, firma hukum lingkungan hidup mengangkat kasus awal dan menyebutkan jika masa perpanjangan ini dianggap sebagai tantangan legal.
“Kebiasaan pemerintah memasukan permohonan di menit-menit terakhir Jumat malam, setelah pengadilan tutup, tidak bisa diterima. Ini artinya kami telah menghabiskan waktu akhir pekan untuk mempertimbangkan respons kami,” ujar ketua pelaksana James Thornton.
Ditambahkan Thornton jika mereka akan memeriksa langkah selanjutnya.
“Ini pertanyaan mengenai kesehatan publik dan bukan soal politik. Atas alasan itu, kami percaya rancangan itu harusnya dikeluarkan tanpa penundaan.”
Menurut angka resmi, polusi udara mengkontribusikan pada kematian hingga 40 ribu orang tiap tahunnya di Inggris dimana sebagian penyebabnya adalah nitrogen dioksida.
(sys)