Kemenpar Bahas Pembangunan Homestay di 10 Bali Baru

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas atau biasa disebut Bali Baru menggelar pertemuan untuk membahas kerja sama dalam percepatan pembangunan homestay di 10 Bali Baru.

Dari pihak Kementerian Pariwisata (Kemenpar) diwakili oleh Ketua Tim Percepatan 10 Bali Baru Hiramsyah, Ketua Tim Percepatan Homestay Desa Wisata Anneke Prasaynti, Tenaga Ahli Project Management Bachrum Artadi, Direktur BOPDT Tata, dan anggota Tim Percepatan 10 Bali Baru dan Homestay Desa Wisata.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Tim Percepatan Pengembangan Homestay Desa Wisata, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), dan KemenPUPR di Gedung BPIW, kantor KemenPUPR.

Dari BPIW diwakili Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Hadi Sucahyono, Sekretaris BPIW Firman Napitupulu, Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR Bobby P, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan Agusta S, Susilawati, Annisa Dian, Raymond, dan anggota tim BPIW.

Hadi menyatakan, BPIW berkomitmen untuk mendukung pariwisata. Hal ini juga tidak lepas dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar sektor pariwisata dibantu sepenuhnya dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan.

"Saat ini KemenPUPR sudah membuat format monitoring untuk KSP yang dapat dijadikan laporan progres untuk dashboard Kemenpar dan untuk menyamakan format yang dibutuhkan oleh Kemenpar maka akan dilakukan rapat teknis antara Kemenpar dan KemenPUPR mulai minggu depan," ujar Hadi.

Terkait data dashboard progres pengembangan 10 Bali Baru yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR, di pertemuan itu juga dibuat Person In Charge (PIC) dari Kemenpar dan KemenPUPR untuk konsolidasi data yang akan dilakukan dengan rapat rutin mingguan dalam kelompok kecil yang lebih teknis.

Sementara terkait homestay, Hadi menjelaskan kemungkinan adanya program khusus dari KemenPUPR terkait pembangunan homestay.

"Kita bisa mencontoh program khusus yang pernah diimplementasikan pada ASEAN Games dan deregulasi PUPR untuk mendukung Arsitektur Nusantara," jelas Hadi.

Selain itu, berlangsung pembahasan mengenai keterbukaan data monitoring proyek-proyek yang mendukung 10 DPP, sistem monitoring bersama, serta kaitan program Homestay Desa Wisata dengan Integrated Tourism Masterplan dari BPIW.

Di pertemuan itu, Hiramsyah menjelaskan mengenai Strategi Kepariwisataan Indonesia. Menurutnya, diperlukan tim teknis antara Kemenpar dan KemenPUPR untuk memetakan permukiman di lokasi yang menjadi prioritas Desa Wisata di 10 Bali Baru dan lokasi lainnya. Tentu saja desainnya dianjurkan menggunakan arsitektur Nusantara.

"Kita akan mengadakan rapat lanjutan dengan Puslitbangkim karena selama ini materi Arsitektur Nusantara sudah ada di Kementerian PUPR sendiri namun belum dikoordinasikan menjadi regulasi dalam perencanaan permukiman lintas Ditjen," kata Hiram.

Salah satu contohnya yakni poin perencanaan di regulasi Direktorat Rumah Swadaya yang di dalamnya terdapat poin bahwa atap yang menggunakan material daun dan dinding bambu masuk kedalam kriteria Rumah Tidak Layak Huni.

Hiram menambahkan, di kuartal pertama 2017 ini merupakan fase penguatan sinergi antar kementerian dan lembaga untuk mencapai target 20.000 homestay, termasuk dengan Kementerian PUPR.

“Ibaratnya sedang membangun rumah, kuartal pertama ini kami sedang membangun pondasinya dengan memperkuat sinergi dan kerja sama seluruh stakeholder termasuk Kementerian PUPR. Untuk capaian bangunannya sendiri memang belum terlalu banyak saat ini,” terang Hiram.

Hiram melanjutkan, pada kuartal kedua akan ada kenaikan signifikan dalam jumlah bangunan. Menurutnya hal ini dikarenakan semuanya sudah disiapkan, baik itu perencanaan, payung hukum, dan pendanaannya.

“Nanti setelah masuk kuartal kedua akan nampak hasilnya karena pondasinya sudah siap. Dan pada 2018, dipastikan akan lebih pesat lagi karena semua sudah melihat seperti apa prospeknya homestay desa wisata ini,” lanjut Hiram.

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya berharap KemenPUPR makin konkret dalam mendukung program prioritas Kemenpar 2017. Rumah layak huni itu bisa difungsikan sebagai penggerak ekonomi warga sekitar destinasi dengan disewakan kepada para wisatawan atau dijadikan tempat berjualan.

“Jika rumah layak huni yang akan dibangun Kementerian PUPR itu disewakan dengan harga Rp 200 ribu semalam, maka pemilik rumah mendapatkan revenue Rp 1,6 juta dan separuhnya Rp 800 ribu bisa untuk mengangsur bank bila dua malam disewa travelers pada tiap akhir pekan,” ucap Arief.