Kebutuhan Sipir Mendesak, Panselnas CPNS Tambah Kuota

Elise Dwi Ratnasari, CNN Indonesia | Senin, 09/10/2017 13:59 WIB
Kebutuhan Sipir Mendesak, Panselnas CPNS Tambah Kuota Hasil SKD formasi untuk SMA/Sederajat dan D3 untuk jabatan Penjaga Lapas dan Pemeriksa Keimigrasian pada sebagian wilayah tidak memenuhi kuota. (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Jelang Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) CPNS Kemenkumham, hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) formasi untuk SMA/Sederajat dan D3 untuk jabatan Penjaga Lapas dan Pemeriksa Keimigrasian pada sebagian wilayah tidak memenuhi kuota.

Secara nasional, hanya beberapa wilayah saja yang memenuhi kuota, yakni Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Oleh karena itu, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS mengambil kebijakan untuk memenuhi kuota peserta SKB dengan menggabungkan dua sistem, yaitu Passing Grade (PG) dan ranking.

Kebijakan ini diberlakukan di wilayah selain Jawa Tengah dan DIY. Aturan mengenai penambahan kuota berdasarkan ranking diatur dalam PermenpanRB Nomor 24 Tahun 2017.



"Kebijakan ini dilakukan agar dapat memenuhi target peserta SKB berjumlah tiga kali formasi jabatan, selain diambil dari pelamar yang lulus PG SKD, diambil juga dari peserta yang enggak lulus dengan di rangking dari skor total nilai SKD tertinggi tanpa melihat komposisi besaran nilai TWK, TIU dan TKP lagi," jelas Diah Eka Palupi, Kasubbag Hubungan Media dan Antar Lembaga BKN saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, beberapa waktu lalu. 

Nilai yang dimaksud Diah yakni Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensi Umum, dan Tes Karakteristik Pribadi.

Menurut PermenpanRB Nomor 22 tahun 2017 tentang PG, jumlah peserta yang lolos harus memenuhi tiga kali kuota formasi. Sedangkan yang terjadi adalah sebagiain besar wilayah tak dapat memenuhi ketentuan. Secara nasional, angka kelulusan SKD rata-rata hanya 7,16 persen dari total jumlah peserta.

Padahal tahun ini, ada kebutuhan mendesak untuk dua posisi ini. Mengutip rilis Badan Kepegawaian Negara (BKN), pihak Kemenkumham menjelaskan kondisi perbatasan Indonesia kekurangan petugas. Selain itu, rasio jumlah penjaga lapas dengan tahanan masih timpang.


Pemenuhan kuota peserta seleksi memang tidak diambil dari Jateng maupun DIY karena Kemenkumham menginginkan SDM yang benar-benar mengenal wilayah daerah penempatan.

Bima Haria Haria Wibisana selaku Kepala BKN sekaligus ketua Panselnas CPNS 2017 menjamin tidak ada unsur kepentingan mengenai hal ini.