Nasib Ibu Pekerja dan Dilema Angka Kelahiran Korsel

Asri Wulandari, CNN Indonesia | Jumat, 04/01/2019 10:44 WIB
Nasib Ibu Pekerja dan Dilema Angka Kelahiran Korsel Ilustrasi (Ed JONES / AFP)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ashley Park (29), seorang warga Korea Selatan, nelangsa. Mengejar pendidikan tinggi seolah tak ada guna lagi baginya. Betapa tidak, didepak dari perusahaan tempatnya bekerja dan melahirkan sang buah hati, tak ada lagi perusahaan yang mau menerimanya. Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula.

Sebagai seorang pekerja perempuan, Ashley nyaris sempurna. Catatan perguruan tinggi nyaris gemilang, fasih berbahasa Inggris, dan bergaul dengan sesama rekan. Namun, 'kesempurnaan' itu seolah tak ada apa-apanya bagi sang bos perusahaan kala tahu Ashley tengah mengandung jabang bayi.

Ashley diminta untuk mengundurkan diri dari perusahaan tempatnya bekerja. Ashley sempat menolak, namun yang ada malah ancaman pemecatan sang suami yang kebetulan bekerja di tempat sama.



"Mereka (manajemen perusahaan) bilang pada saya bahwa tidak ada tempat di perusahaan untuk seorang wanita dengan seorang anak," ujar Ashley, melansir AFP.

Apa lacur, daripada terus menerus mendapatkan diskriminasi, Ashley mengalah. Dia mengundurkan diri untuk kemudian melahirkan anak pertamanya.

Dari situ, tiba-tiba Ashley sadar, semua wanita yang bekerja di perusahaan itu berstatus lajang. Menikah masih jauh ada di angan-angan, apalagi memiliki seorang anak.

Faktanya, menjadi seorang ibu pekerja di Korsel bukan hal yang mudah. Banyak di antara mereka yang justru didepak oleh perusahaan karena telah memiliki anak.


Banyak perusahaan Korsel enggan mempekerjakan seorang ibu. Mereka ragu akan komitmen seorang ibu yang bekerja pada perusahaan. Apalagi mengingat panjangnya jam kerja di Negeri Ginseng.

Kondisi sedemikian rupa pada akhirnya membikin sebagian wanita Korsel menunda perkawinan, apalagi memiliki momongan. Penundaan itu secara otomatis mendorong angka kelahiran kian merosot.

Tingkat kesuburan di Korea Selatan turun menjadi 0,95 pada kuartal ketiga 2018. Angka ini untuk pertama kalinya turun berada di bawah 1 dan jauh di bawah 2 yang menjadi standar untuk menjaga stabilitas.

Sederet faktor melatarbelakangi hal tersebut. Mulai dari biaya membesarkan anak, jam kerja yang panjang, dan tempat penitipan anak yang terbatas. Faktor-faktor ini pada akhirnya bakal menjadi kemunduran karier bagi ibu bekerja.

Nilai budaya patriarki masih tertanam di Korea Selatan. Meski hampir 85 persen pria Korsel mendukung gagasan perempuan bekerja, namun setengah darinya tak mendukung istri bekerja.


Kini, hampir tiga perempat wanita Korsel berusia 20-40 tahun memandang pernikahan sebagai sesuatu yang tak perlu.

Pemerintah sesungguhnya tak tinggal diam. Sejak 2005 lalu, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar US$121 miliar untuk meningkatkan angka kelahiran melalui berbagai kampanye. Tujuannya untuk mendorong agar lebih banyak anak muda yang mau menikah dan bereproduksi. Namun, usaha itu tak membuahkan hasil memuaskan.

Baru-baru ini pemerintah kembali menelurkan kebijakan-kebijakan untuk mendukung ibu bekerja. Mulai dari pengurangan jam kerja, pembangunan pusat-pusat penitipan anak, dan izin cuti melahirkan 10 hari bagi pria.

Namun, Asosiasi Pekerja Wanita Korea sangsi akan imbauan itu. Mereka menilai, upaya yang tak dibarengi dengan hukuman yang jelas bagi perusahaan yang menyangkalnya akan percuma. (asr)