'Wasiat' Sutopo untuk Pengelola Tempat Wisata Indonesia

agr, CNN Indonesia | Senin, 08/07/2019 14:29 WIB
'Wasiat' Sutopo untuk Pengelola Tempat Wisata Indonesia Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho semasa hidupnya. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, mengembuskan nafas terakhirnya di Guangzhou, China, Minggu (7/7).

Pria kelahiran Boyolali pada 1969 itu wafat setelah berjuang cukup lama melawan kanker paru-paru yang menggerogoti kesehatannya.

Kabar tersebut membawa duka mendalam bagi sebagian besar rakyat Indonesia, karena Sutopo dianggap sebagai sosok yang tepat sebagai pembawa kabar tentang bencana alam di Indonesia.



Dalam kondisi apapun, Sutopo tetap teguh menjalankan amanah sebagai Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB.

Bahkan Sutopo juga mewanti-wanti para pelaku industri pariwisata Indonesia karena lahan mencari nafkahnya sangat rawan terhadap bencana alam. Hal itu ia ungkap tak lama usai bencana tsunami melanda selat Sunda pada akhir tahun 2018.

Saat itu Sutopo menyayangkan mitigasi bencana di kawasan Indonesia masih sangat minim. Ia juga menyebut pengelola kawasan wisata di Indonesia, perlu mempelajari peta bencana yang kemungkinan terjadi di kawasannya.

"Ke depannya semoga mitigasi bencana di Indonesia semakin diperhatikan lagi sehingga bisa meminimalisir jumlah korban, terutama di kawasan wisata yang rawan bencana seperti pantai dan gunung," kata Sutopo.

Khusus untuk objek wisata di kawasan pesisir, Sutopo memberi solusi untuk membuat sirene Tsunami berbasis komunitas. Karena sirene Indonesia Tsunami Early Warning System (Ina -TEWS) membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk biaya perawatan.

"Untuk biaya perawatan sembilan sirene milik BMKG di Bali, diperlukan biaya Rp1 miliar. Untungnya anggarannya Bali cukup untuk merawat alat ini," ujar Sutopo.

Sutopo menuturkan saat ini Indonesia hanya punya sekitar 52 sirene tsunami, padahal dibutuhkan ribuan sirene di seluruh kawasan pesisir. Untuk itu diperlukan cara agar bisa mencukupi 'kuota' tersebut.


Menurut Sutopo beberapa kawasan pesisir di Indonesia sudah membuat sirene tsunami berbasis komunitas. Hal ini tentu sangat membantu untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

Dari segi biaya pembuatan, ia menambahkan, sirene skala kecil ini hanya memerlukan biaya maksimal Rp50 juta. Bahkan bahan-bahannya diproduksi di dalam negeri, berbeda dengan sirene profesional yang ada unsur impornya.

"Memang radius suaranya maksimal hanya satu kilometer, tapi ini bisa diakali dengan menambahkan jumlahnya," ujar Sutopo.

"Kawasan wisata sudah seharusnya memiliki sirene berbasis komunitas ini, karena hal ini bisa sangat bermanfaat untuk asetnya. Hotel-hotel itu mungkin perlu bikin sirine seperti ini."

Sutopo juga mengingatkan agar tidak selamanya mitigasi hanya mengacu kepada prosedur yang dibuat oleh luar negeri, kearifan lokal juga harus diterapkan karena inti dari mitigasi adalah menyelamatkan orangnya.

Menurutnya Indonesia adalah negara yang unik dan setiap daerah memerlukan cara yang yang khusus.

"Di Simeulue orang lebih kenal dengan istilah 'smong' ketimbang 'tsunami', mungkin nanti bisa dibuatkan sirene yang bunyinya 'Smong, smong, smong'. Mungkin kalau di Jawa bunyinya bisa menyerupai suara kentongan," kata Sutopo.


[Gambas:Video CNN]

(agr/ard)