Marak Pemandu Wisata Asing Ilegal di Bali
CNN Indonesia
Minggu, 14 Jul 2019 19:29 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Demi memberantas pemandu wisata asing yang beraktivitas di Bali secara ilegal, Dinas Pariwisata Provinsi Bali membentuk satgas yang terdiri dari tim gabungan Imigrasi, Satpol PP, Badan Kesbangpol, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) dan tim gabungan lainnya.
"Tim juga akan melakukan intelijen terhadap aktivitas mereka, supaya ada efek jera buat yang melakukan ilegal tersebut," kata Plt Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Putu Astawa, Minggu (14/7).
Langkah ini menyikapi kasus tertangkapnya 15 warga negara Rusia yang bekerja di Bali sebagai pemandu wisata tak berizin. Belasan orang tersebut kini sudah diamankan oleh pihak kepolisian setempat.
Pihaknya juga turut melakukan meminta Himpunan Pramuwisata Indonesia agar mengawasi kumpulan dari pemandu wisata di Bali, sehingga tak terjadi salah tangkap.
Terkait keberadaan pemandu wisata ilegal asal Rusia, Putu Astawa mensinyalir ada segmen pasar dari Rusia dengan jangkauan yang besar.
"Jadi kenapa mereka (pemandu wisata asing) melakukan itu karena disinyalir segmen pasar warga Rusia kan memang besar, di samping juga mereka ada yang diusir dari Thailand sehingga memilih mengadu nasib ke Bali," ujar Putu Astawa.
Menurutnya, faktor lain yang juga mempengaruhi adanya pemandu wisata ilegal di Bali karena minimnya pemandu wisata lokal yang bisa berbahasa Rusia, sehingga ada peluang bagi mereka.
"Dulu dia (pemandu wisata ilegal) masuknya kan melalui travel-travel, seolah-olah travel yang memasukkan. Nah kalau sekarang perginya sendiri-sendiri, biasanya selaku turis, lalu mereka mendekati tamu asal Rusia lainnya, mulai dengan menawarkan paket-paket tur dengan harga yang murah," katanya.
Putu Astawa mengatakan pemandu wisata ilegal berdampak buruk pada industri pariwisata Bali. Selain merugikan pemandu wisata yang berizin, mereka juga tak mampu menjelaskan pariwisata Bali yang berbasiskan dengan seni dan budaya.
"Tentu, hal ini juga berdampak buruk terhadap citra Bali dan pariwisata budayanya, apalagi mereka (pemandu wisata ilegal) juga mengambil lahan-lahan dari warga lokal kita di sini, selain itu tidak punya lisensi dan juga tidak ikut membayar pajak, jadi itu yang kita dikhawatirkan," ungkapnya.
(antara/ard)
"Tim juga akan melakukan intelijen terhadap aktivitas mereka, supaya ada efek jera buat yang melakukan ilegal tersebut," kata Plt Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Putu Astawa, Minggu (14/7).
Langkah ini menyikapi kasus tertangkapnya 15 warga negara Rusia yang bekerja di Bali sebagai pemandu wisata tak berizin. Belasan orang tersebut kini sudah diamankan oleh pihak kepolisian setempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pihaknya juga turut melakukan meminta Himpunan Pramuwisata Indonesia agar mengawasi kumpulan dari pemandu wisata di Bali, sehingga tak terjadi salah tangkap.
Terkait keberadaan pemandu wisata ilegal asal Rusia, Putu Astawa mensinyalir ada segmen pasar dari Rusia dengan jangkauan yang besar.
"Jadi kenapa mereka (pemandu wisata asing) melakukan itu karena disinyalir segmen pasar warga Rusia kan memang besar, di samping juga mereka ada yang diusir dari Thailand sehingga memilih mengadu nasib ke Bali," ujar Putu Astawa.
Menurutnya, faktor lain yang juga mempengaruhi adanya pemandu wisata ilegal di Bali karena minimnya pemandu wisata lokal yang bisa berbahasa Rusia, sehingga ada peluang bagi mereka.
"Dulu dia (pemandu wisata ilegal) masuknya kan melalui travel-travel, seolah-olah travel yang memasukkan. Nah kalau sekarang perginya sendiri-sendiri, biasanya selaku turis, lalu mereka mendekati tamu asal Rusia lainnya, mulai dengan menawarkan paket-paket tur dengan harga yang murah," katanya.
Putu Astawa mengatakan pemandu wisata ilegal berdampak buruk pada industri pariwisata Bali. Selain merugikan pemandu wisata yang berizin, mereka juga tak mampu menjelaskan pariwisata Bali yang berbasiskan dengan seni dan budaya.
"Tentu, hal ini juga berdampak buruk terhadap citra Bali dan pariwisata budayanya, apalagi mereka (pemandu wisata ilegal) juga mengambil lahan-lahan dari warga lokal kita di sini, selain itu tidak punya lisensi dan juga tidak ikut membayar pajak, jadi itu yang kita dikhawatirkan," ungkapnya.
(antara/ard)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK
TERPOPULER