Ahli Kritik Pemerintah Lemah Awasi Klaim Obat Ampuh Covid-19

Klaim kampanye obat-obatan modern maupun obat tradisional seperti jamu penangkal virus corona Covid-19 bertebaran di masyarakat luas. Pemerintah diminta tegas untuk mengatasi klaim obat-obatan tersebut karena dinilai dapat membahayakan masyarakat.

Pengawasan pemerintah terhadap klaim itu juga dianggap masih sangat lemah.

"Banyak sekali klaim seperti ini, suatu obat bisa mengatasi Covid-19. Ini perlu kebijakan yang komprehensif, kalau tidak kita seperti diombang-ambingkan," kata Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia Mohammad Nasser diskusi YLKI, Minggu (28/6).

Nasser menjelaskan klaim obat-obatan yang tersebar secara luas di masyarakat membuat orang percaya bahwa obat tersebut ampuh mengatasi Covid-19.

Hal ini dapat berakibat fatal mulai dari kelangkaan obat, kenaikan harga obat, hingga penyalahgunaan obat-obatan, termasuk penggunaan yang tidak sesuai resep dokter.

Penggunaan yang tidak sesuai resep dokter bisa menimbulkan reaksi efek samping yang parah.

Beberapa kasus klaim obat-obatan yang terjadi misalnya Hidroxychloroquine, dexamethasone, hingga sejumlah jamu yang diklaim bisa mengatasi Covid-19.

Ahli kesehatan masyarakat  Universitas Indonesia Pandu Riono juga menilai hingga saat ini pemerintah belum tegas mengomunikasikan obat-obatan terkait Covid-19 tersebut.

"Siapa yang bertanggung jawab? Bahwa obat ini belum terbukti. Pemerintah harus stand up mengomunikasikan kepada masyarakat," kata Pandu.

Dokter spesialis paru yang menangani pasien Covid-19 Erlina Burhan menjelaskan hingga saat ini belum terdapat obat maupun vaksin untuk Covid-19. Obat yang diberikan kepada pasien merupakan obat untuk mengurangi gejala. Sedangkan obat-obatan tradisional umumnya bersifat antioksidan atau untuk meningkatkan imunitas tubuh.

"Obat spesifik belum ada, vaksin belum ada. Obat tradisional seperti jamu bukan obat utama tapi sebagai antioksidan dan juga imunomodulator. Selagi tidak bahay boleh digunakan, tapi harus yang sudah melalui uji klinis terlebih dahulu," tutur Erlina.

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan terus melakukan pengawasan terhadap obat-obatan yang beredar di pasaran.

"Pengawasan iklan atau informasi yang menyesatkan dilakukan melalui pengawasan, pembinaan, dan teguran. Kami juga sudah menarik penjualan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar terutama secara online, tapi pertumbuhan itu juga terus berlangsung. Terkait panic buying yang sangat cepat, BPOM juga sudah memberikan penjelasan melalui website dan sosial media," kata Direktur Registrasi Obat BPOM Lucia Rizka Andalusia.