Pada awal pekan ini, Pejabat UNESCO merekomendasikan Venesia di Italia harus dimasukkan ke daftar situs Warisan Dunia dalam bahaya, karena intervensi dari otoritas Italia belum cukup untuk melindungi kota itu.
Seperti dilansir NZ Herald, dalam sebuah laporan yang baru, para ahli menyoroti bahwa kota di timur laut Italia itu menderita karena pariwisata massal yang terjadi. Kunjungan turis ke Venesia begitu melimpah.
Selain itu, laporan tersebut juga menyoroti proyek pembangunan di Venesia serta perubahan iklim yang melanda. UNESCO menyoroti bahwa ancaman kerusakan yang terus berlanjut ini akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada kota yang rapuh itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dokumen tersebut, beberapa masalah ini telah memperburuk kondisi situs tersebut, termasuk tidak hanya integritas struktur tetapi juga identitas budaya dan sosialnya.
Salah satu isu inti dalam pengelolaan situs Venesia adalah overtourism. Para ahli menyatakan bahwa "efisiensi" dari kemajuan yang dibuat untuk mengelola pariwisata yang lebih berkelanjutan dan, khususnya, mengurangi jumlah wisatawan yang berkunjung ke Venesia "tampaknya rendah atau tidak diketahui".
Bertahun-tahun sejak seruan itu, tindakan lain telah diambil untuk mengurangi dampak terhadap Kota Venesia. Kapal pesiar telahdilarang memasukiarea lain di jalur air,tembok laut MOSEtelah digunakan untuk mencegah jalanan tergenang air laut danturis nakaltelah dikenakan denda.
Metode seperti pajak turis dan pengawasan yang lebih luas juga telah dipertimbangkan, tetapi penerapannya tertunda. UNESCO juga mengancam untuk memasukkan kota itu ke dalam daftar bahaya pada tahun 2021.
Menurut Reuters, juru bicara pemerintah kota Venesia menyatakan bahwa pejabat kota, "akan membaca keputusan yang diajukan dan diterbitkan oleh Pusat Komite Warisan Dunia UNESCO dengan hati-hati dan akan membicarakannya dengan pemerintah."
Negara dalam hal ini Italia, merupakan pihak yang diharapkan menyerahkan laporan terbaru tentang status konservasi dan implementasi rekomendasi paling lambat 1 Februari tahun depan.
(wiw)