Membingkai PLBN Sota Merauke, Kebersamaan di Perbatasan Papua Nugini

Kaki-kaki yang sebagian tak beralas itu sanggup wara-wiri melewati dua negara saban hari. Tinggal di wilayah tapal batas mungkin penuh keseruan, mampu melintas dua negara tanpa perlu merogoh kocek untuk membeli tiket pesawat terbang atau kapal.

Siang terik di Selasa (14/11), tujuh hingga sembilan anak-anak Papua Nugini itu menghabiskan siang bolong dengan bermain. Mereka gemar menyambut pendatang yang ingin menjajal pengalaman bepergian ke luar negeri, katakanlah, hanya dalam lima langkah. Semua itu bisa dijumpai di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Gapura kecil bertuliskan 'Welcome to Papua New Guinea' menjadi penanda pelintas sudah tidak lagi berada di Indonesia. Dapat dijumpai, sejumlah warga lokal Papua Nugini yang berjualan sarang semut atau tanaman dengan nama latin Myrmecodia tuberosa.

Tanaman itu, kata mereka, ampuh menyembuhkan sejumlah penyakit ringan hingga meredakan pegal badan. Ada pula yang berjualan aksesoris seperti tas yang terbuat dari bulu burung Kasuari. Harga yang dibanderol sekitar Rp100 ribu per tas, dan mereka menerima Rupiah dengan senang hati.

Toh, uang tersebut nantinya digunakan mereka untuk membeli kebutuhan pokok di Pasar Sota yang berjarak sekitar 1 kilometer dari perkampungan mereka.

PLBN Sota menjadi penyambung hidup, rasanya tidak berlebihan. Di tapal batas timur Indonesia itu, benar, orang Papua Nugini menggantungkan kebutuhan perut mereka dari Indonesia.

Bahan pokok seperti beras, gula, dan bahan dapur lainnya lebih mudah mereka dapatkan di Sota, ketimbang di pusat kota negara mereka. Apabila tidak ada rupiah di kantong, mereka tak segan memilih barter alias tukar barang.

Kebetulan, dekat perkampungan mereka ada sungai yang bisa dijumpai ikan barramundi atau kakap putih. Mereka juga gemar berburu rusa, lalu dagingnya mereka jual ke Sota dengan kisaran harga Rp50 ribu per kilogram atau bisa barter dengan beras.

Silasianay (61) tak keberatan berbincang dengan kami. Ia berbahasa Indonesia dengan lancar, "Bisa tujuh bahasa," katanya unjuk gigi. Selain berbahasa Inggris, Sila juga cakap berbahasa Melayu, Pidgin, Motu, dan dua bahasa daerah di sana.

Menurutnya, warga Papua Nugini yang masih berjarak sekitar 30 kilometer dari PLBN Sota, fasih berbahasa Indonesia. Namun untuk berbahasa sehari-hari dengan kerabat, mereka tetap menggunakan bahasa daerah.

Pilar Meridian Monument di PLBN Sota, Merauke, Papua Selatan. (CNN Indonesia/Khaira Ummah)

Mereka ternyata juga menyekolahkan anak-anak mereka ke Sota, pun berobat, hingga beribadah di hari Minggu. Bila ditanya mata uang pun, akunya, mereka lebih sering mengantongi Rupiah ketimbang Kina.

"Dari sakit, kita semua ke Indonesia karena paling dekat. Belanja semua ekonomi atau apa semua di dalam. Kalau di tempat sini, bersama-sama pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris," ujar Sila.

Sila juga punya kerabat di Indonesia, mereka masih bersama dalam satu atap suku, Kanum, namanya. Apabila ada acara pernikahan hingga kematian, bisa hampir ratusan warga di Desa Wariaber berduyun ke Indonesia lewat PLBN Sota.

Hidup berdampingan dan rukun, Sila menyebut hal itu sebagai prinsip kehidupan mereka yang hidup di tapal batas. "Jadi kami ada satu suku, satu keluarga, satu bahasa, hanya beda negara," kata dia.

Kepala Kampung Sota Simon Ndike (55) mengamini apa kata Sila. Mereka hidup dalam kerukunan dan saling membutuhkan. Frekuensi pelintas dari Sota ke Papua Nugini dan sebaliknya menurut Simon tidak jauh berbeda.

Apabila warga Papua Nugini berniat berdagang, membeli kebutuhan pokok, atau barter. Pun serupa, warga Sota terkadang berinisiatif untuk melakukan aktivitas jual beli atau barter ke negara tetangga, namun menurutnya mayoritas berkunjung ke saudara.

"Mereka biasa kasih rusa, nanti mereka tinggal cicil [bahan pokok] sesuai kebutuhan mereka," kata Simon.

Simon juga menceritakan sejumlah kisah klise namun menggelitik, seperti kisah percintaan dua negara. Ketika warga Indonesia dan Papua Nugini memutuskan untuk menikah, maka mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan.

"Sebelum menikah pilih itu, bisa di sini, bisa di sana, bebas mau yang mana itu," bebernya sembari terkekeh.

Sembari menerawang sejenak, Simon menyadari PLBN Sota itu sebagai saksi bagaimana dua negara berdampingan dan berinteraksi dengan mengedepankan rasa kemanusiaan. Sebab, ia mengaku bersyukur, Sota masih mampu memberikan bantuan mulai akses kesehatan dan pendidikan kepada negara tetangga.

Ia mengatakan beberapa perempuan Papua Nugini yang tinggal di dekat PLBN Sota mengalami kesusahan terkait akses melahirkan. Tak sedikit juga, warga Sota yang meminjamkan atau memberikan transportasi seperti sepeda motor kepada mereka agar mempermudah dan mempercepat waktu saat melintas.

"Mereka punya sumber kehidupan ada di kita, di timur Indonesia ini sudah, daerah Papua kita ini. Jadi bukan saya mau berlebihan, tapi ini kenyataan, mereka kalau sudah tidak punya harapan, ada kita di sini," ujar Simon.

Akses Kesehatan Atas Nama Kemanusiaan

Gerbang masuk Papua Nugini di belakang PLBN Sota, Merauke. (CNN Indonesia/Khaira Ummah)

Tenaga kesehatan di Puskesmas Sota Helena Ohoiwirin menyebut sejauh ini akses kesehatan di Sota sudah cukup mumpuni. Rujukan ke RSUD Merauke menurutnya hanya untuk penyakit berat, USG ibu hamil, atau operasi.

"Kita punya Puskesmas prototipe sudah bagus, tapi masih ada yang kurang, misalnya alat untuk pemeriksaan USG belum ada," kata Helena.

Sementara penyakit ringan masih bisa mereka atasi. Dalam sebulan, mereka juga bisa melakukan 2-3 kali pemeriksaan kesehatan gratis, seperti cek tensi, kolesterol, gula darah, asam urat, dan juga pemberian obat. Kegiatan screening kesehatan itu salah satunya juga diinisiasi oleh BNPP di PLBN Sota.

Keluhan paling banyak mengalami ISPA, sementara Malaria kendati belum sampai eliminasi, namun kasus sudah menurun dari tahun ke tahun. Semua pemeriksaan kesehatan itu menurutnya hanya perlu menunjukkan Kartu Papua Sehat (KPS).

Namun ternyata tidak hanya untuk warga Sota, sejumlah pelintas dari Papua Nugini pun juga mereka layani, mereka tak pandang bulu demi kemanusiaan, begitu katanya. Pun sebagai syarat melintas, orang-orang negeri sebelah itu juga harus menjalani karantina alias cek kesehatan secara dasar.

"Ini masalah kemanusiaan. Karena di sana (Papua Nugini) akses kesehatan jauh, jadi mereka bisa berobat ke Sota, gratis," ujar Helena.

Kepala PLBN Sota Ni Luh Puspa Jayaningsih juga berprinsip serupa atas dasar kemanusiaan yang lebih ditinggikan. Lantas, bagaimana Indonesia berkenan memberikan akses kesehatan gratis secara cuma-cuma kepada banyak kepala keluarga asli Papua Nugini yang tinggal di dekat PLBN Sota?

Ia mengatakan akses kesehatan yang diberikan secara gratis sementara ini masih berbasis pelayanan di Puskesmas. Caranya, warga Papua Nugini yang saling mengenal atau memiliki hubungan kekerabatan dengan warga Sota akan ditulis sebagai anggota keluarga saat pemeriksaan, sehingga bisa gratis.

"Seharusnya kalau kita berobat ke luar negeri, kan bayar ya. Nah, tapi kalau mereka kan masih banyak saudara di sini, jadi itu yang oleh puskesmas masih dianggap orang lokal, jadi tidak perlu lagi bayar. Kecuali dia dirujuk ke rumah sakit kota yang itu harus bayar," kata perempuan asli Bali yang biasa disapa Puspa itu.

Tidak hanya akses kesehatan, anak-anak Papua Nugini juga bisa mengenyam bangku pendidikan di Sota. Menurutnya ada kerja sama antar negara terkait hal itu. Namun masih ada sejumlah PR besar yang menanti. Puspa menyinggung soal urusan administratif seperti ijazah dan sebagainya.

"Kan mereka tidak ada data KTP dan KK yang dibutuhkan di sistem dapodik. Ini saya kemarin minta ke Disdik dan Dukcapil bagaimana ke depannya, ini PR kan ya," kata dia.

Penjaga Tapal Batas Timur Indonesia

PLBN Sota merupakan perbatasan dengan tipe C alias banyak dilewati pelintas tradisional. (CNN Indonesia/Khaira Ummah)

Puspa disebut-sebut menjadi srikandi PLBN Sota setelah Presiden Joko Widodo meresmikan tapal batas negara itu pada Oktober 2021. Awalnya, ia bertugas di PLBN Skouw.

Menyeka keringat, Puspa selanjutnya menjelaskan, PLBN Sota merupakan perbatasan dengan tipe C alias banyak dilewati pelintas tradisional.

Ia membeberkan, tapal batas antara Indonesia dan Papua Nugini ada tiga. Terlebih awal ada PLBN Skouw di Jayapura dengan tipe A. Mereka tergolong besar lantaran menjadi tempat aktivitas ekspor dan impor.

Sementara PLBN yang lain masih menunggu peresmian yang ditargetkan mampu dilakukan tahun ini, yakni PLBN Yetetkun di Boven Digoel juga bertipe C.

"Kalau di Skouw itu tipenya memang beda, tipe A, di mana jumlah pelintas itu 7.500 per bulan. Kalau tipe B itu antara 5.000-7.500, kalau yang di bawah itu tipe C seperti Sota dan Yetetkun, karena pelintasnya masih di bawah 5.000. Itulah tipologi PLBN yang ada di Indonesia ini," beber Puspa.

"Kalau rata-rata 20-30 orang per hari melintas di PLBN Sota. namun ada hari-hari tertentu yang semisal ada acara, karena masyarakat di sini dan masyarakat di sana itu ada yang masih satu keluarga. Jadi kalau ada acara adat, atau pernikahan, dari sana rombongan sini bisa hari itu 100-200 orang," imbuhnya.

Puspa mengatakan PLBN Sota hanya dilintasi para pejalan atau warga yang bersepeda motor. Aktivitas mereka memang hanya berkutat pada konsumsi sehari-hari. Namun tetap, setiap pelintas akan diperiksa.

Misalnya, para pelintas dari Papua Nugini harus membawa border pass travel. Tidak perlu paspor, mereka hanya wajib membawa kartu tersebut setiap ingin melintas ke Indonesia. Kartu tersebut berlogokan distrik mereka dan maksimal satu kartu untuk 10 orang.

"Jadi masuk 10, keluar juga harus 10. Mereka biasanya datang belanja pagi, sore pulang lagi, tidak untuk menginap. Kalau menginap nanti ada catatan khusus dari imigrasi," jelasnya.

Sementara bagi warga Sota yang melintas ke Papua Nugini, mereka diwajibkan memiliki pas lintas batas berwarna merah. Puspa menyebut WNI dapat mendapatkan kartu itu dengan modal KTP dan KK ke kantor Imigrasi.

Namun, tidak ada pos pemeriksaan dari Papua Nugini di dekat PLBN Sota. Menurutnya, hanya ada tentara Papua Nugini yang kadang berkeliling, sehingga ia mewanti-wanti agar WNI tetap membawa pas lintas batas apabila berkunjung ke Papua Nugini. "Mereka tidak ada pos berseberangan," kata dia.

Puspa melanjutkan, PLBN Sota berdiri di atas lahan seluas 5,6 hektare. Desain seluruh PLBN di bumi cendrawasih menurutnya sama. Di Sota, terlihat ornamen tifa, monumen 0 kilometer Merauke-Sabang, gerbang tasbara, patung garuda, hingga patung Presiden ke-1 RI Soekarno.

Jarak PLBN Sota dari Kabupaten Merauke berjarak sekitar 80 kilometer yang bisa ditempuh dalam waktu 90-120 menit via darat. PLBN di Indonesia yang kini berjumlah delapan itu dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

BNPP, kata dia, dalam praktiknya berupaya meminimalisir kelemahan dan keterbatasan di area perbatasan selama ini. Lembaga yang dibentuk era Presiden SBY ini menurutnya bertugas menjaga kedaulatan negara di kawasan perbatasan agar terjaga dengan baik, dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dapat terpenuhi demi kepentingan nasional.

"PLBN tidak hanya bertujuan sebagai pos lintas batas negara, namun juga didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, salah satunya dengan adanya pasar. Jadi diharapkan bakal meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan," kata dia.

Petugas di PLBN Sota memeriksa kelayakan ikan yang dibawa warga Papua Nugini untuk dijual di Sota, Merauke, Papua Selatan. (CNN Indonesia/Khaira Ummah)

Lebih lanjut, Puspa juga tidak menampik, masih ada sejumlah halangan bagi mereka di perbatasan, terutama memberantas sejumlah WNA yang masih memilih untuk lewat jalan tikus. Pun masih ada gosip, apabila mereka lewat PLBN Sota, mereka bakal dikenakan pajak alias diminta membayar.

Padahal, kata Puspa, pelintas batas alias WNA baru akan dipungut biaya atau terkena pajak apabila barang bawaannya bernilai di atas USD 300 atau sekitar Rp4,5 juta.

"Sementara mereka itu jual ikan, biasa ikan gede per ekornya Rp20 ribu. Jadi tidak sampai batas maksimal kan," ujarnya.

Tak bisa dikompromi, WNA yang memilih memasuki Indonesia lewat jalur tikus, mereka akan dipulangkan dan diberikan sanksi tidak boleh melintas ke Indonesia minimal sebulan. Sementara sisanya, mau tidak mau meninggalkan PR bagi para petugas BNPP di PLBN Sota untuk semakin masif memberikan edukasi kepada WNA di lintas batas.

Beberapa WNA yang bandel itu selain karena termakan rumor, ada pula pelintas yang membawa barang terlarang untuk dijual Indonesia melalui jalur tikus. Paling banyak, kata Puspa, adalah transaksi ganja. Sebab sebagaimana diketahui, konsumsi ganja dilegalkan di Papua Nugini.

"Jadi semoga tidak ada lagi yang lewat-lewat jalur tikus, karena di sebelah itu, ganja sudah seperti sayur saja ditanam di depan rumah," kata dia.

Mengakhiri obrolan, Puspa menuturkan suka duka bertugas di tapal batas Indonesia. Ia yang menyukai suasana asri dan damai tentu mengaku betah tinggal di Sota. Namun tetap saja, tinggal di perbatasan negara menurutnya juga bukan hal yang mudah.

Apabila ada hal-hal mendesak atau darurat, dirinya harus menembus perjalanan beberapa jam untuk ke kota. Fasilitas hiburan untuk healing non alam pun masih susah dijumpai.

"Duka bisa dilihat sendiri ya, masing-masing beda ya. Jauh dari keluarga, perbatasan jauh, serba terbatas. Kalau sukanya ya masing-masing orang, kalau saya kan senang tidur tidak hingar bingar, jadi pagi-pagi masih dengar suara kodok, suara burung, masih alami," ujar Puspa.

"Kesulitannya salah satunya ya itu, mendatangkan pegawai untuk penempatan di wilayah-wilayah di sekitar perbatasan kan agak susah sekali ya selain yang kemudian putra daerah," imbuhnya.