Mengingat Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas Era Jokowi

Lalu, bagaimana dengan lima DPSP?

Chusmeru berpendapat, soal produk spektakuler, Borobudur, Labuan Bajo dan Danau Toba termasuk, sedangkan Mandalika dan Likupang masih kesulitan mempopulerkan produk wisata unggulannya. Mandalika sangat tergantung pada event seperti MotoGP. Kendala yang hampir serupa terjadi pada Likupang.

"Ketika tidak ada MotoGP kemudian orang datang ke Mandalika mau ngapain? Kemudian ke Likupang juga selain menyelami bawah laut, apa lagi yang bisa dinikmati di sana? Ekonomi kreatifnya misalnya, kulinernya, budayanya, itu tidak bisa diperoleh oleh wisatawan," jelasnya.

Semestinya lima destinasi pariwisata super prioritas ini merupakan sebuah produk yang komplet, bukan hanya menjual alam dan budaya, melainkan juga atraksi dan ekonomi kreatif. Kendala ini yang dihadapi lima DPSP, terutama Mandalika dan di Likupang. Kendala lainnya adalah perihal aksesibilitas dan amenitas pada 5 DPSP tersebut, di mana itu terjadi pada Danau Toba, Likupang, dan Mandalika.

Yang perlu dicapai oleh 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas itu, menurut dia, bukan hanya banyak dikunjungi wisatawan, tapi juga length of stay atau lamanya wisatawan menetap di sebuah destinasi.

Di Bali, wisatawan bisa berhari-hari tinggal, karena Pulau Dewata menawarkan objek-objek menarik lain yang bisa dikunjungi. Sayangnya, beberapa DPSP tidak menawarkan hal serupa, seperti Likupang dan Mandalika, sehingga membuat length of stay rendah, termasuk juga spending money wisatawan yang kurang tinggi.

Persoalan lain dari 5 DPSP yakni promosi, yang sebenarnya masalah klasik di tingkat nasional maupun di daerah. Banyak objek wisata di daerah yang punya potensi tapi kunjungannya rendah karena anggaran promosi rendah, sehingga tidak bisa dimaksimalkan. Indonesia punya kelemahan pada promosi pariwisata di level internasional dan alasannya anggaran.

Pesona wisata Likupang di Sulawesi Utara. (iStockphoto/Ryan Melandie)

"Bicara pariwisata masalah nasional itu kan juga persoalan sinergisitas ya artinya koordinasi antar kementerian itu kan penting. Selama ini ketika berbicara sektor pariwisata memang ada kelemahan dalam koordinasi antar kementerian sehingga seolah-olah Kemenparekraf berjuang sendirian untuk mengembangkan dan memajukan satu destinasi," papar Chusmeru.

"Padahal, ketika berbicara infrastruktur itu kan bukan urusannya Kemenparekraf, itu kan urusan KemenPUPR misalnya. Kemudian urusan yang berkaitan dengan transportasi misalnya itu kan urusan Kementerian Perhubungan bukan urusan Kemenparekraf. Ini kan perlu sinergisitas antar kementerian untuk mengembangkannya," sambungnya. 

Dengan sederet persoalan pada 5 DPSP tersebut, program ini akan dilanjutkan pemerintahan baru di bawah presiden terpilih Prabowo Subianto mulai Oktober 2024. Sandiaga juga sudah menyatakan kelanjutan proyek lima DPSP ini di bawah pemerintahan baru.

Direktur Pemasaran Reg 1 Asia-Pasifik Kemenparekraf, Raden Wisnu Sindhutrisno juga mengungkapkan mengenai adanya lima DPSP baru lainnya yang siap dikembangkan pemerintah di antaranya, Raja Ampat di Papua Barat, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan Morotai di Maluku Utara.