Jakarta, CNN Indonesia -- Larangan Study Tour yang diberlakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Demul) terus menuai polemik, terutama dari kalangan pelaku pariwisata di provinsi tersebut.
Ketua DPD Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Jawa Barat Joseph Sugeng Irianto meminta Dedi Mulyadi mengkaji kembali larangan study tour, karena aturan itu menghantam pengusaha pariwisata.
Joseph menyatakan dengan adanya larangan itu membuat Dedi tidak cocok memakai branding "Bapak Aing". Menurut dia, aturan itu menganaktirikan para pelaku pariwisata di Jabar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kang Dedi itu lupa kalau dia itu punya sebutan Bapak Aing. Bapak Aing itu artinya kan bapak bagi semua anak-anaknya. Dalam hal ini warga Jabar. Anaknya tuh kan banyak dengan berbagai macam karakter. Tapi Kang Dedi ini kelihatannya kok hanya memanjakan satu-dua orang anak saja dan tidak memperhatikan anak-anak yang lain," ujar Joseph, seperti dilansir Detik, Rabu (23/7).
Dia menambahkan demo itu adalah wujud kekecewaan para pekerja pariwisata di Tanah Pasundan, karena mereka yang paling merasakan langsung dampak larangan study tour.
"Apalagi yang grassroot, itu terdampak sekali. Driver, kenek yang biasanya mereka jalan dalam satu bulan berapa kali, sekarang terbatas. Sedangkan kebutuhan, argonya lah bisa dibilang, kan jalan terus, nggak bisa diberhentiin. Lalu Kang Dedi ini justru tidak melihat aspek dari sisi perusahaan pariwisata, tapi lebih menonjolkan aspek keberatan orang tua," beber dia.
Para pelaku pariwisata Jabar mendesak Dedi Mulyadi dan jajarannya menyiapkan solusi atas masalah ini. Joseph berharap Demul mau menurunkan egonya dan menyempatkan waktu duduk bersama mendengar keluhan para pekerja pariwisata di Jabar.
"Yang diharapkan itu bukan hanya menilai, tapi ayo cari solusi. Sebagai bapak itu harus cari solusinya. Jadi jangan ada karakter assassination gitu, jangan sampai ada pembunuhan karakter di satu pihak," kata dia.
"Suara-suara kemarin itu kan anak bapak, ya. Sok atuh temuin, kita bicara. Jangan malah dibalas dengan medsos. Ini kan kita anak-anak bapak, ayo pak coba kita kasih solusi, karena yang diperlukan adalah solusi," lanjutnya.
Suara sumbang kepada Demul juga diutarakan pelaku pariwisata lainnya, yakni pengusaha PO Bus, Abung, yang menekankan bahwa aksi demonstrasi di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, sebagai wujud keinginan adanya perubahan aturan soal larangan study tour.
Pelaku Wisata Jabar Minta Audiensi Langsung dengan Demul
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bikin larangan study tour. (Bima Bagaskara/detikJabar)
Dia menyayangkan Demul tidak menemui massa aksi dan malah menyampaikan pernyataan melalui akun media sosial pribadinya. Abung ingin Demul mau memberikan ruang diskusi dan dialog dengan perwakilan PO Bus.
"Jadi saya berharap Pak Dedi ini cobalah bisa audiensi. Tidak harus untuk semua orang cuman mungkin ada perwakilan yang memang bisa dipanggil untuk beraudiensi, kita tidak meminta banyak, para pelaku ini hanya mau perubahan. Jadi kalau orang sakit minta diobati bukan dimatikan," ujar Abung.
Dia menambahkan terkait larangan study tour, sopir dan kondektur bus pariwisata yang paling terdampak, karena pemasukan untuk keluarganya jadi berkurang. Menurut dia, sopir dan kondektur terbantu dengan adanya study tour, karena dalam sebulan bisa jalan minimal 20 hari.
"Nah sekarang dengan adanya edaran atau larangan itu menjadi 7 sampai 10 pak per bulan kalau lagi rame, tapi rata-rata 7 kali," tuturnya.
"Bisa dibayangkan upah sopir ini rata-rata Rp200 ribu, kalau dia jalan 7 hari bisa dapat uangnya 1.400.000, nah sedangkan kebutuhan zaman sekarang, mereka juga punya anak sekolah, mereka pun punya keluarga yang mungkin biasanya sebulan itu dalam bekerja mungkin dia dapat Rp4 juta, sekarang dapatnya Rp1,4-Rp1,7 juta maksimal sampai Rp2 juta," papar Abung.
Sebelumnya, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran yang melarang kegiatan study tour. Oleh para pekerja industri pariwisata, Surat Edaran dengan Nomor 43/PK.03.03/KESRA itu pun diminta untuk segera dicabut.
