Dia menyayangkan Demul tidak menemui massa aksi dan malah menyampaikan pernyataan melalui akun media sosial pribadinya. Abung ingin Demul mau memberikan ruang diskusi dan dialog dengan perwakilan PO Bus.
"Jadi saya berharap Pak Dedi ini cobalah bisa audiensi. Tidak harus untuk semua orang cuman mungkin ada perwakilan yang memang bisa dipanggil untuk beraudiensi, kita tidak meminta banyak, para pelaku ini hanya mau perubahan. Jadi kalau orang sakit minta diobati bukan dimatikan," ujar Abung.
Dia menambahkan terkait larangan study tour, sopir dan kondektur bus pariwisata yang paling terdampak, karena pemasukan untuk keluarganya jadi berkurang. Menurut dia, sopir dan kondektur terbantu dengan adanya study tour, karena dalam sebulan bisa jalan minimal 20 hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah sekarang dengan adanya edaran atau larangan itu menjadi 7 sampai 10 pak per bulan kalau lagi rame, tapi rata-rata 7 kali," tuturnya.
"Bisa dibayangkan upah sopir ini rata-rata Rp200 ribu, kalau dia jalan 7 hari bisa dapat uangnya 1.400.000, nah sedangkan kebutuhan zaman sekarang, mereka juga punya anak sekolah, mereka pun punya keluarga yang mungkin biasanya sebulan itu dalam bekerja mungkin dia dapat Rp4 juta, sekarang dapatnya Rp1,4-Rp1,7 juta maksimal sampai Rp2 juta," papar Abung.
Sebelumnya, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran yang melarang kegiatan study tour. Oleh para pekerja industri pariwisata, Surat Edaran dengan Nomor 43/PK.03.03/KESRA itu pun diminta untuk segera dicabut.
(wiw)