Data Kesehatan Nasional 2025 Masih Dibayangi Obesitas dan Hipertensi
Data kesehatan nasional masih menyisakan pekerjaan rumah besar. Evaluasi Kementerian Kesehatan sepanjang 2025 menunjukkan tantangan kesehatan muncul di hampir seluruh kelompok usia, dari bayi hingga lansia.
Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, memaparkan sejumlah temuan yang menjadi perhatian pemerintah. Sebanyak enam dari 100 bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR).
Selain itu, pada kelompok balita, 31 persen mengalami gigi berlubang.
Masalah kesehatan juga mulai terlihat sejak usia remaja. Endang menyebutkan, satu dari lima remaja memiliki tekanan darah di atas normal. Sementara itu, pada kelompok dewasa, satu dari tiga orang mengalami obesitas sentral.
Kondisi ini berlanjut hingga usia lanjut, dengan 51 persen lansia tercatat mengidap hipertensi.
Menghadapi situasi tersebut, pemerintah menegaskan komitmen untuk memperkuat layanan kesehatan dasar. Endang menyampaikan bahwa mulai 2026, pasien hipertensi dan diabetes tidak lagi hanya menjalani pemeriksaan.
"Mulai 2026, pasien hipertensi dan diabetes akan langsung mendapatkan obat di Puskesmas pada hari yang sama," ujarnya.
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pun memasuki tahun kedua pelaksanaannya dengan pendekatan baru. Jika sebelumnya fokus pada skrining, pada 2026 Kementerian Kesehatan akan menitikberatkan pada tata laksana dan penanganan hasil pemeriksaan, terutama bagi masyarakat yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa CKG tidak berhenti pada proses pemeriksaan semata. Program ini dirancang berkelanjutan, mencakup pencegahan hingga pengobatan secara terintegrasi.
"Target kita di 2026 bukan hanya melakukan cek kesehatan, tetapi memastikan masyarakat benar-benar sehat. Bukan hanya pemeriksaannya yang gratis, pencegahan dan penanganannya juga gratis," kata Budi mengutip Antara.
Pemerintah menjamin pengobatan gratis selama 15 hari pertama bagi masyarakat yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan melalui CKG. Setelah itu, penanganan akan dilanjutkan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta BPJS Kesehatan aktif.
Sementara warga yang belum terdaftar akan diarahkan untuk segera mengaktifkan kepesertaan.
Sejalan dengan penguatan layanan, Badan Komunikasi Pemerintahan menekankan pentingnya orkestrasi komunikasi publik secara masif agar masyarakat semakin sadar dan aktif memanfaatkan layanan CKG. Program ini dinilai sebagai salah satu program kesehatan dengan penerima manfaat terbesar karena menjangkau seluruh populasi.
Di tingkat daerah, berbagai inovasi layanan mulai bermunculan. Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, misalnya, menghadirkan layanan jemput bola melalui Perahu Sehat Pulau Bahagia untuk menjangkau warga kepulauan.
Sementara itu, Puskesmas Pacitan mengintegrasikan layanan kesehatan fisik dan mental lewat program Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP).
Dengan fokus baru pada penanganan dan pengendalian penyakit, pemerintah berharap CKG tak sekadar menjadi agenda pemeriksaan tahunan, melainkan benar-benar berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
(tis/tis)