Ajak Keluarga Pindah ke Pedesaan Jepang Dibayar Rp340 Juta, Mau?
Pemerintah Jepang meluncurkan program relokasi ambisius dengan menawarkan insentif dana hingga 3 juta Yen atau sekitar Rp340 juta bagi keluarga yang bersedia pindah ke kawasan pedesaan.
Langkah ini diambil pemerintah Jepang sebagai strategi darurat untuk menghidupkan kembali wilayah-wilayah terpencil yang kian sepi peminat.
Program ini sengaja dirancang untuk mengatasi ketimpangan populasi yang ekstrem. Saat ini, lebih dari 37 persen total penduduk Jepang menumpuk di tiga kota metropolitan utama, yakni Tokyo, Osaka, dan Nagoya.
"Kementerian Urusan Dalam Negeri memproyeksikan hampir setengah dari 1.700 lebih kotamadya di Jepang bisa mengalami 'kepunahan fungsi' pada tahun 2040. Subsidi ini adalah pemikatnya, sementara realitas demografi adalah cambuknya," tulis pernyataan resmi dari lembaga Akiya Japan, seperti dilansir Mirror.
Kabar baiknya, kriteria kelayakan program ini tidak memandang faktor nasionalisme atau kewarganegaraan, melainkan murni berdasarkan riwayat lokasi tinggal dan kerja pemohon. Artinya, peluang ini terbuka sama rata bagi warga lokal maupun warga negara asing (WNA).
Syarat utamanya adalah warga asing tersebut harus sudah tinggal dan bekerja di wilayah Greater Tokyo selama minimal 5 tahun berturut-turut, serta mengantongi visa yang valid seperti visa kerja, visa pasangan (spouse visa), atau status izin tinggal tetap (permanent residency).
Seorang pembuat konten asal Jepang, melalui akun TikTok @quinn__jp, ikut merinci skema pembagian subsidi ini. Bagi individu yang pindah sendiri, pemerintah daerah menyediakan dana stimulus hingga 600.000 Yen (Rp68 juta).
Sementara bagi yang bermigrasi bersama keluarga, ada bonus tambahan hingga 1 juta Yen (Rp113 juta) per anak, di luar dana hibah relokasi utama.
Selain uang tunai, daya tarik utama dari program ini adalah akses ke Akiya Bank atau yang dikenal dengan Bank Rumah Kosong yang tersebar di 1.300 kota atau sekitar 80 persen wilayah distrik lokal di Jepang.
Melalui platform ini, para pendatang baru bisa mengklaim rumah-rumah kosong yang ditinggalkan pemiliknya dengan harga nol Yen alias gratis, atau dengan harga yang sangat murah.
Meski beberapa rumah gratis tersebut membutuhkan renovasi besar-besaran, pemerintah daerah setempat telah menyiapkan subsidi dana perbaikan rumah melalui program revitalisasi regional seperti Chiiki Okoshi.
Tidak hanya rumah dan modal, para pendatang juga akan dibantu untuk mendapatkan penempatan kerja di sektor lokal, mulai dari mengelola penginapan hingga posisi di bidang teknologi pertanian, lengkap dengan panduan pengurusan visa.
Kendati tawaran ini terdengar sangat menggiurkan, ada beberapa kendala praktis yang wajib dipertimbangkan oleh para peminat. Pemerintah daerah mewajibkan para kandidat untuk memiliki kemampuan dan pemahaman bahasa Jepang yang baik agar bisa bersosialisasi dengan komunitas lokal.
Selain itu, regulasi terkait visa dinilai cukup kompleks. Bagi warga asing yang belum berstatus permanent resident, akses untuk mendapatkan pinjaman renovasi atau kredit pemilikan rumah (KPR) dari perbankan Jepang biasanya jauh lebih sulit.
Namun, keberadaan subsidi tunai di awal program diharapkan bisa menjadi bantalan untuk memotong biaya finansial yang harus dikeluarkan di muka.
(wiw)