Banyak Diprotes, Maladewa Tunda Kenaikan Pajak Turis 17 Persen

Pemerintah Maladewa dilaporkan menunda pemberlakuan pajak baru sebesar 17 persen yang menargetkan para agen perjalanan dan operator tur asing, menyusul gelombang penolakan serta lobi intensif dari industri pariwisata Britania Raya.

Menteri Pariwisata dan Penerbangan Sipil Maladewa, Mohamed Ameen, membeberkan dalam acara Maldives National Tourism Day 2026 pada Sabtu (3/10) lalu bahwa implementasi pajak tersebut diundur dari jadwal semula 1 Oktober 2026 menjadi 1 April 2027, melansir media lokal setempat.

Mengutip Travel Gossip, Asosiasi Agen Perjalanan Britania Raya (ABTA) menyambut baik kabar penundaan tersebut, meski saat ini masih terus mendesak adanya konfirmasi tertulis dan resmi dari otoritas Maladewa.

Aturan perluasan Goods and Services Tax (GST) tersebut mewajibkan seluruh agen perjalanan dan operator tur internasional untuk mendaftar ke otoritas pajak lokal Maladewa.

Mereka dikenakan tarif 17 persen atas margin serta komisi yang diperoleh dari penjualan produk wisata, mulai dari akomodasi hingga paket tur eksplorasi.

Direktur Hubungan Industri ABTA, Susan Deer, menegaskan bahwa penundaan ini menjadi angin segar bagi para pelaku usaha perjalanan, mengingat aturan tersebut semula ditetapkan berlaku efektif per 1 Oktober 2026.

"ABTA mengupayakan konfirmasi formal terkait penundaan ini serta langkah-langkah selanjutnya. Kami akan segera memberikan pembaruan kepada anggota begitu menerima kejelasan resmi," ungkap Deer.

Deer menjelaskan bahwa ABTA telah bekerja sama dengan Komisioner Tinggi Inggris serta berbagai asosiasi internasional untuk menyampaikan keberatan para pelaku industri pariwisata global kepada Pemerintah Maladewa.

Kritik utama ditujukan pada penetapan kebijakan yang dinilai mendadak tanpa adanya pemberitahuan maupun konsultasi awal dengan industri internasional, selain masih buramnya mekanisme penerapan pajak bagi para agen perjalanan.

"Dari laporan media lokal, tampak bahwa Pemerintah Maladewa telah mendengarkan dan menindaklanjuti masukan kami. Namun, kami menyadari bahwa sebelum ada konfirmasi resmi dan dialog langsung, situasi ini masih memicu ketidakpastian bagi anggota kami," jelasnya.